Key Discussion: Indonesia jadi Wakil Ketua Aliansi Mitra Global Pengentasan Kemiskinan
Indonesia jadi Wakil Ketua Aliansi Mitra Global Pengentasan Kemiskinan
Key Discussion – Dalam upaya memperkuat kerja sama antar negara dalam penanganan kemiskinan, Indonesia resmi menjabat sebagai salah satu Wakil Ketua di Aliansi Kemitraan Global untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan (Global Partnership for Poverty Alleviation and Development atau GPPAD). Aliansi ini diprakarsai pemerintah Tiongkok, yang mengajak 53 negara lain dan sembilan organisasi internasional untuk bersatu membangun solusi pembangunan berkelanjutan. Pengumuman dilakukan di Beijing, Rabu (27/6), saat rapat pertama Komite GPPAD berlangsung. Keikutsertaan Indonesia dalam forum ini menunjukkan komitmen kuat negara ini untuk berkontribusi pada isu global yang masih menjadi tantangan utama.
Konteks Pengumuman
Kemitraan ini lahir dari keinginan Tiongkok dan negara-negara mitra untuk menciptakan platform dialog dan inisiatif kolaboratif. Aliansi ini bertujuan mempercepat progres pengentasan kemiskinan melalui pertukaran pengalaman, teknologi, serta strategi pembangunan yang inklusif. Indonesia, yang menjadi bagian dari konsorsium negara-negara anggota, menunjukkan perannya dalam memperkuat kerja sama lintas batas. Peran sebagai wakil ketua diberikan kepada Indonesia bersama lima negara lain, yaitu Kongo, Brasil, Pakistan, Afrika Selatan, dan Uzbekistan.
Ketua GPPAD dipegang oleh Tiongkok, yang diwakili oleh Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan Zhang Lu. Dalam sesi rapat, Zhang Lu menekankan pentingnya kolaborasi global untuk mengatasi kemiskinan, terutama di tengah tantangan ekonomi dan sosial yang terus menghadang banyak negara berkembang. Ia juga menyebutkan bahwa GPPAD akan berperan sebagai penggerak dalam membangun kebijakan yang lebih efektif serta memperkuat kerja sama teknis dan pelatihan kapasitas.
Pandangan Indonesia
“Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menyampaikan sudut pandang pemikiran Indonesia mengenai pemberantasan kemiskinan dan kami juga mempunyai keresahan yang sama untuk memperkuat pembangunan inklusif bersama-sama dengan China dan negara lainnya,”
Kata-kata tersebut diucapkan oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Ahmad Riza Patria. Dalam sambutannya, Riza Patria menekankan bahwa pembangunan harus dimulai dari tingkat desa, karena desa menjadi pusat produksi pangan, ekonomi lokal, dan layanan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia terus meningkatkan infrastruktur desa, serta layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan sebagai langkah strategis dalam mengurangi kesenjangan ekonomi.
Dalam periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Riza Patria menyebutkan bahwa Indonesia telah melakukan berbagai inisiatif untuk memperkuat ekonomi masyarakat pedesaan. Salah satunya adalah pembentukan 83 ribu koperasi desa yang bertujuan menciptakan peluang usaha lokal. Selain itu, pemerintah juga sedang mengembangkan 5 ribu kampung nelayan merah putih, serta program pemeriksaan kesehatan gratis dan pemberian makanan bergizi bagi 60 juta siswa. Upaya-upaya tersebut, menurut Riza, bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan ekonomi yang lebih seimbang.
“Melalui forum ini, Indonesia menyambut baik setiap kerja sama dan akan berkontribusi aktif dalam inisiatif yang terkandung. Bersama kita bekerja sama, bersolidaritas, melakukan pembangunan yang berpusat kepada masyarakat,”
Riza Patria juga menyatakan bahwa Indonesia memiliki pengalaman dalam penanganan kemiskinan, tetapi tetap ingin belajar dari negara-negara lain, termasuk Tiongkok. Ia menekankan bahwa kerja sama tidak hanya melibatkan program-program yang terlihat, tetapi juga proses administratif, sistem kebijakan, serta implementasi di lapangan. “Tidak hanya soal program, tapi juga bagaimana hal prosedural, sistem administrasi dan juga implementasi di lapangan yang bisa kita pelajari jadi bisa bekerja sama dengan pengalaman panjang Tiongkok,” tambahnya.
Komitmen Global dan Target Tahun 2025
Dalam sesi pleno, Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu Guozhong meminta seluruh pihak untuk mempercepat kesepakatan dan tindakan nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ia menyebutkan bahwa GPPAD akan memainkan peran kunci dalam meningkatkan kapasitas negara-negara berkembang melalui dialog kebijakan, demonstrasi teknis, serta pelatihan bakat. Liu juga menegaskan bahwa Tiongkok akan mendukung pengembangan proyek-proyek kecil namun berdampak besar, yang bisa memberikan solusi konkret bagi masyarakat yang kurang beruntung.
Dalam laporan terpisah, Liu menyebutkan bahwa hingga tahun 2025, sekitar 800 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan internasional, dengan tingkat kemiskinan mencapai 9,9 persen. Dengan adanya GPPAD, Tiongkok berharap bisa mempercepat progres global melalui koordinasi yang lebih efektif antar negara dan organisasi. Aliansi ini, menurut Liu, menandai langkah penting dalam sejarah penanganan kemiskinan internasional.
Potensi Kontribusi Indonesia
Indonesia, dengan kekayaan sumber daya manusia dan pengalaman dalam pembangunan daerah, memiliki peluang besar untuk berbagi pengetahuan dan mengambil langkah-langkah inovatif. Riza Patria menekankan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam GPPAD akan memperkuat komitmen negara ini untuk mendukung pembangunan inklusif. Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan negara-negara mitra dalam mendorong pengembangan teknologi, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan ekonomi lokal.
Dalam wawancara dengan ANTARA, Riza Patria menyampaikan bahwa kerja sama ini akan memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk belajar dari pengalaman Tiongkok. “Kami percaya bahwa komitmen bersama akan membawa manfaat besar bagi masyarakat di berbagai lapisan,” ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa keikutsertaan dalam GPPAD akan memperkuat koordinasi antar sektor, termasuk pemerintah, swasta, akademisi, dan media, dalam menciptakan lingkungan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.