Pakar pertanian: B50 perkuat harga CPO dan sejahterakan petani sawit

B50: Strategi Penguatan Ekonomi Sawit dan Ketahanan Energi Nasional

Pakar pertanian – Implementasi mandatori biodiesel B50 dinilai memiliki potensi besar dalam memperkuat harga minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di pasar domestik. Menurut Prima Gandhi, seorang pakar pertanian yang berasal dari Institut Pertanian Bogor (IPB), kebijakan ini tidak hanya meningkatkan serapan CPO untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani sawit secara berkelanjutan.

Prima menjelaskan bahwa dengan mengalihkan sebagian pasokan CPO dari pasar ekspor menuju produksi biodiesel, tercipta katalis alami yang mendorong kenaikan harga komoditas tersebut. Peningkatan permintaan domestik ini menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga CPO nasional. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penguatan harga CPO berpotensi memberikan manfaat langsung kepada petani melalui peningkatan harga tandan buah segar (TBS) yang mereka terima, asalkan tata niaga berjalan dengan efektif.

Dampak Strategis bagi Petani dan Industri

Meskipun manfaat bagi petani cukup signifikan, Prima mengingatkan bahwa besarnya keuntungan yang diterima masih bergantung pada beberapa variabel. Kebijakan pungutan ekspor serta mekanisme pembentukan harga TBS di tingkat produsen menjadi dua faktor krusial yang perlu diperhatikan. Selain itu, langkah strategis pemerintah melalui mandatori B50 juga dinilai mampu mendorong hilirisasi industri sawit yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Agar manfaat tersebut semakin dirasakan oleh petani, pemerintah perlu memperkuat kebijakan pendukung. Reformasi pengelolaan dana sawit, penguatan kelembagaan harga TBS, serta peningkatan produktivitas kebun rakyat menjadi prioritas yang harus diwujudkan. Integrasi Program B50 dengan program peremajaan sawit rakyat juga diyakini dapat meningkatkan hasil produksi kebun sekaligus memperkuat daya saing petani dalam jangka panjang.

“Mandatori B50 jelas meningkatkan serapan CPO domestik karena sebagian pasokan dialihkan dari ekspor ke biodiesel sehingga menjadi katalis kenaikan harga CPO,” kata Prima kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Prima juga mengingatkan bahwa keberhasilan implementasi B50 memerlukan dukungan pasokan CPO yang memadai, kepastian pendanaan biodiesel, serta pengelolaan kebijakan yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dan pangan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, implementasi B50 diyakini mampu memperkuat industri sawit nasional, meningkatkan nilai tambah komoditas, sekaligus membuka peluang kesejahteraan yang lebih besar bagi petani sawit Indonesia.

Manfaat Ekonomi dan Lingkungan dari Program B50

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa implementasi biodiesel B50 memberikan manfaat ekonomi nyata bagi negara sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia dalam pernyataan di Jakarta, Jumat (17/7), menjelaskan bahwa transformasi ini menandai era di mana kedaulatan energi nasional digerakkan langsung oleh komoditas domestik.

Melalui formula baru tersebut, setiap liter solar yang dikonsumsi masyarakat, setengah porsinya kini berasal dari hasil bumi yang ditanam dan diproduksi langsung oleh petani lokal Indonesia. Keterlibatan penuh komoditas dalam negeri ini diyakini akan memperkuat fundamental ketahanan energi nasional dalam menghadapi gejolak pasar global.

“Program B50 ini beri manfaat ekonomi nyata bagi negara. Implementasi B50 diproyeksikan mampu menghemat devisa negara sekitar Rp170 triliun sepanjang tahun 2026,” katanya.

Penghematan devisa tersebut menjadi modal penting untuk mendukung pembangunan dan memperkuat perekonomian nasional. Selain itu, program ini ditargetkan mampu menciptakan hingga 2,1 juta lapangan kerja baru bagi masyarakat. Selain memberikan dampak terhadap perekonomian, dirinya menyampaikan implementasi B50 juga berkontribusi terhadap upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Penggunaan biodiesel B50 diproyeksikan mampu menurunkan emisi hingga 44,46 juta ton CO2 sepanjang 2026.