Kemendikdasmen: 3 wilayah Bengkulu punya tim pengawas Bahasa Indonesia

Langkah Konkret Pengawasan Bahasa Indonesia di Tiga Daerah Bengkulu

Menggalangkebaikan.com – Upaya memastikan bahwa Bahasa Indonesia digunakan secara benar di ruang publik kini memasuki fase operasional di Provinsi Bengkulu. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Hafidz Muksin, mengonfirmasi bahwa tiga wilayah di provinsi tersebut telah membentuk tim khusus yang bertugas mengawasi kepatuhan penggunaan bahasa nasional dalam berbagai aspek kehidupan publik. Pernyataan ini disampaikan langsung di Kota Bengkulu pada hari Minggu, menandai dimulanya implementasi nyata dari kerangka regulasi baru yang mengatur tata kelola bahasa di tingkat daerah.

Wilayah yang Sudah Terjangkau

Tiga daerah yang saat ini telah memiliki tim pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia adalah Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Lebong. Kehadiran tim di ketiga lokasi ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan mekanisme aktif yang dirancang untuk menyentuh langsung titik-titik di mana penyimpangan bahasa masih kerap terjadi, mulai dari papan nama fasilitas umum hingga dokumen resmi pemerintahan daerah.

Fungsi dan Ruang Kerja Tim Pengawasan

Setiap tim yang dibentuk memiliki empat pilar tugas utama. Pertama, melakukan sosialisasi agar masyarakat dan instansi memahami bagaimana Bahasa Indonesia seharusnya digunakan secara tepat. Kedua, memantau ruang-ruang publik yang masih belum memenuhi kaidah bahasa yang berlaku. Ketiga, memberikan pendampingan langsung kepada pihak yang memerlukan perbaikan. Keempat, melakukan evaluasi berkala untuk mengukur sejauh mana koreksi telah diterapkan dan dampak yang dihasilkan.

“Tim pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia inilah yang nanti akan bekerja untuk melakukan sosialisasi bagaimana Bahasa Indonesia digunakan dengan benar. Kemudian melakukan pemantauan mana saja ruang-ruang publik yang belum sesuai dengan kaidah, melakukan pendampingan, dan melakukan evaluasi.”

Kerangka kerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia. Regulasi tersebut menjadi landasan hukum yang memberi mandat kepada pemerintah daerah untuk membentuk dan mengoperasikan tim pengawasan di wilayah masing-masing, sekaligus menetapkan standar teknis yang harus dipenuhi dalam setiap aktivitas pemantauan dan koreksi.

Temuan di Lapangan: Istilah Asing Masih Merajalela

Di balik pembentukan tim ini terdapat temuan konkret yang mendorong urgensi intervensi. Hafidz Muksin mengungkapkan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia yang belum sesuai kaidah masih ditemukan secara luas di berbagai sektor. Papan nama gedung, kompleks perumahan, informasi publik, tata naskah dinas, hingga produk peraturan pemerintah daerah tercatat masih memuat istilah-istilah asing yang seharusnya dapat digantikan dengan padanan bahasa nasional yang sudah tersedia.

“Kami harapkan naskah dinas kami perbaiki, papan-papan pengumuman juga kami perbaiki, ruang publik juga kami perbaiki.”

Kondisi ini bukan hanya persoalan estetika linguistik. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, penggunaan istilah asing secara sembarangan pada dokumen resmi dan papan informasi publik dapat menimbulkan hambatan akses bagi warga yang tidak menguasai bahasa tersebut. Lebih jauh lagi, hal itu mengikis otoritas bahasa nasional sebagai instrumen pemersatu dan identitas kebangsaan di ruang-ruang yang seharusnya menjadi milik seluruh lapisan masyarakat.

Dimensi Lain: Pelestarian Bahasa Daerah

Di samping penguatan penggunaan Bahasa Indonesia, pemerintah pusat juga menempatkan keberlangsungan bahasa daerah di Provinsi Bengkulu sebagai prioritas tersendiri. Hafidz Muksin secara spesifik menyebut tiga bahasa daerah yang memerlukan upaya pelestarian berkelanjutan, yaitu Bahasa Enggano, Bahasa Rejang, dan Bahasa Bengkulu. Ketiganya menghadapi tekanan struktural akibat dominasi bahasa nasional dan bahasa global dalam ruang komunikasi sehari-hari, sehingga tanpa intervensi terencana, generasi muda berisiko kehilangan akses terhadap warisan linguistik leluhurnya.

Program Revitalisasi di Sekolah Dasar dan Menengah Pertama

Strategi pelestarian yang dijalankan menyasar peserta didik tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pendekatan yang dipilih sengaja dirancang agar proses belajar terasa menyenangkan dan selaras dengan minat anak-anak, bukan sekadar transfer pengetahuan gramatikal yang kaku. Bentuk kegiatan yang diterapkan mencakup lomba menyanyi, pidato, komedi tunggal, penulisan cerita pendek, hingga sesi bercerita yang seluruhnya menggunakan bahasa daerah sebagai medium utama.

Pemilihan metode berbasis hiburan dan ekspresi kreatif ini berangkat dari pemahaman bahwa bahasa yang dipelajari dalam konteks menyenangkan cenderung lebih mudah diinternalisasi dan diwariskan secara organik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, revitalisasi bahasa daerah tidak diposisikan sebagai aktivitas museum yang statis, melainkan sebagai praktik hidup yang terus berdenyut dalam ruang-ruang sekolah dan komunitas lokal.

Implikasi Jangka Panjang bagi Tata Kelola Publik Bengkulu

Kombinasi antara pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia dan revitalisasi bahasa daerah menciptakan dua jalur kebijakan yang saling melengkapi. Jalur pertama memastikan bahwa bahasa nasional berfungsi sebagai alat komunikasi resmi yang baku, akurat, dan inklusif dalam seluruh aspek pemerintahan dan layanan publik. Jalur kedua menjaga agar keragaman linguistik lokal tetap hidup sebagai bagian dari identitas kultural masyarakat Bengkulu. Keduanya, apabila dijalankan secara konsisten oleh tim pengawasan di tiga wilayah yang telah aktif, berpotensi menjadi model bagi daerah lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa dalam tata kelola bahasa di ruang publik.