Strategi Penting: Pemerintah jamin pasokan energi terjaga dan terjangkau bagi masyarakat
Pemerintah jamin pasokan energi terjaga dan terjangau bagi masyarakat
Dalam upaya memastikan ketersediaan energi tetap terpenuhi dan terjangkau, Pemerintah Indonesia terus berupaya mengurangi ketergantungan pada impor. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kapasitas kilang minyak dalam negeri, sehingga mampu memenuhi kebutuhan energi secara lebih mandiri.
Langkah strategis untuk keberlanjutan energi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa ketahanan energi mencakup aspek pasokan, kedaulatan, serta keberlanjutan perekonomian nasional. Menurutnya, pemerintah akan terus menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat sambil memperkuat cadangan domestik.
“Ketahanan energi mencakup aspek pasokan, kedaulatan, serta keberlanjutan perekonomian nasional. Pemerintah akan terus menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat,” ujar Bahlil dalam siniar di Jakarta, Selasa.
Substitusi bahan bakar untuk mengurangi impor
Bahlil menjelaskan bahwa pihaknya sedang mendorong substitusi bahan bakar LPG dengan dimethyl ether (DME) melalui proses hilirisasi batu bara. Langkah ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan pada impor secara bertahap, meskipun membutuhkan investasi besar dan waktu lama.
Menurut data yang dimilikinya, saat ini Indonesia membutuhkan sekitar 1,6 juta barel minyak per hari, sementara produksi lokal baru mencapai 605 ribu barel per hari. Ini membuat negara masih mengandalkan impor hampir satu juta barel per hari, terutama melewati Selat Hormuz, jalur strategis yang kini terganggu oleh ketegangan geopolitik.
Kebijakan B50 untuk penghematan subsidi
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan target penggunaan campuran minyak kelapa sawit hingga 50 persen dalam bahan bakar solar sejak 2025. Pernyataan ini disampaikan dalam forum bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, Senin (30/3).
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa kebijakan B50 akan diterapkan mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini diharapkan bisa menghemat subsidi sebesar Rp48 triliun dan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak fosil hingga 4 juta kiloliter setiap tahun. Pertamina sudah siap menerapkan program tersebut.
Capaian dalam pengurangan impor
Bahlil menyebutkan bahwa keberhasilan pemerintah dalam pengurangan impor energi termasuk peningkatan kapasitas kilang domestik, seperti di Balikpapan, serta implementasi program biodiesel. Hasilnya, Indonesia telah mampu menghentikan impor solar, menunjukkan kemajuan dalam merumuskan kebijakan energi nasional.