DPRD Kotim tekankan kebijakan adaptif antisipasi bencana berbasis data

DPRD Kotim Desak Pemerintah Daerah Ubah Pola Tanggap Bencana Menjadi Adaptif Berlandaskan Prakiraan Cuaca

Menggalangkebaikan.com – Di tengah ancaman kekeringan yang masih melanda sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengeluarkan desakan agar pemerintah daerah tidak lagi merespons potensi bencana hidrometeorologi secara reaktif. Alih-alih menunggu dampak cuaca ekstrem benar-benar terjadi di lapangan, lembaga legislatif setempat meminta agar seluruh program kesiapsiagaan disusun jauh sebelumnya, dengan menjadikan prakiraan dan analisis cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai fondasi pengambilan keputusan.

Pernyataan itu disampaikan oleh Muhammad Kurniawan Anwar, Sekretaris Komisi II DPRD Kotim, saat berbicara di Sampit pada hari Jumat. Ia menegaskan bahwa data meteorologis tidak boleh sekadar menjadi angka di layar atau laporan berkala yang tersimpan di arsip dinas.

“Data BMKG ini jangan berhenti sebagai informasi cuaca. Harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan kesiapan lapangan, karena yang kita lindungi adalah masyarakat.”

Proyeksi Iklim 2026/2027: El Niño Sangat Kuat dan Musim Kemarau Panjang

Prakiraan BMKG yang menjadi rujukan pembahasan tersebut memetakan gambaran iklim yang cukup menantang bagi Kalimantan Tengah dalam dua belas bulan ke depan. Fenomena El Niño pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai intensitas sangat kuat dan diperkirakan masih bertahan hingga awal tahun 2027. Berdampak langsung pada pola curah hujan, kondisi ini mendorong durasi musim kemarau di provinsi tersebut memanjang menjadi sekitar lima sampai enam bulan.

Puncak musim kemarau di Kalimantan Tengah diprakirakan jatuh pada rentang Agustus hingga September 2026. Pada bulan September khususnya, curah hujan di sebagian besar wilayah provinsi masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 hingga 100 milimeter. Angka tersebut berarti bahwa sebagian besar daerah akan mengalami defisit air yang signifikan selama beberapa pekan berturut-turut.

Setelah fase kering mencapai puncaknya, transisi menuju musim hujan 2026/2027 diprediksi berlangsung secara bertahap, dimulai dari dasarian kedua Oktober hingga dasarian ketiga November. Periode puncak musim hujan sendiri diprakirakan terjadi pada Desember 2026 sampai Januari 2027. Jeda antara dua ekstrem iklim ini menciptakan jendela risiko yang kompleks bagi perencanaan daerah.

Dampak Berantai: Air, Pertanian, Kesehatan, dan Karhutla

Kurniawan menekankan bahwa perubahan kondisi cuaca tidak berdampak tunggal. Kekeringan berkepanjangan mengancam ketersediaan air bersih bagi rumah tangga, menurunkan produktivitas lahan pertanian, meningkatkan risiko penyakit yang terkait dengan kualitas air, serta memperbesar peluang kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bagi wilayah Kotim yang sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan, tekanan tersebut bersifat langsung dan tidak dapat diabaikan.

Ia menilai bahwa kondisi kekeringan yang masih berlangsung menuntut pemerintah daerah memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, terutama di kawasan yang secara geografis memiliki keterbatasan akses terhadap sumber air. Di sisi lain, keberlangsungan sektor pertanian harus dijaga agar fluktuasi iklim tidak semakin menekan pendapatan dan ketahanan pangan petani lokal.

“Artinya kita belum boleh lengah. Pemadaman, kesiapan personel, sumber air, distribusi air bersih sampai perlindungan lahan pertanian harus tetap menjadi prioritas.”

Risiko Transisi: Dari Kekeringan Ekstrem ke Curah Hujan Tinggi

Salah satu aspek yang sering luput dari perencanaan daerah adalah risiko yang muncul justru pada masa peralihan musim. Ketika wilayah yang sangat kering tiba-tiba menerima curah hujan tinggi dalam waktu singkat, potensi banjir lokal, longsor, dan gangguan infrastruktur meningkat secara tajam. Kurniawan mengingatkan bahwa peralihan dari kondisi sangat kering menuju periode bercurah hujan tinggi berpotensi memunculkan persoalan hidrometeorologi lain yang belum tentu tercakup dalam skenario penanganan bencana yang sudah ada.

Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk tidak mengunci seluruh sumber daya pada satu jenis ancaman saja. Risiko dapat bergeser seiring pergantian musim, sehingga kerangka respons harus mampu beradaptasi secara dinamis.

“Sekarang kita menghadapi kekeringan dan karhutla. Beberapa bulan ke depan curah hujan justru diprediksi meningkat. Jadi kebijakan kita harus adaptif, bukan reaktif.”

Implikasi bagi Perencanaan dan Alokasi Sumber Daya

Dengan prakiraan iklim yang sudah tersedia jauh sebelum dampak terjadi, DPRD Kotim mendorong agar data BMKG diintegrasikan sebagai sistem peringatan dini dalam setiap tahapan perencanaan daerah. Hal ini mencakup penentuan prioritas program, penempatan personel dan peralatan, pengelolaan sumber daya air, serta distribusi logistik untuk tanggap darurat.

Antisipasi yang dilakukan sebelum dampak cuaca ekstrem menyentuh lapangan secara langsung dinilai jauh lebih efektif dan ekonomis dibandingkan respons darurat yang baru disusun setelah bencana terjadi. Bagi daerah dengan keterbatasan anggaran dan kapasitas teknis seperti Kotim, kemampuan membaca prakiraan dan menerjemahkannya menjadi langkah konkret menjadi faktor penentu apakah masyarakat akan terlindungi atau justru menjadi korban dari siklus iklim yang tidak dapat dicegah.

Dengan demikian, desakan DPRD Kotim bukan sekadar seruan retorika, melainkan ajakan agar mekanisme kebijakan daerah bertransformasi dari pola tanggap-terlambat menjadi pola antisipasi berbasis data, di mana setiap keputusan alokasi sumber daya sudah mempertimbangkan arah perubahan iklim yang diproyeksikan BMKG untuk musim 2026/2027.