Key Discussion: Indonesia ingin belajar dari China soal pengentasan kemiskinan

Indonesia Belajar Strategi China dalam Pengentasan Kemiskinan

Key Discussion – Beijing menjadi tempat pertemuan penting antara Indonesia dan China dalam upaya meningkatkan program pengentasan kemiskinan. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia tertarik menggali pengalaman dari Tiongkok dalam mengatasi masalah kemiskinan. Ia menekankan pentingnya memahami tidak hanya konten program, tetapi juga prosedur, sistem, teknik, serta cara mengantisipasi berbagai hambatan dalam pemberantasan kemiskinan.

“Yang utama adalah mempelajari prosedur, sistem, dan teknik penyelesaian masalah, serta strategi antisipatif dan manajemen lainnya. Apa yang telah dilakukan Tiongkok memiliki kontribusi besar bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, yang ingin mengejar ketertinggalannya agar suatu hari dapat menjadi negara besar,” ujar Riza Patria kepada ANTARA di Beijing, Rabu (27/5).

Dalam forum Global Partnership for Poverty Alleviation and Development (GPPAD), yang diinisiasi pemerintah Tiongkok, Indonesia diberi peran sebagai salah satu wakil ketua bersama dengan Negara Gabungan Afrika Selatan, Brasil, Pakistan, Kongo, dan Uzbekistan. Posisi ketua dipegang oleh Tiongkok, diwakili oleh Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan Zhang Lu. Forum ini bertujuan memperkuat kerja sama internasional dalam mengentaskan kemiskinan, sekaligus membangun tata kelola yang lebih efektif.

Riza Patria menyoroti bahwa meski Indonesia telah berhasil menurunkan angka kemiskinan, rasio masih di atas 10 persen. Hal ini menunjukkan tantangan yang kompleks dalam menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial. “Kita harus belajar cepat untuk mengatasi berbagai isu kemiskinan, karena ini memerlukan pendekatan yang terpadu dan terstruktur,” tambahnya.

Program Pedesaan yang Diprioritaskan

Pelaksanaan program Prabowo Subianto, sebagai Presiden, diarahkan ke pengembangan pedesaan. Beberapa inisiatif yang diungkapkan mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Riza juga menyinggung upaya menaikkan harga gabah dan jagung petani, sekaligus menurunkan harga pupuk, yang diterapkan untuk memperkuat daya beli masyarakat miskin.

Dalam forum tersebut, Riza menyebut bahwa program-program ini dirancang agar perekonomian dapat berkembang secara mandiri di tingkat desa. “Dengan inisiatif ini, produktivitas masyarakat akan meningkat, serta kesejahteraan secara umum dapat ditingkatkan,” jelasnya.

Kerja Sama dan Pertukaran Pengalaman

Kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok dalam bidang pedesaan telah berlangsung selama beberapa tahun. Salah satu bentuk kolaborasi adalah pertukaran pegawai desa. Setiap tahun, pemerintah Indonesia mengirimkan kepala desa ke Tiongkok untuk belajar dari pengalaman mereka. Tahun lalu, ada 25 orang yang terpilih, sementara tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 27. “Pertukaran ini tidak hanya satu arah, tapi juga terbuka untuk Tiongkok datang ke Indonesia untuk berdiskusi dan berbagi strategi,” tutur Riza.

Menurut data resmi, Tiongkok telah berhasil mengentaskan kemiskinan bagi 800 juta penduduk sejak tahun 1970 hingga 2021. Dalam periode 2013-2020 saja, pemerintah Tiongkok menyebut bahwa sebanyak 98,99 juta warga pedesaan berhasil keluar dari kemiskinan ekstrem, dengan rata-rata lebih dari 10 juta orang per tahun. Capaian ini membuat Tiongkok menjadi negara pertama yang mencapai target pengurangan kemiskinan dalam Agenda 2030 PBB lebih cepat sepuluh tahun dari jadwal yang ditentukan.

Pada Februari 2021, Tiongkok secara resmi mendeklarasikan kemenangan atas kemiskinan ekstrem. Jumlah kabupaten yang dianggap telah bebas kemiskinan mencapai 832, dengan sekitar 128.000 desa dihapus dari daftar daerah miskin. Pengalaman ini menjadi dasar bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk mengadaptasi dan memperbaiki strategi mereka.

Tujuan GPPAD dan Partisipasi Global

Forum GPPAD diprakarsai Tiongkok bersama 53 negara dan sembilan organisasi internasional. Tujuannya adalah mempromosikan pertukaran pengalaman dalam pengentasan kemiskinan serta tata kelola pembangunan. Riza Patria menilai forum ini memberikan kesempatan luas bagi berbagai pihak, seperti pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, akademisi, dan media, untuk bersama-sama mengeksplorasi solusi yang akar masalah.

Indonesia menjadi bagian dari komunitas internasional yang berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan secara bersama. Riza mengungkapkan bahwa partisipasi aktif dalam GPPAD akan mendorong pembangunan yang adil dan inklusif. “Dengan kolaborasi ini, kita bisa menciptakan lingkungan yang tidak diskriminatif, sekaligus mempercepat akses warga miskin terhadap pelayanan dan sumber daya yang dibutuhkan,” tambahnya.

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus mencari cara-cara baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program MBG, misalnya, menjadi salah satu langkah untuk menjaga kesehatan masyarakat miskin. Sementara itu, KDKMP dan BUMDes diharapkan dapat mendorong pengembangan ekonomi lokal. “Kita perlu memastikan setiap program memiliki dampak nyata di tingkat masyarakat, bukan hanya sekadar kebijakan,” jelas Riza.

Dalam wawancara dengan ANTARA, Riza Patria juga menyebut bahwa Tiongkok menjadi contoh yang baik dalam mengelola masalah kemiskinan secara sistematis. “Dari proses pemerintahan hingga pengelolaan kebijakan, Tiongkok membuktikan bahwa keberhasilan bisa dicapai dengan konsistensi dan komitmen yang tinggi,” katanya. Ia optimis bahwa dengan belajar dari pengalaman Tiongkok, Indonesia bisa mempercepat progresnya dalam mencapai kesejahteraan nasional.

Pengalaman Tiongkok dan Kontribusi Global

Strategi Tiongkok dalam mengurangi kemiskinan telah menjadi referensi bagi banyak negara. Dengan menggabungkan pendekatan ekonomi, sosial, dan teknis, mereka berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, Tiongkok juga mengembangkan mekanisme kebijakan yang terstruktur, seperti pembangunan infrastruktur dan pendidikan, untuk memastikan kesejahteraan berkelanjutan.

Forum GPPAD, menurut pengumuman resmi, menjadi platform yang menggabungkan pengalaman dan keahlian dari berbagai negara. “Pertukaran ini tidak hanya membantu Indonesia, tetapi juga memperkuat kerja sama global dalam menghadapi tantangan kemiskinan,” kata Riza Patria. Ia menambahkan bahwa forum ini menjadi tempat diskusi kritis, evaluasi, dan peningkatan kapasitas bagi peserta.

Sebagai bagian dari GPPAD, Indonesia menyambut berbagai kebijakan dan inisiatif yang bisa diadopsi untuk situasi lokal. “Kita perlu beradaptasi, tetapi juga menjaga kekhasan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat kita,” jelasnya. Riza Patria mengharapkan bahwa melalui kolaborasi ini, Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan membangun model pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

Dengan keterlibatan pihak internasional, forum GPPAD diharapkan menjadi langkah strategis dalam mempercepat penyelesaian masalah kemiskinan. “Pertukaran ide antar-negara bisa menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan efektif,” kata Riza. Ia menegaskan bahwa keber