Ratas di Istana putuskan KDKMP offtaker panen petani, penyalur bansos

KDKMP Dipercayai Sebagai Offtaker dan Penyalur Bantuan Sosial Pasca Rapat Istana

Ratas di Istana putuskan KDKMP offtaker – Keputusan penting telah diambil dalam pertemuan tertutup yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Rabu. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan menghasilkan penetapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai entitas strategis dalam dua ranah vital. Pertama, koperasi ini akan berperan sebagai penyalur bantuan sosial bagi masyarakat. Kedua, KDKMP akan berfungsi sebagai offtaker atau pembeli resmi hasil panen petani, terutama untuk komoditas gabah, beras, dan jagung.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang lebih dikenal dengan panggilan Zulhas, mengonfirmasi keputusan ini dalam konferensi pers seusai rapat berlangsung pada malam hari, Rabu (15/7). Ia menjelaskan bahwa KDKMP diposisikan sebagai infrastruktur pemerintah yang akan menyalurkan berbagai barang bantuan dan subsidi. “Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastruktur pemerintah. Satu, infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantuan, bantuan sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi sudah diputuskan,” ujar Zulhas dengan tegas.

“Nomor dua, (KDKMP) dia sebagai offtaker kalau harga seperti gabah, jagung, dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah, maka koperasi, dia bisa offtaker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah,” sambung Zulhas.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, memberikan penjelasan mengenai sinergi antara KDKMP dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ia menegaskan bahwa keberadaan KDKMP tidak akan menggantikan atau menciptakan persaingan dengan BUMDes yang sudah ada. Keduanya justru akan saling melengkapi dan memperkuat fungsi masing-masing dalam pengembangan potensi desa.

“Para petani sesuai dengan potensi desa masing-masing karena jumlah desa banyak sekali 75.266 dengan berbagai potensi yang ada, tentu nanti masing-masing Kopdes bekerja sama dengan BUMDes memastikan semua produk desa itu sesuai dengan potensinya, akan dipastikan bisa mendapatkan manfaat bagi para penduduk desa,” kata Yandri.

Yandri juga menambahkan bahwa ke depan seluruh potensi desa akan dimaksimalkan melalui mekanisme KDKMP. Penggunaan Dana Desa dan pembagian keuntungan menjadi salah satu poin penting dalam strategi ini. “Nanti kalau sudah jalan, kami pasti akan maksimalkan fungsinya melalui potensi desa masing-masing, pasti. Apalagi, yang dipakai kan Dana Desa, dan apalagi nanti dari keuntungan itu, ada 20 persen dari Kopdes itu akan menjadi pendapatan asli desa,” ujarnya. Dengan demikian, pemerintah desa memiliki kepentingan langsung terhadap keberhasilan Kopdes karena efek positifnya akan dirasakan oleh seluruh elemen desa, termasuk sisanya sebesar 80 persen yang akan kembali kepada rakyat di desa tersebut.

Rapat terbatas yang membahas KDKMP serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) berlangsung dari sore hingga malam hari di Istana Kepresidenan. Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara. Di antaranya adalah Menko Zulhas, Mendes PDT Yandri Susanto, Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Selain itu, hadir juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita. Para hadirin lainnya meliputi Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Dengan keputusan ini, diharapkan KDKMP dapat menjadi pilar utama dalam stabilisasi harga pangan dan distribusi bantuan sosial yang lebih merata. Kolaborasi antara KDKMP, BUMDes, dan berbagai kementerian terkait akan menciptakan ekosistem yang saling mendukung untuk kesejahteraan petani dan masyarakat desa secara keseluruhan. Program Makan Bergizi Gratis juga diharapkan dapat berjalan lebih efektif dengan adanya infrastruktur distribusi yang kuat melalui KDKMP di seluruh pelosok Indonesia.