Pemkab pastikan TJSL perusahaan tepat sasaran dukung program prioritas

Koordinasi TJSL Perusahaan Diperketat demi Percepatan Pembangunan Deli Serdang

Menggalangkebaikan.com – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, mengambil langkah tegas untuk memastikan bahwa setiap aliran dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari sektor swasta benar-benar menyentuh kebutuhan prioritas masyarakat. Kebijakan ini lahir dari kesadaran bahwa anggaran daerah saja tidak mampu menanggung seluruh beban pembangunan, sehingga kontribusi dunia usaha menjadi pelengkap strategis yang harus diarahkan secara terukur.

Rapat Proyeksi Bantuan Perusahaan 2026–2027

Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui rapat pembahasan proyeksi bantuan perusahaan untuk tahun anggaran 2026 dan 2027 yang digelar di Lubuk Pakam pada hari Rabu. Rapat dipimpin langsung oleh Hendra Wijaya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Deli Serdang, yang menegaskan bahwa seluruh OPD serta pemerintah kecamatan tidak lagi diperkenankan menentukan sendiri pemanfaatan dana TJSL, terutama untuk bantuan bernilai signifikan.

Hendra menekankan bahwa arah pemanfaatan dana CSR harus selaras dengan visi-misi dan program prioritas daerah. Ia mengingatkan agar tidak ada tekanan terhadap perusahaan untuk mendanai kegiatan yang berada di luar daftar prioritas pembangunan.

“Jangan memaksakan perusahaan untuk membantu kegiatan yang tidak menjadi prioritas. Kita masih banyak yang harus dikerjakan dan tidak mungkin semuanya tertopang oleh anggaran APBD. Karena itu, sumber-sumber TJSL harus dimanfaatkan dan diarahkan untuk mendukung program pemerintah daerah.”

Pernyataan ini menggarisbawahi realitas fiskal yang dihadapi banyak pemerintah daerah di Indonesia: keterbatasan ruang fiskal APBD memaksa pemda mencari sumber pendanaan alternatif tanpa mengorbankan akuntabilitas dan keselarasan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Bedah Rumah: Program yang Memerlukan Verifikasi Ketat

Di antara berbagai program yang menjadi perhatian utama, perbaikan rumah tidak layak huni (bedah rumah) menempati posisi strategis. Hendra meminta agar penentuan penerima bantuan tidak dilakukan secara sepihak oleh perusahaan, kecamatan, maupun desa/kelurahan. Data calon penerima wajib dikoordinasikan dengan Dinas Sosial agar bantuan tepat diberikan kepada warga yang memenuhi kriteria dan tercatat dalam desil penerima manfaat.

“Program bedah rumah dari TJSL ini penting. Tetapi ketika perusahaan memberikan bantuan, jangan menentukan sendiri siapa penerimanya. Harus berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk melihat data dan desil masyarakat yang berhak menerima bantuan.”

Ketentuan ini penting karena program bedah rumah kerap menjadi sasaran tumpang-tindih kepentingan lokal. Tanpa verifikasi terpusat, risiko duplikasi bantuan atau pemberian kepada pihak yang tidak memenuhi syarat menjadi nyata. Koordinasi dengan Dinas Sosial memastikan bahwa setiap unit rumah yang diperbaiki benar-benar milik warga yang terdaftar dalam basis data kemiskinan daerah.

Kewajiban Pelaporan dan Standar Data

Untuk menjamin transparansi dan kemudahan evaluasi, seluruh OPD, kecamatan, desa, dan kelurahan diwajibkan melengkapi data TJSL secara rinci. Informasi yang harus dicantumkan meliputi nama perusahaan pemberi bantuan, bentuk bantuan yang diberikan, lokasi pelaksanaan kegiatan, volume atau skala pekerjaan, perkiraan nilai nominal bantuan, serta tahun pelaksanaan.

“Data harus jelas dan lengkap. Kalau bentuknya pembangunan drainase, sebutkan panjangnya berapa, perkiraan nilainya berapa, dan posisinya di mana. Begitu juga dengan bedah rumah dan bantuan lainnya.”

Standar pelaporan semacam ini sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana non-APBD. Dengan data yang terstruktur, pemerintah daerah dapat melakukan pemetaan cakupan bantuan, mengidentifikasi area yang belum tersentuh, serta menyusun evaluasi dampak secara periodik.

Mekanisme Koordinasi Tingkat Kabupaten

Hendra menegaskan bahwa setiap rencana pemanfaatan TJSL bernilai signifikan harus terlebih dahulu dilaporkan dan dikoordinasikan dengan tim tingkat kabupaten. Mekanisme ini bertujuan mencegah fragmentasi kontribusi dunia usaha yang selama ini berjalan secara terpisah-pisah tanpa sinergi dengan rencana pembangunan daerah.

“Melalui penguatan koordinasi dan pemutakhiran data, sinergi pemerintah daerah dan dunia usaha semakin efektif. Dengan demikian, kontribusi TJSL dapat memberikan manfaat yang lebih besar, tepat sasaran, serta mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.”

Dalam konteks regulasi nasional, TJSL perusahaan di Indonesia diikat oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta berbagai peraturan turunan yang mendorong perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan sosial dan lingkungan di sekitar wilayah operasinya. Namun, tanpa kerangka koordinasi dari pemerintah daerah, kontribusi tersebut berpotensi tersebar tipis dan tidak menghasilkan dampak yang berarti bagi indikator kesejahteraan masyarakat.

Keputusan Pemkab Deli Serdang untuk memperketat mekanisme koordinasi ini menempatkan daerah tersebut di barisan depan praktik tata kelola CSR yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan. Jika diterapkan secara konsisten, langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi penggunaan dana swasta, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik atas setiap rupiah yang mengalir dari sektor usaha ke kantong-kantong kebutuhan masyarakat Deli Serdang.