Key Issue: Menaker: Ratifikasi ILO 188 pastikan perlindungan pekerja perikanan

Menaker: Key Issue Ratifikasi ILO 188 Perlindungan Pekerja Perikanan

Key Issue menjadi perhatian utama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, yang mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia telah menyelesaikan ratifikasi Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) No. 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. Langkah ini diterbitkan sebagai bagian dari kebijakan nasional, yang diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum lebih luas kepada para nelayan yang bekerja di sektor maritim. Dengan adopsi konvensi ini, Indonesia menunjukkan komitmen untuk menegakkan standar kesejahteraan dan hak asasi manusia pekerja, terutama bagi mereka yang bekerja di kapal perikanan, baik besar maupun kecil.

Manfaat Ratifikasi ILO 188 bagi Pekerja Perikanan

“Ratifikasi ini menggarisbawahi bahwa negara hadir bukan hanya di darat, tetapi juga di tengah lautan luas untuk melindungi seluruh awak kapal, termasuk para pekerja di kapal-kapal dengan ukuran kecil,” kata Yassierli dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Sektor perikanan di Indonesia dikenal memiliki risiko kerja yang tinggi, baik secara fisik maupun psikologis. Pekerja sering kali menghadapi kondisi berat, jam kerja yang tidak teratur, dan akses layanan kesehatan yang terbatas. Dengan Key Issue ini, pemerintah mencoba menutup celah perlindungan hukum bagi para nelayan, yang sebelumnya bergantung pada peraturan daerah atau kebijakan lokal. Ratifikasi ILO 188 diharapkan mendorong penerapan standar yang konsisten di seluruh Indonesia, terutama untuk mencegah eksploitasi terhadap anak-anak dan pekerja dewasa.

Aspek Penting Konvensi ILO 188

Konvensi ILO No. 188 dianggap sebagai alat penting dalam menegakkan prinsip-prinsip hak dasar bagi para nelayan. Dalam konteks global, konvensi ini dirancang untuk mengatasi masalah pekerjaan yang tidak sehat, termasuk praktik kerja paksa dan kondisi kerja yang tidak manusiawi. Key Issue ini tidak hanya melindungi pekerja dewasa, tetapi juga memastikan perlindungan bagi anak-anak yang terlibat dalam sektor perikanan. Dengan adanya aturan ini, para pekerja diharapkan memiliki perlindungan yang lebih komprehensif, mulai dari jaminan sosial hingga keselamatan di laut.

“Dengan Key Issue ini, kita ingin memastikan bahwa para pekerja perikanan tidak lagi merasa bekerja sendirian. Negara hadir untuk menjaga keamanan, keselamatan, serta martabat mereka sebagai tenaga kerja,” tegas Yassierli.

Menaker Yassierli menekankan bahwa Key Issue ILO 188 memiliki empat aspek utama yang penting. Pertama, batasan usia minimum untuk menjadi awak kapal. Pemilik kapal atau pengusaha perikanan wajib memastikan semua karyawan, baik dewasa maupun anak-anak, memenuhi standar usia tertentu sebelum diangkat sebagai pekerja. Kedua, adanya perjanjian kerja yang jelas, termasuk kontrak tertulis yang transparan, sehingga meminimalkan kejadian perjanjian kerja yang tidak adil.

Ketiga, kondisi kesejahteraan di kapal perikanan harus memadai. Pekerja diberi jaminan kebutuhan dasar seperti makanan, air minum, dan tempat tidur yang layak. Keempat, pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) menjadi fokus utama. Seluruh awak kapal wajib dilindungi dari risiko kecelakaan, serta diberi akses ke fasilitas medis yang memadai di laut. Key Issue ini juga memastikan pekerja mendapatkan perlindungan jaminan sosial, seperti pensiun, kesehatan, dan hak hukum dalam kasus perlakuan tidak adil.

Ratifikasi ILO No. 188, men