Announced: KPK panggil Kepala Dinas PUPR Mempawah dan lima ASN sebagai saksi

KPK panggil Kepala Dinas PUPR Mempawah dan lima ASN sebagai saksi

Announced – Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi dalam penyidikan dugaan kasus korupsi yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Pemanggilan ini menyasar Kepala Dinas PUPR Mempawah, Hamdani, serta lima aparatur sipil negara (ASN) lainnya, yang diperiksa pada Selasa, dalam kapasitas sebagai saksi. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan pernyataan resmi kepada para jurnalis, menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan di Polda Kalimantan Barat sebagai bagian dari penyelidikan terkait proyek peningkatan jalan tahun anggaran 2015.

“Pemeriksaan bertempat di Polda Kalbar atas nama Hamdani selaku Kadis PUPR Mempawah, serta HA, HP, AA, NH, dan USN selaku ASN,” ujar Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa.

KPK telah mengungkap bahwa dugaan korupsi dalam proyek peningkatan jalan tersebut sedang diselidiki secara intensif. Proyek yang menjadi fokus penyidikan ini diduga melibatkan praktik penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang atau jasa. Hamdani, selaku kepala dinas, serta lima ASN yang dipanggil, dianggap memiliki keterlibatan langsung atau tidak langsung dalam kasus ini. Dalam persidangan, mereka akan diberi kesempatan untuk memberikan keterangan yang dapat memperjelas alur dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi Dinas PUPR Mempawah. Dari jumlah tersebut, dua di antaranya adalah penyelenggara negara, sementara satu merupakan pihak swasta. Pemanggilan saksi dalam kasus ini bertujuan untuk memperkuat bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama penyidikan. Juru Bicara KPK juga menyebutkan bahwa selama penyelidikan, tim KPK telah melakukan penggeledahan di 16 lokasi, meliputi Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Pontianak. Penggeledahan dilakukan antara 25 hingga 29 April 2025, dan hasilnya mencakup penyitaan dokumen serta barang bukti elektronik yang berkaitan dengan kasus korupsi.

Proses penyidikan ini melibatkan serangkaian langkah investigasi, termasuk pengumpulan bukti melalui pemeriksaan saksi dan penggeledahan lokasi. KPK menyatakan bahwa hingga saat ini belum merilis detail lengkap mengenai modus operasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut. Pemanggilan saksi juga menjadi bagian dari upaya KPK untuk memperjelas keterlibatan setiap individu dalam proses pengadaan jalan yang diduga menjadi korupsi. Dengan menghadirkan Hamdani dan lima ASN lainnya, KPK berharap dapat memperoleh informasi yang relevan untuk mengungkap alur penyalahgunaan dana.

Keterlibatan Gubernur Kalimantan Barat

Sebagai bagian dari penyelidikan, KPK juga memanggil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, sebagai saksi. Pemanggilan ini terjadi pada 21 Agustus 2025, dengan Ria Norsan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Bupati Mempawah. Pemanggilan ini mengindikasikan bahwa peran gubernur dalam kasus korupsi terkait Dinas PUPR Mempawah menjadi fokus perhatian penyidik. Selain itu, pada 24 hingga 25 September 2025, KPK melakukan penggeledahan terhadap rumah pribadi maupun rumah dinas Gubernur Ria Norsan serta Bupati Mempawah, Erlina Ria Norsan. Penggeledahan ini bertujuan untuk mencari dokumen atau barang bukti yang dapat memperkuat penyelidikan terhadap dugaan kesalahan administrasi atau korupsi.

Kasus korupsi Dinas PUPR Mempawah telah menimbulkan sorotan publik karena dampaknya terhadap penggunaan dana publik. Proyek peningkatan jalan tahun 2015 dianggap sebagai salah satu pencairan anggaran yang besar, sehingga menjadi sasaran utama bagi KPK. Dengan menetapkan tiga tersangka dan memanggil saksi, KPK mencoba membangun kerangka kasus yang solid. Dugaan korupsi ini bisa mencakup permainan anggaran, kontrak yang tidak transparan, atau pengalihan dana ke pihak-pihak tertentu. KPK menekankan bahwa semua pihak yang terlibat akan diperiksa secara menyeluruh.

Pemanggilan saksi dalam kasus korupsi ini juga menjadi langkah strategis KPK untuk mempercepat proses penyidikan. Selama pemeriksaan, para saksi akan dimintai keterangan mengenai prosedur pengadaan jalan, dokumen pendukung, dan hubungan antar-pihak yang mungkin terlibat. Juru Bicara KPK menegaskan bahwa penyidikan sedang berjalan, dan hasilnya akan diumumkan sesuai dengan kemajuan investigasi. Selain itu, penggeledahan yang dilakukan di 16 lokasi menunjukkan bahwa KPK mengambil pendekatan yang lebih luas, tidak hanya fokus pada dokumen terkait anggaran, tetapi juga menyasar aset yang mungkin terkait dengan kasus tersebut.

Kasus korupsi Dinas PUPR Mempawah menjadi salah satu dari sekian banyak investigasi yang dilakukan KPK. Komisi tersebut dikenal aktif dalam menindak tindak pidana korupsi di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Barat. Dengan menetapkan ters