Pembahasan Penting: Pemkab Tulungagung pastikan layanan tetap normal pasca-OTT

Pemkab Tulungagung pastikan layanan tetap normal pasca-OTT

Tulungagung, Jawa Timur (ANTARA) – Meski sejumlah ruangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) masih ditutup oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah operasi tangkap tangan (OTT), layanan publik dan kegiatan perkantoran di daerah tersebut tetap berjalan seperti biasa.

“ASN tetap bekerja seperti biasa. Tidak ada layanan yang terhenti meski sebagian ruangan dalam kondisi tersegel,” kata Penjabat Sekretaris Daerah Tulungagung Soeroto, Senin.

Dari pantauan, sekitar enam ruangan di lingkungan Pemkab Tulungagung serta Dinas PUPR masih dalam penyegelan. Di kantor kabupaten, ruang pengadaan barang dan jasa serta ruang rapat bagian pengadaan menjadi target penyegelan. Sementara di dinas PUPR, ruangan yang tertutup meliputi area sumber daya air (SDA), bina marga, staf administrasi bina marga, dan ruang kepala dinas.

Karena beberapa ruangan ditutup, beberapa aktivitas administrasi dialihkan ke area lain agar proses pelayanan tidak terganggu. Soeroto menyatakan ia belum mengetahui jumlah total ruangan yang disegel, tetapi yakin semua pegawai tetap menjalankan tugas sehari-hari.

Selain itu, pemerintah daerah menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait pengisian jabatan kepala daerah setelah OTT. Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam penyelidikan tersebut, bupati diduga menargetkan pengumpulan dana sebesar Rp5 miliar, sementara sekitar Rp2,7 miliar sudah berhasil disita saat operasi berlangsung.