Visit Agenda: Legislator kecam dugaan prostitusi anak di Lokasari

Legislator Kecam Dugaan Prostitusi Anak di Lokasari

Visit Agenda – Jakarta menjadi sorotan karena dugaan praktik prostitusi anak yang terjadi di kawasan Lokasari, Jakarta Barat. Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menyatakan kecaman tajam terhadap kejahatan kemanusiaan ini, yang menurutnya sangat biadab. Ia menekankan bahwa tidak ada ruang bagi toleransi terhadap para pelaku, mucikari, atau pihak yang membiarkan praktik ilegal ini berlangsung. “Kasus ini harus dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak anak yang tidak bisa diabaikan,” ujarnya dalam pernyataan di Jakarta, Selasa.

Permintaan Tindakan Tegas

Hardiyanto Kenneth meminta aparat penegak hukum, khususnya Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat, untuk segera mengambil langkah nyata. Menurutnya, investigasi harus dilakukan secara mendalam agar jaringan prostitusi anak bisa dibongkar hingga ke akar-akarnya. “Setiap individu yang terlibat, termasuk pemilik akun atau platform digital, harus diberi hukuman seberat-beratnya jika terbukti bersalah,” tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan masyarakat dan pihak berwenang tidak boleh hanya fokus pada lapangan, tetapi harus mencakup penelusuran kemungkinan adanya peran oknum yang membiarkan praktik ini terus berlangsung.

“Tidak boleh ada pembiaran atau oknum yang bermain. Semua harus dibuka secara terang dan ditindak tegas,” kata Kenneth dalam wawancara eksklusif dengan media. Pernyataan tersebut menunjukkan urgensi tindakan pemerintah dan institusi lain dalam mengatasi masalah yang dianggapnya sebagai ancaman serius bagi masa depan anak-anak.

Keterlibatan Aparat dan Platform Digital

Kenneth menyoroti pentingnya pengawasan terhadap ruang publik seperti hotel, apartemen, dan tempat hiburan malam, yang dianggapnya sebagai lokasi rawan eksploitasi seksual anak. Ia menekankan bahwa pemerintah harus memperkuat patroli siber untuk menemukan bentuk-bentuk penipuan atau perdagangan manusia melalui media sosial dan aplikasi online. “Platform digital jadi sarana utama bagi predator seksual untuk mencari korban. Akun, grup, atau jaringan tertutup yang digunakan untuk praktik ini harus ditindak segera,” imbuhnya.

Dalam upaya melindungi anak-anak, Kenneth juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kawasan hiburan dan area yang berpotensi menjadi tempat kejahatan. Menurutnya, tamansari, sebagai salah satu kawasan yang disebutkan, perlu diperiksa secara intensif. “Kita harus memastikan bahwa pengawasan selama ini tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar efektif dalam menangkal praktik-praktik penyimpangan seperti ini,” tambahnya.

“Masyarakat berhak mempertanyakan apakah pengawasan selama ini berjalan maksimal. Jangan sampai ada pembiaran atau oknum yang bermain,” kata dia. Pernyataan tersebut menggambarkan keinginan untuk menyelaraskan upaya pemerintah dengan partisipasi aktif dari masyarakat dalam memantau lingkungan sekitar anak-anak.

Respons dari Pemerintah Daerah

Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) serta Sudin Sosial, Pemerintah Kota Jakarta Barat, telah menyatakan perhatian terhadap dugaan prostitusi anak di Lokasari. (Plt) Kepala Sudin PPAPP Jakarta Barat, Rizky Hamid, mengatakan bahwa pihaknya sedang mengusut tuntas kasus tersebut, termasuk informasi yang beredar di media sosial. “Perlindungan perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama, yang membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, aparat hukum, masyarakat, keluarga, hingga platform digital,” jelas Rizky.

Rizky Hamid menekankan bahwa kolaborasi antarlembaga penting untuk mengatasi masalah yang bersifat sistemik. Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk menemukan solusi yang lebih menyeluruh. “Kita harus mencari akar masalah, baik itu dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya, agar praktik ini tidak terulang kembali,” ujarnya. Pernyataan ini memperjelas bahwa pemerintah berkomitmen untuk melakukan tindakan yang serius terhadap kasus ini.

“Tidak boleh ada pembiaran atau oknum yang bermain. Semua harus dibuka secara terang dan ditindak tegas,” kata Kenneth. Kecamannya menunjukkan bahwa kasus ini bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga perlu diintegrasikan dengan upaya pemulihan korban dan pencegahan ke depan.

Upaya Masyarakat dan Komunitas Lokal

Kenneth juga mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, sekolah, orang tua, serta komunitas lokal untuk berperan aktif dalam memperkuat pengawasan sosial terhadap anak-anak. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam memantau lingkungan sekitar menjadi kunci keberhasilan dalam mengakhiri praktik eksploitasi seksual. “Anak-anak bukan hanya korban, tetapi juga harapan bangsa. Mereka harus dilindungi, diselamatkan, dan diberikan peluang untuk tumbuh sehat secara fisik dan mental,” tegasnya.

Menurut Kenneth, kasus ini seharusnya menjadi momentum evaluasi besar bagi semua pihak. Ia berharap pemerintah daerah dan lembaga lain dapat memberikan tindakan nyata, bukan hanya pemberitaan. “Jakarta harus menjadi kota yang aman bagi anak-anak untuk bermimpi, bukan tempat nyaman bagi predator seksual,” tambahnya. Pernyataan ini menekankan pentingnya lingkungan yang sehat dan tidak korupsi bagi generasi muda.

Dalam konteks ini, Kenneth menyoroti bahwa kesadaran masyarakat tentang dampak jangka panjang dari prostitusi anak perlu ditingkatkan. Ia mencontohkan bagaimana media sosial dan platform digital bisa digunakan untuk mempercepat penyebaran informasi, tetapi juga bisa menjadi sarana bagi para pelaku untuk mengalihkan perhatian publik. “Kita harus bersikap tegas, karena setiap bentuk pembiaran akan berdampak pada kualitas hidup anak-anak di masa depan,” pungkasnya.

Langkah-Langkah untuk Mencegah Terulangnya Kasus

Kenneth menyatakan bahwa pemerintah harus memperkuat regulasi dan kebijakan di sektor hiburan serta pendidikan. Ia menyarankan adanya pembatasan jam operasional tempat-tempat hiburan di malam hari dan penerapan sanksi berat bagi pelaku penyalahgunaan anak. “Jika tidak ada tindakan tegas, kejahatan ini akan terus berkembang dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lingkungan sekitar mereka,” tambahnya.

Di sisi lain, Rizky Hamid menegaskan bahwa kerja sama antarlembaga akan menjadi fondasi utama dalam menangani kasus ini. Ia menekankan bahwa pengawasan terhadap akun media sosial dan platform digital perlu ditingkatkan, karena banyak kejahatan berawal dari sana. “Kita harus menciptakan sistem peng