Menkum: Usul pemberian warga negara ganda terbatas tak hanya untuk WNA

Kewarganegaraan Ganda Terbatas: Menkum Jelaskan Mekanisme Selektif untuk Talenta dan Diaspora

Menggalangkebaikan.com – Menkum – Usulan pembukaan kewarganegaraan ganda secara terbatas di Indonesia bukan sekadar instrumen untuk menarik warga negara asing ke Tanah Air. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa kebijakan yang tengah digodok pemerintah justru menempatkan diaspora Indonesia sebagai prioritas utama apabila mereka memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Penjelasan ini disampaikan untuk meredam kekhawatiran yang muncul di kalangan komunitas diaspora setelah pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada pertengahan Juli 2025.

Keresahan tersebut pertama kali disuarakan oleh perwakilan Diaspora Indonesia Institute melalui program “Pasti Ada Solusi” yang digelar di Jakarta pada Jumat. Frank Simarmata, salah satu perwakilan lembaga itu, menyampaikan kegelisahan publik: apakah rencana pemberian kewarganegaraan ganda terbatas memang hanya ditujukan bagi orang asing, dan sejauh mana detail pengaturannya sudah tersedia. Jawaban Supratman langsung mematahkan asumsi tersebut.

“Presiden sama sekali dalam pidato kenegaraan kemarin tidak pernah menyinggung bahwa usulan itu hanya buat foreigner.”

Menkum menjelaskan bahwa Presiden justru menekankan bahwa apabila ada anggota diaspora yang memenuhi syarat, merekalah yang akan diutamakan dalam mekanisme pemberian kewarganegaraan ganda terbatas. Dengan demikian, narasi bahwa kebijakan ini merupakan “pintu masuk” bagi talenta asing semata tidak sesuai dengan arah kebijakan yang sebenarnya.

Fondasi Hukum dan Pergeseran Paradigma

Secara konseptual, Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal. Artinya, setiap individu pada prinsipnya hanya memiliki satu status kewarganegaraan. Namun, kerangka hukum telah mengalami penyesuaian bertahap. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan sudah membuka ruang bagi anak hasil perkawinan campuran untuk memiliki kewarganegaraan ganda secara terbatas, dengan syarat mereka harus memilih satu kewarganegaraan setelah mencapai batas usia tertentu.

Langkah terbaru yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto memperluas logika tersebut ke ranah yang berbeda: talenta di bidang-bidang strategis. Dalam pengantar pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/7), Presiden menyatakan bahwa Indonesia memiliki jutaan diaspora yang tersebar di berbagai belahan dunia. Sebagian dari mereka, lanjutnya, memiliki keahlian yang sangat dibutuhkan negara, mencakup ilmuwan, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, hingga atlet.

Prabowo mengakui bahwa sebagian diaspora telah berpindah kewarganegaraan karena berbagai alasan, mulai dari pengembangan karier di tingkat global, kebutuhan keluarga, hingga pengabdian di luar negeri. Dari situ ia menarik kesimpulan bahwa negara tidak perlu memaksa talenta terbaiknya memilih antara kesempatan berkarya secara internasional dan ikatan emosional serta kultural dengan Tanah Air.

“Hari ini pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas, bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional.”

Mekanisme Selektif dan Pengawasan Institusional

Supratman Andi Agtas menekankan bahwa implementasi kebijakan ini akan dilakukan dengan tingkat selektivitas yang sangat tinggi. Bidang-bidang yang menjadi fokus utama meliputi sains, teknologi, matematika, kedokteran, serta ilmu-ilmu sosial yang dinilai krusial bagi kepentingan nasional.

“Tentu juga ilmu-ilmu sosial pasti ya, yang dibutuhkan.”

Salah satu mekanisme yang kemungkinan diterapkan adalah pengajuan melalui lembaga atau kementerian yang membutuhkan, bukan melalui permohonan perorangan. Pendekatan ini dirancang agar proses seleksi tetap berada di bawah pengawasan institusional dan tidak membuka ruang bagi intervensi kepentingan individual. Selain itu, calon penerima akan melalui serangkaian tahapan verifikasi, termasuk uji integritas, sebelum status kewarganegaraan ganda diberikan.

Pemerintah juga berkomitmen mengatur hak dan kewajiban pemegang kewarganegaraan ganda secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Pertimbangan perlindungan keamanan nasional dan kepentingan strategis Indonesia akan menjadi parameter utama dalam setiap keputusan pemberian status tersebut.

Masa Transisi: Dari Usulan ke Keputusan Politik

Supratman mengingatkan bahwa seluruh pembahasan masih berada pada tahap usulan dan belum menjadi keputusan politik yang mengikat. Pemerintah, ujarnya, masih menampung berbagai masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas diaspora, agar seluruh aspirasi tersebut dapat dituangkan secara komprehensif dalam Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan yang sedang disusun.

Ia berharap seluruh pihak dapat menunggu dengan sabar hingga proses legislasi berjalan tuntas. Dalam konteks ini, keterlibatan aktif diaspora dalam memberikan masukan justru menjadi bagian integral dari proses perumusan kebijakan, bukan sekadar objek yang menunggu keputusan dari atas.

Bagi jutaan warga Indonesia yang kini menetap di luar negeri, kejelasan regulasi mengenai status kewarganegaraan mereka akan menentukan apakah ikatan mereka dengan negara asal tetap terjaga atau justru tergerus oleh waktu dan jarak. Kebijakan yang dirancang secara selektif, terukur, dan transparan diharapkan mampu menjembatani kebutuhan negara akan talenta kelas dunia tanpa mengorbankan kedaulatan hukum maupun integritas sistem kewarganegaraan yang telah berlaku selama ini.