Yusril koordinasi dengan Mensesneg terkait gugatan penanganan karhutla

Yusril Akan Koordinasi dengan Mensesneg Soal Gugatan Karhutla Kalimantan Barat

Menggalangkebaikan.com – Pemerintah menyiapkan respons terhadap gugatan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap di Kalimantan Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan akan membicarakan persoalan itu dengan Menteri Sekretaris Negara.

Nanti saya koordinasikan.

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril di Jakarta pada Kamis. Ia menjelaskan bahwa ketika pemerintah menjadi pihak tergugat dalam perkara di pengadilan, akan ada kuasa hukum yang ditunjuk untuk memberikan jawaban atas gugatan tersebut.

Sepuluh pihak menjadi tergugat

Perkara ini diajukan oleh empat kelompok yang mewakili masyarakat sipil dan masyarakat adat. Di antara pihak yang terlibat terdapat perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN serta Pemuda Katolik setempat melalui tim hukumnya.

Gugatan tersebut mencantumkan 10 tergugat. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden termasuk dalam daftar tersebut, bersama sejumlah menteri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, hingga Gubernur Kalimantan Barat.

Para penggugat meminta pemulihan serta rehabilitasi lingkungan dilakukan secara menyeluruh. Mereka juga menuntut penguatan langkah penanggulangan kebakaran dan adanya pertanggungjawaban terhadap biaya pelayanan kesehatan bagi warga yang terdampak asap.

Tuntutan tersebut menempatkan persoalan karhutla bukan hanya sebagai urusan pemadaman api. Dampaknya dapat dirasakan masyarakat melalui kualitas udara, gangguan aktivitas sehari-hari, serta kebutuhan layanan kesehatan bagi kelompok yang terkena dampak kabut asap. Karena itu, pemulihan kawasan dan perlindungan warga menjadi bagian penting dari isu yang dibawa ke pengadilan.

Sidang perdana ditunda

Pengadilan Negeri Pontianak, Kalimantan Barat, telah menggelar sidang pertama perkara itu pada Rabu, 7 Oktober. Namun, persidangan belum dapat berlanjut karena pihak tergugat tidak hadir. Majelis kemudian menjadwalkan kembali sidang pada Rabu, 21 Oktober.

Proses hukum ini berjalan di tengah upaya penanganan kebakaran yang melibatkan banyak institusi. Penunjukan kuasa hukum nantinya akan menentukan siapa yang menyampaikan posisi pemerintah dalam persidangan serta menanggapi pokok-pokok tuntutan para penggugat.

Koordinasi lintas kementerian juga relevan karena gugatan melibatkan sejumlah pejabat dan lembaga. Penanganan karhutla sendiri bersinggungan dengan aspek lingkungan, kehutanan, keselamatan warga, kebencanaan, penegakan hukum, dan hubungan pemerintah pusat dengan daerah.

Bantuan negara tetangga tengah dibahas

Di sisi lain, pemerintah membuka kemungkinan menerima bantuan dari negara-negara tetangga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui langkah tersebut.

Mekanisme bantuan masih dibahas pada tingkat teknis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Tahap ini penting untuk menyesuaikan kebutuhan operasi di lapangan, bentuk dukungan yang dapat diterima, serta koordinasi dengan instansi yang menangani pemadaman.

Itu sudah dibahas ya, dan itu sekarang dalam proses. Bapak Presiden juga seperti kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya.

Arrmanatha menyampaikan pernyataan itu setelah menghadiri rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis. Perhatian Presiden terhadap karhutla disebut cukup besar karena dampaknya dapat menjangkau berbagai daerah dan kawasan.

Kerja sama dengan negara tetangga, apabila terealisasi melalui mekanisme yang sedang disusun, dapat menjadi bagian dari dukungan dalam menghadapi situasi kebakaran. Namun, penanganan utama di dalam negeri tetap ditopang oleh personel dan peralatan yang telah dikerahkan ke lokasi-lokasi terdampak.

Puluhan ribu personel dikerahkan

Hingga 13 Oktober, sebanyak 60.177 personel gabungan telah diterjunkan. Mereka berasal dari pemadam kebakaran, TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, dinas kehutanan daerah, serta unsur relawan.

Pengerahan personel dalam jumlah besar menunjukkan bahwa operasi penanggulangan karhutla membutuhkan kerja bersama dari pusat hingga daerah. Petugas di lapangan tidak hanya menghadapi titik api, tetapi juga kondisi wilayah, akses menuju lokasi, serta kebutuhan menjaga agar api tidak meluas.

Selain kekuatan manusia, sejumlah alat utama turut digunakan untuk mendukung operasi. Helikopter dan pesawat dikerahkan bagi pemadaman melalui metode water bombing. Operasi modifikasi cuaca juga dijalankan sebagai salah satu langkah pendukung penanganan kebakaran.

Metode water bombing memungkinkan air dijatuhkan dari udara ke area kebakaran, terutama ketika titik api sulit dijangkau dari darat. Sementara itu, operasi modifikasi cuaca menjadi bagian dari upaya yang dilakukan untuk membantu kondisi penanganan di wilayah terdampak.

Dengan gugatan yang telah masuk ke Pengadilan Negeri Pontianak dan operasi pemadaman yang masih melibatkan banyak pihak, penanganan karhutla di Kalimantan Barat kini berada dalam perhatian dari sisi hukum maupun pelaksanaan di lapangan. Sidang lanjutan pada 21 Oktober akan menjadi tahap berikutnya dalam perkara tersebut, sementara koordinasi pemerintah dan kerja pemadaman terus berlangsung.