Satgas PRR: Percepat pengerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera

Satgas PRR Dorong Percepatan Pemulihan Pascabencana di Sumatera

Menggalangkebaikan.com – Pemerintah menargetkan berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat dipercepat agar rampung sebelum 31 Desember 2026. Percepatan ini dinilai penting karena pemulihan warga tidak hanya bergantung pada pulihnya layanan dasar, tetapi juga pada perbaikan rumah, sekolah, akses jalan, jembatan, serta fasilitas ekonomi di daerah terdampak.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang memimpin Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, meminta kementerian dan lembaga segera menjalankan kegiatan yang telah memperoleh dukungan anggaran. Arahan tersebut disampaikan setelah rapat koordinasi tingkat menteri mengenai perkembangan pemulihan bencana alam di tiga provinsi Sumatera, yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta.

Koordinasi antarlembaga menjadi salah satu unsur utama dalam mengejar target penyelesaian. Pemerintah pusat juga berharap pemerintah daerah dapat bergerak lebih cepat melalui anggaran masing-masing, termasuk pemanfaatan tambahan anggaran yang telah disiapkan untuk mendukung pemulihan.

“Harapan kami dengan koordinasi ini akan mempercepat semua proses dan teman-teman K/L semua bergerak dan juga bisa mendorong semua pemerintah daerah dengan anggaran masing-masing dan tambahan anggaran itu juga bisa bergerak dengan lebih cepat,” kata Tito.

Tahapan Penanganan dari Darurat hingga Pemulihan

Tito menjelaskan bahwa penanganan bencana di Sumatera telah melewati masa tanggap darurat, ketika fokus utama diarahkan pada evakuasi, pertolongan bagi korban, dan penyelamatan jiwa. Setelah itu, pemerintah memasuki tahap transisi darurat sebelum berlanjut ke agenda pemulihan jangka lebih panjang melalui rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pada masa tanggap darurat, Presiden Prabowo Subianto mengerahkan sejumlah kekuatan nasional. Keterlibatan itu mencakup TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, serta pemerintah daerah. Pemerintah juga menyiapkan tambahan anggaran belanja tidak terduga senilai Rp268 miliar untuk mendukung kebutuhan awal penanganan bencana.

“Pada saat tanggap darurat, Bapak Presiden juga sudah memberikan anggaran awal untuk belanja tidak terduga tambahan sebanyak Rp268 miliar. Kemudian di masa transisi, Bapak Presiden membuat Satgas, di mana Ketua Tim Pengarahnya adalah Menko PMK, anggotanya semua Menko, ditambah Kapolri, Panglima TNI, Menteri Keuangan,” ujarnya.

Keberadaan satgas dimaksudkan untuk menyatukan langkah pemerintah dalam menangani kebutuhan lintas sektor. Pemulihan pascabencana membutuhkan pekerjaan yang saling berkaitan, mulai dari membuka akses ke wilayah terdampak hingga memastikan layanan kesehatan, pendidikan, energi, komunikasi, dan kegiatan ekonomi warga dapat berjalan kembali.

Layanan Dasar Mulai Berjalan Kembali

Sejumlah pelayanan publik di kawasan terdampak kini berangsur pulih. Di Kabupaten Aceh Tamiang, yang sebelumnya menghadapi gangguan cukup berat, aktivitas pemerintahan mulai kembali berjalan. Pasokan listrik, bahan bakar minyak, LPG, serta layanan internet juga dilaporkan relatif normal di berbagai lokasi.

Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit umum dan puskesmas telah kembali melayani masyarakat. Meski demikian, masih ada kebutuhan yang perlu ditangani, terutama enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara yang mengalami kerusakan atau hilang akibat bencana. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemulihan layanan kesehatan belum sepenuhnya selesai dan membutuhkan tindak lanjut di tingkat lapangan.

Di bidang pendidikan, proses belajar-mengajar sudah kembali dilaksanakan. Namun, dari 4.922 satuan pendidikan yang terdampak, terdapat 99 sekolah yang masih menggunakan kelas darurat. Penanganan sekolah-sekolah tersebut menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan koordinasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum serta TNI Angkatan Darat.

Ruang belajar sementara memungkinkan pendidikan tetap berlangsung, tetapi pembangunan kembali fasilitas yang aman dan layak tetap menjadi kebutuhan penting bagi siswa, tenaga pengajar, dan keluarga mereka. Karena itu, percepatan pembangunan sekolah masuk dalam agenda pemulihan yang harus dikerjakan secara berkelanjutan.

Jembatan dan Akses Wilayah Menjadi Prioritas

Terbukanya akses transportasi menjadi salah satu penopang pemulihan. Jembatan dan jalan yang dapat digunakan kembali membantu distribusi bantuan, mempermudah mobilitas warga, serta mendukung aktivitas ekonomi dan layanan pemerintahan. Tito menyampaikan apresiasi kepada TNI Angkatan Darat dan Polri atas dukungan pembangunan jembatan di wilayah terdampak.

“Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan TNI AD yang memiliki satgas jembatan, itu ratusan jembatan yang sudah terbangun oleh TNI AD. Dari kepolisian juga lebih dari 100, kalau saya tidak salah lebih kurang 120-an yang dibangun oleh Polri untuk jembatan,” ujar Tito.

Pembangunan akses tersebut menjadi relevan karena hujan dengan intensitas tinggi masih berpotensi memicu banjir dan longsor susulan di sejumlah daerah. Gangguan baru dapat kembali menutup jalur transportasi, menghambat pelayanan, dan menambah kebutuhan perbaikan infrastruktur. Situasi ini membuat pelaksanaan program pemulihan harus berjalan cepat sekaligus memperhatikan kesiapan menghadapi gangguan lanjutan.

Pemerintah menekankan bahwa proyek perbaikan rumah, jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas ekonomi masyarakat perlu segera diteruskan agar warga terdampak dapat merasakan manfaat nyata. Pemulihan tidak berhenti pada berfungsinya layanan darurat, melainkan harus mendukung kembalinya kehidupan sehari-hari masyarakat secara bertahap.

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kristomei Sianturi, serta sejumlah pejabat terkait. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan memperlancar pelaksanaan program hingga target akhir 2026 tercapai.