Sarjito siapkan 8 kebijakan strategis pengembangan bursa mineral

Delapan Pilar Sarjito untuk Mengubah Peran Indonesia di Pasar Mineral Global

Menggalangkebaikan.com – Indonesia memproduksi timah dan nikel dalam jumlah terbesar di dunia, namun harga kedua komoditas tersebut selama ini masih ditentukan di bursa-bursa luar negeri seperti London Metal Exchange, Shanghai Futures Exchange, Chicago Mercantile Exchange, hingga bursa di Singapura. Kondisi ini menjadi perhatian serius ketika calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS), Sarjito, memaparkan rencana kerja di hadapan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin. Dalam uji kelayakan dan kepatutan tersebut, ia menguraikan delapan kebijakan strategis yang dirancang agar Indonesia secara bertahap bertransformasi dari sekadar penerima harga menjadi penggerak, bahkan penentu harga di pasar mineral dan komoditas strategis global.

“BMKS tentu tidak harus menjadi besar di hari pertama, tetapi harus dipercaya sejak transaksi pertama.”

Pernyataan itu merangkum filosofi utama yang melandasi seluruh rencana pembangunan BMKS. Alih-alih mengejar skala transaksi secara instan, Sarjito menempatkan kredibilitas sebagai prasyarat mutlak sebelum volume perdagangan dapat tumbuh.

Delapan Pilar Strategis

Sarjito memaparkan kerangka kerja yang ia sebut sebagai fondasi pembangunan BMKS Indonesia. Pilar-pilar tersebut saling berkaitan dan membentuk satu ekosistem yang utuh.

Pilar pertama berfokus pada pembangunan infrastruktur yang terpercaya, mencakup fasilitas pergudangan, lembaga survei atau penilai, mekanisme bursa, serta lembaga kliring yang aman, andal, dan terintegrasi satu sama lain. Tanpa fondasi fisik dan prosedural yang kokoh, seluruh lapisan di atasnya tidak akan berfungsi secara memadai.

Pilar kedua menargetkan terciptanya pasar yang transparan, adil, teratur, dan likuid. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kepercayaan pelaku usaha maupun trader internasional untuk menjadikan BMKS sebagai arena transaksi utama.

Pilar ketiga menekankan pengembangan produk yang terstruktur, terstandar, dan transparan, dengan memastikan setiap instrumen perdagangan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional.

Pilar keempat menyentuh aspek data. Saat ini, informasi mengenai mineral dan komoditas tersebar di berbagai institusi pemerintah. Sarjito mengusulkan integrasi dan pertukaran data antarlembaga agar seluruh informasi tersebut dapat dioperasikan secara terpadu, menjadi dasar pengambilan kebijakan sekaligus pembentukan harga yang akurat.

Pilar kelima menyoroti kapasitas regulator. Pengawasan BMKS, menurutnya, harus ditopang oleh lembaga yang memiliki pemahaman mendalam tentang mekanisme perdagangan bursa mineral dan komoditas, bukan sekadar regulasi generik.

Pilar keenam membangun ekosistem yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kementerian terkait, pelaku industri, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

“Ekosistem ini nantinya harus saling terkoneksi. OJK tidak bisa sebagai sole regulator yang berjalan sendiri, tentu harus berharmonisasi dengan kementerian dan berbagai pihak lain.”

Pilar ketujuh bertujuan memperdalam dan memperluas kapasitas pasar melalui perluasan partisipasi pelaku serta pengembangan beragam produk mineral dan komoditas yang dapat diperdagangkan di BMKS.

Pilar kedelapan menjadikan BMKS sebagai referensi harga mineral dan komoditas strategis Indonesia secara bertahap, sehingga posisi negara dapat bergeser dari price taker menjadi price influencer, dan dalam jangka panjang menjadi price maker.

Urgensi Waktu dan Kepercayaan

Sarjito tidak menutupi kenyataan bahwa jendela waktu untuk membangun BMKS relatif sempit. Ia menyebut sisa waktu persiapan hanya beberapa bulan, sehingga setiap langkah harus dirancang untuk membangun kepercayaan sejak awal.

“Ini amanat yang sangat berat mengingat waktunya juga sudah sangat sempit, tinggal beberapa bulan. Oleh karena itu, kita harus membangun kepercayaan.”

Harapannya, harga yang terbentuk melalui mekanisme BMKS kelak dapat menjadi acuan bagi pasar domestik maupun internasional, sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan mineral dan komoditas strategis dunia.

Risiko Kebocoran Ekonomi

Di luar persoalan pembentukan harga, Sarjito menyoroti ancaman kebocoran ekonomi yang selama ini terjadi melalui praktik under-invoicing dan transfer pricing dalam perdagangan komoditas mineral. Pelaporan volume atau harga yang lebih rendah dari kondisi sebenarnya, menurutnya, merugikan negara secara langsung. Sementara itu, transfer pricing dapat membuat penerimaan negara, terutama dari sisi perpajakan, menjadi tidak optimal. Keberadaan BMKS dinilai dapat menjadi instrumen untuk meminimalkan praktik-praktik tersebut karena adanya mekanisme pencatatan harga yang transparan dan terverifikasi.

Amanat Konstitusi dan Kedaulatan Pasar

Sarjito menegaskan bahwa seluruh penguatan BMKS pada akhirnya harus dikembalikan pada amanat konstitusi, yakni memastikan kekayaan alam Indonesia dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia memiliki cadangan mineral dan komoditas strategis yang sangat besar serta berperan penting dalam perekonomian nasional maupun rantai pasok global. Ironinya, sebagai salah satu produsen mineral terbesar di dunia, negara ini belum memiliki kemampuan memadai untuk menentukan atau memengaruhi harga komoditas yang dihasilkannya sendiri.

“Bagaimana mungkin kita sebagai produsen atau penghasil timah terbesar di dunia, penghasil nikel terbesar di dunia, tetapi harganya tidak ditentukan oleh negara kita sendiri.”

Pernyataan itu merangkum inti dari seluruh rencana strategis yang dipaparkan Sarjito. Delapan pilar yang ia usulkan bukan sekadar daftar kebijakan teknis, melainkan peta jalan untuk mengembalikan kedaulatan harga atas sumber daya mineral Indonesia ke tangan negara dan rakyatnya.