Program MBG serap anggaran Rp139,77 triliun hingga September 2026

Realisasi anggaran MBG mencapai Rp139,77 triliun per 16 September 2026

Menggalangkebaikan.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menggunakan anggaran Rp139,77 triliun hingga 16 September 2026. Nilai itu setara 63,89 persen dari dana MBG yang tersedia sebesar Rp218,77 triliun dalam Tahun Anggaran 2026.

Masih ada sekitar Rp79 triliun yang belum direalisasikan dan disiapkan untuk mendukung penyaluran program sampai akhir tahun. Badan Gizi Nasional (BGN) juga melanjutkan pembenahan tata kelola agar layanan dapat menjangkau sasaran secara lebih presisi tanpa mengabaikan mutu pelaksanaan.

“Realisasi anggaran Program MBG sampai 16 September 2026 telah mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu Rp218,77 triliun. Pada saat yang sama, kami terus melakukan pembenahan tata kelola agar pelaksanaan program semakin tepat sasaran dan kualitas layanannya tetap terjaga,” kata Kepala BGN Sudaryono dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Pagu BGN berubah setelah penajaman belanja

Dana MBG merupakan komponen terbesar dalam anggaran BGN tahun 2026. Sebelum proses penajaman belanja dilakukan, pagu lembaga ini berada di angka Rp268 triliun. Jumlah tersebut terbagi menjadi Rp255,83 triliun untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional dan Rp12,17 triliun bagi Dukungan Manajemen.

Setelah anggaran dipertajam, pagu BGN menjadi Rp229,75 triliun. Program Pemenuhan Gizi Nasional memperoleh Rp221,30 triliun, sementara Dukungan Manajemen memperoleh Rp8,45 triliun.

Dari Rp221,30 triliun yang dialokasikan bagi Program Pemenuhan Gizi Nasional, porsi untuk MBG mencapai Rp218,77 triliun atau 98,86 persen. Sisa Rp2,53 triliun, setara 1,14 persen, dialokasikan bagi aktivitas teknis pemenuhan gizi di luar MBG.

Komposisi tersebut menunjukkan posisi MBG sebagai fokus utama belanja BGN pada 2026. Meski demikian, anggaran program tidak hanya dipandang dari besarnya penyerapan, tetapi juga dari ketepatan penerima, kesiapan layanan, serta kemampuan pelaksanaan untuk menjaga keamanan dan kesinambungan program.

Realisasi total BGN mencapai Rp143,04 triliun

Secara keseluruhan, BGN telah merealisasikan Rp143,04 triliun atau 63,83 persen dari pagu total Rp229,75 triliun sampai 16 September 2026. Penyerapan Program Pemenuhan Gizi Nasional tercatat 63,89 persen, sedangkan Program Dukungan Manajemen mencapai 60,71 persen.

Jika dilihat dari kelompok belanja, Belanja Pegawai telah terealisasi 64,33 persen. Belanja Barang mencapai 63,82 persen, sementara Belanja Modal berada di level 71,03 persen.

Realisasi juga tercatat pada sejumlah fungsi anggaran. Fungsi Ekonomi mencapai 61,28 persen, Fungsi Kesehatan 65,80 persen, dan Fungsi Pendidikan 63,68 persen. Gambaran ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan program gizi berkaitan dengan kebutuhan layanan, kegiatan operasional, sumber daya manusia, serta dukungan sarana yang diperlukan untuk menjangkau penerima manfaat.

Anggaran Dukungan Manajemen senilai Rp8,45 triliun mencakup Rp7,19 triliun untuk gaji dan tunjangan. Selain itu, Rp494,48 miliar digunakan bagi operasional serta pemeliharaan kantor, sedangkan Rp762,86 miliar disediakan untuk dukungan manajemen non-operasional.

Jangkauan penerima manfaat mencapai 56,99 juta orang

Data penerima manfaat hingga 31 Agustus 2026 menunjukkan MBG telah menjangkau 56,99 juta orang. Capaian tersebut setara 76,45 persen dari sasaran 74,56 juta penerima manfaat, dengan selisih 17,56 juta orang dari target.

Tanggal pencatatan penerima manfaat tidak sama dengan cut-off realisasi anggaran. BGN menggunakan 31 Agustus 2026 untuk data penerima manfaat dan 16 September 2026 untuk data anggaran. Perbedaan ini berkaitan dengan penyesuaian siklus sinkronisasi bulanan data penerima agar penyajian informasi program tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Capaian jumlah penerima tersebut masih dapat berubah seiring penataan pelaksanaan MBG. Fokus penyesuaian diarahkan pada peningkatan ketepatan sasaran, terutama bagi kelompok yang membutuhkan layanan gizi lebih besar, wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T, serta daerah yang memerlukan intervensi gizi lebih tinggi.

Dalam proses itu, 1.653 satuan pendidikan telah dikeluarkan dari daftar penerima MBG. Langkah tersebut menjadi bagian dari refocusing, bukan penghentian program. Perluasan layanan tetap direncanakan secara bertahap setelah kesiapan layanan di masing-masing sasaran terpenuhi.

“Refocusing ini kami lakukan agar program semakin tepat sasaran. Jadi, selisih terhadap target penerima manfaat bukan berarti program berhenti. Ini merupakan bagian dari proses pembenahan agar ekspansi MBG berjalan lebih tepat sasaran, aman, akuntabel, dan berkelanjutan. Setelah kesiapan layanan terpenuhi, perluasan penerima manfaat akan terus kami lakukan secara bertahap,” tutur Sudaryono.

Bagi penerima dan satuan pendidikan, proses penataan ini penting dipahami sebagai upaya menyelaraskan target dengan kesiapan penyaluran. Pengukuran keberhasilan MBG tidak hanya bertumpu pada jumlah penerima atau laju serapan anggaran, melainkan juga pada kemampuan program menjaga layanan yang aman, tepat sasaran, dan berkelanjutan hingga akhir tahun anggaran.