Topics Covered: Pelindo-DPRD percepat Pelabuhan Sorong jadi hub logistik di KTI
Pelindo-DPRD Percepat Pelabuhan Sorong Jadi Pusat Logistik di KTI
Topics Covered: Kerja sama antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat Daya semakin ditingkatkan untuk mempercepat pengembangan Pelabuhan Sorong menjadi hub logistik utama di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Yusida M Palesang, Kepala Divisi Operasi Pelindo Regional 4, menyampaikan pernyataan tersebut saat mengunjungi Makassar, Senin. Ia menegaskan bahwa penguatan peran KTI sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menjadi fokus utama, melalui sinergi antara pelabuhan dan lembaga legislatif lokal.
Kemitraan untuk Percepatan Pengembangan
Kunjungan kerja Komisi III DPRD Papua Barat Daya ke kantor Pelindo Regional 4 di Makassar menjadi momentum penting untuk menyamakan visi strategis dalam mengembangkan Pelabuhan Sorong. Dalam rombongan, Wakil Ketua II DPRD, Fredrik F A Marlissa, dan Ketua Komisi III, Max A Hehanussa, turut hadir. Mereka menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelabuhan menjadi kunci untuk memperkuat jaringan logistik KTI, serta memastikan proyek memiliki arah yang terukur dan berdampak langsung.
Peran Strategis Pelabuhan Sorong
“Pelabuhan Sorong memiliki peran vital dalam menunjang konektivitas ekonomi wilayah timur Indonesia,” tambah Max Hehanussa, Ketua Komisi III DPRD Papua Barat Daya. Ia menegaskan bahwa peningkatan infrastruktur dan operasional pelabuhan sangat mendesak untuk mengakomodasi pertumbuhan aktivitas perdagangan. Yusida M Palesang sependapat bahwa perluasan kapasitas terminal dan penguatan sistem digital akan mempercepat efisiensi operasional, yang menjadi bagian dari strategi pengembangan Topics Covered.
Menurut Yusida, Pelindo telah merancang berbagai inisiatif untuk mewujudkan visi tersebut. Salah satunya adalah pengoptimalan fasilitas bongkar muat, serta pengembangan sistem logistik berbasis teknologi. “Komitmen kami adalah terus meningkatkan daya saing pelabuhan secara bertahap, baik dari segi fisik maupun layanan,” jelasnya. Ia juga menyebutkan bahwa pengembangan Pelabuhan Sorong sejalan dengan Tujuan Nasional Indonesia untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan melalui infrastruktur strategis.
Para pengambil kebijakan menyoroti pentingnya koordinasi antara pihak legislatif dan pelabuhan dalam memastikan keberhasilan proyek. “Kerja sama ini membantu mengarahkan program pengembangan dengan lebih tepat, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambah Yusida. Ia menekankan bahwa pelabuhan Sorong tidak hanya menjadi pintu masuk barang, tetapi juga berpotensi mendorong pengurangan biaya transportasi dan penciptaan lapangan kerja lokal.
Di sisi lain, pelabuhan Sorong yang berlokasi di Pulau Papua Barat Daya memiliki posisi geografis unik sebagai titik hubung antara wilayah pesisir dengan daerah interior. Dengan akses ke jalur laut utama, pelabuhan ini diharapkan mampu menjadi poros logistik yang menghubungkan KTI dengan kawasan lain di Indonesia. Yusida memastikan bahwa pelabuhan akan terus dikembangkan sesuai dengan proyeksi pertumbuhan ekspor-impor di wilayah tersebut.
Dalam konteks pembangunan nasional, KTI memiliki peran kritis sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menargetkan ekonomi berbasis keberlanjutan. Pengembangan Pelabuhan Sorong akan menjadi penggerak utama, karena keberhasilannya diharapkan mampu memperkuat ekosistem logistik nasional. Yusida menegaskan bahwa proyek ini akan membuka peluang baru bagi sektor perekonomian lokal, yang menjadi bagian dari Topics Covered dalam upaya pemerintah dan pelabuhan.