Visit Agenda: Komisi VII teruskan keluhan peternak telur bebek ke pemerintah

Komisi VII Lanjutkan Keluhan Peternak Telur Bebek ke Pemerintah

Visit Agenda – Jakarta – Komisi VII DPR RI terus berupaya menyampaikan keluhan para peternak telur bebek kepada pihak berwenang. Wakil Ketua Komisi VII, Chusnunia, mengatakan bahwa pihaknya akan mengirimkan aspirasi dari para peternak ke pemerintah dan komisi terkait, terutama dalam rangka menangani penurunan harga telur bebek yang terjadi seiring meningkatnya biaya produksi. Chusnunia memberikan pernyataan ini saat menghadiri acara di Jakarta, Minggu, sebagai tanggapan atas keluhan yang disampaikan oleh anggota Persatuan Peternak Bebek Nasional (PPBN).

Protes Peternak di Sleman

Aspirasi tersebut berawal dari aksi konsolidasi peternak yang tergabung dalam PPBN, yang menyuarakan kekecewaan mereka selama acara bertajuk “Rembug Nasional Peternak Rakyat, Harga Pakan Melambung, Harga Telur Bikin Kembung” di Resto Bebek Pinggir Embung, Sleman, Yogyakarta. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh koordinator PPBN se-Jawa, di mana para peserta mengungkapkan kondisi sulit yang tengah mereka alami. Menurut Ketua Umum PPBN, Mohammad Rosul, harga telur bebek saat ini terus turun hingga membuat para peternak kesulitan memenuhi biaya produksi.

“Harga telur bebek akhir-akhir ini anjlok, jangankan peternak untung, harganya saja sudah di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP),” ujar Rosul.

Menurutnya, situasi ini memperparah tekanan pada sektor pertanian, khususnya peternak bebek. Rosul menekankan perlunya intervensi pemerintah untuk mengontrol pasar, agar harga telur bebek dapat stabil. Ia juga meminta pihak pemerintah berperan aktif dalam menjamin keberpihakan terhadap peternak rakyat, sebab ketahanan pangan tidak bisa hanya jadi kata-kata.

Dalam upaya menyampaikan keluhan, PPBN mengirimkan surat audiensi ke Komisi IV DPR RI. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk memastikan aspirasi para peternak diperhatikan secara serius. Chusnunia menyatakan bahwa pihaknya akan menyalurkan keluhan tersebut ke Komisi IV, yang membidangi sektor pertanian, serta ke Fraksi PKB agar bisa terus dikaji lebih lanjut.

Kenaikan Biaya Pakan, Pemicu Utama Kesulitan Peternak

Beberapa peternak di acara tersebut menyebutkan bahwa kenaikan harga pakan menjadi faktor utama penurunan harga telur bebek. Haryono, salah satu peserta rembug, menambahkan bahwa harga pakan ternak, terutama pakan bebek petelur, naik tiga kali dalam dua bulan terakhir. Sementara itu, harga jual telur bebek justru turun jauh dari HPP, yang mencapai sekitar Rp 1.732 per butir.

“Harga telurnya hari ini hanya Rp 1.400 – Rp 1.500. Hal ini harus menjadi perhatian dan kontrol pemerintah,” pinta Haryono.

Menurut Haryono, kenaikan harga pakan menyebabkan beban para peternak semakin berat. Biaya produksi yang meningkat diiringi harga jual yang turun membuat keuntungan hampir tidak ada. Ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk menyeimbangkan harga pasar, sehingga peternak bisa terus berproduksi secara mandiri.

Aksi Protes yang Luas

Sebagai bentuk penekanan atas kesulitan yang dihadapi, PPBN tidak hanya menyampaikan aspirasi melalui rapat dan surat audiensi, tetapi juga menggelar aksi bagi-bagi telur bebek secara gratis. Pada hari yang sama, mereka mendistribusikan 30.000 butir telur bebek ke masyarakat di perempatan Ringroad Utara UPN, Sleman, Yogyakarta. Aksi ini disebut sebagai bagian dari upaya menggambarkan kondisi sektor peternak yang semakin memburuk.

Menurut Rosul, aksi bagi-bagi telur tidak hanya sebagai bentuk protes, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah yang dihadapi para peternak. “Kami ingin menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak bisa diabaikan, karena peternak rakyat adalah tulang punggung produksi pangan nasional,” tuturnya.

Keluhan tentang anjloknya harga telur bebek juga memperlihatkan ketidakseimbangan antara biaya produksi dan pendapatan. Dengan harga pakan yang terus meningkat, peternak kehilangan margin keuntungan. Padahal, harga jual telur bebek justru turun, sehingga menimbulkan kerugian yang signifikan. Hal ini mengancam keberlanjutan usaha peternak, terutama yang berada di daerah pedesaan.

Komisi VII berupaya memastikan bahwa keluhan ini tidak hanya disampaikan ke pemerintah, tetapi juga direspons secara cepat. Chusnunia mengatakan bahwa pihaknya akan melibatkan berbagai komisi untuk mengevaluasi masalah ini secara menyeluruh. “Kami percaya bahwa dengan koordinasi yang baik, pemerintah bisa memberikan solusi yang tepat untuk meringankan beban para peternak,” lanjutnya.

Di sisi lain, PPBN berharap adanya kebijakan pemerintah yang lebih inklusif terhadap sektor pertanian. Kenaikan harga pakan yang terjadi selama beberapa bulan terakhir dinilai sebagai ancaman serius bagi produktivitas peternak. Mereka menekankan perlunya regulasi yang mengatur harga pakan secara lebih ketat, serta pemantauan pasar telur bebek untuk mencegah fluktuasi yang tidak terkendali.

Prospek dan Upaya Penyelesaian

Komisi VII dan PPBN sepakat bahwa solusi jangka panjang harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya, dan masyarakat. Chusnunia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal keluhan tersebut, terutama dalam konteks ketahanan pangan dan kesetaraan ekonomi. “Kami ingin memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya berfokus pada industri besar, tetapi juga pada peternak rakyat yang menjadi bagian dari ekosistem pertanian nasional,” imbuhnya.

Rosul menambahkan bahwa selain aksi konsolidasi dan bagi-bagi telur, PPBN juga berharap adanya perubahan kebijakan yang lebih realistis terhadap kondisi pasar. Ia menekankan bahwa harga telur bebek harus diatur agar peternak tidak terus-menerus mengalami kerugian. “Kami meminta pemerintah memberikan kebijakan yang bisa menjaga keseimbangan antara biaya produksi dan harga jual,” tegas Rosul.

Dengan berbagai langkah yang diambil, PPBN dan Komisi VII berharap dapat mendorong pemerintah untuk segera bertindak. Kenaikan harga pakan dan penurunan harga telur bebek tidak hanya mengganggu pendapatan peternak, tetapi juga menyebabkan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang berlaku. “Ini adalah momentum penting untuk mengubah kebijakan dan memastikan bahwa peternak rakyat tetap diuntungkan,” tutur Haryono, yang turut berpartisipasi dalam rembug tersebut.

Keluhan para peternak telur bebek menunjukkan bahwa tantangan mereka tidak hanya terkait harga, tetapi juga berbagai aspek produksi lainnya. Dengan dukungan dari Komisi VII, mereka berharap bisa mengembalikan kepercayaan pada kebijakan pemerintah. “Kami yakin, jika pemerintah aktif dalam memperhatikan aspirasi peternak, maka keberpihakan terhadap masyarakat pedesaan