Topics Covered: Pengamat sayangkan pembubaran diskusi, kampus harus jadi ruang dialog

Pengamat Kritik Pembubaran Diskusi Kampus, Kampus Harus Jadi Ruang Dialog

Topics Covered – Jakarta – Sejumlah pengamat politik menyampaikan kekecewaannya terhadap pembubaran diskusi yang berlangsung di Universitas Gadjah Mada (UGM) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ayip Tayana, seorang analis politik, menegaskan bahwa kampus seharusnya menjadi tempat yang memungkinkan pertukaran ide yang demokratis. Menurutnya, situasi seperti ini menjadi bukti bahwa kampus perlu menjaga fungsi utamanya sebagai wadah dialog antara akademisi, mahasiswa, dan pejabat publik.

Diskusi yang terjadi di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM dihadiri oleh tiga tokoh pemerintah, yakni Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Acara ini dimaksudkan sebagai forum untuk menggali pandangan masyarakat tentang kebijakan yang dibahas, namun pada Senin (15/6) malam, suasana berubah menjadi konfrontasi. Mahasiswa menggempur ruang diskusi tersebut, menyebabkan pembubaran acara. Ayip mengungkapkan kekecewaannya terhadap tindakan ini, menilainya sebagai kerugian bagi proses demokrasi.

Kampus Bukan Hanya Tempat Belajar, Tapi Ruang untuk Menguji Kekuasaan

Ayip mengatakan, kampus berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kritik masyarakat. “Kampus harus menjadi ruang dialog, tempat di mana gagasan dipertanyakan, dan semua pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya,” ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu. Ia menekankan bahwa dialog antara pejabat publik dan mahasiswa adalah elemen kunci dalam memperkuat demokrasi, terutama di tengah dinamika politik yang semakin kompleks.

“Kampus seharusnya menjadi tempat yang membuka ruang bagi kekuasaan untuk diuji melalui argumen, bukan ruang di mana perbedaan pendapat dihancurkan oleh kemarahan,” tutur Ayip, yang juga Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional.

Menurut Ayip, tiga pejabat yang hadir di UGM telah berusaha menghadirkan dialog yang sehat. Mereka datang ke kampus secara langsung, siap menerima kritik, dan berkomitmen untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Namun, tindakan masyarakat kampus yang terkesan reaktif justru mengubah suasana menjadi bermusuhan. “Ini menunjukkan paradoks demokrasi kita: pejabat sering dikritik karena dianggap tidak dekat dengan rakyat, tapi ketika mereka berusaha mendekatkan diri ke masyarakat, mereka justru dihakimi,” ujarnya.

Ayip menyoroti bahwa kehadiran pejabat di kampus bisa menjadi momentum untuk memperkaya perspektif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dalam diskusi tersebut, para narasumber menjelaskan kebijakan mereka dengan transparan, sementara mahasiswa menyampaikan pandangan kritis. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang memungkinkan pertukaran pikiran antar-pihak. “Kampus adalah tempat di mana kebijakan bisa diuji, karena mahasiswa mewakili suara masyarakat yang belum terwujud dalam laporan birokrasi,” tambahnya.

Peristiwa di UGM: Pelajaran untuk Masa Depan

Dalam konteks tersebut, Ayip meminta agar pemerintah lebih proaktif dalam menghadirkan diri ke kampus. “Jika pejabat terus menghindari ruang kritis, mereka akan semakin jauh dari masyarakat,” katanya. Ia juga menyoroti bahwa mahasiswa perlu memastikan kritik mereka tidak menghalangi komunikasi yang sehat. “Mahasiswa harus bersedia memberi ruang bagi narasumber untuk menjelaskan, agar dialog bisa berjalan secara adil,” ujarnya.

Kehadiran pejabat publik di kampus dianggap sebagai langkah positif, karena menunjukkan komitmen untuk berinteraksi langsung dengan publik. Namun, dalam beberapa kasus, masyarakat kampus lebih suka menyalahkan pejabat daripada mengeksplorasi ide mereka. “Ini membuktikan bahwa kehadiran pejabat di ruang kritik justru mengundang reaksi yang berlebihan,” jelas Ayip. Ia menilai bahwa peristiwa di UGM bisa menjadi contoh untuk mengubah cara berdemokrasi di Indonesia, terutama dengan meningkatkan partisipasi aktif dari semua pihak.

Ayip juga meminta agar pemerintah tidak menghindari kampus setelah kejadian ini. “Tidak boleh hanya karena ada protes, pejabat menutup diri dari ruang dialog,” tegasnya. Sebaliknya, ia menekankan bahwa mahasiswa harus terus berupaya untuk membangun komunikasi yang produktif, sekaligus memperkuat sikap kritis mereka terhadap kebijakan. “Mahasiswa punya tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa kritik mereka bukan hanya untuk menyalahkan, tetapi juga untuk memperbaiki,” kata Ayip.

Pola Dialog yang Harus Ditingkatkan

Ayip menyarankan agar pemerintah dan masyarakat kampus bersama-sama meningkatkan jumlah forum diskusi. “Semakin sering pejabat hadir di kampus, semakin baik bagi demokrasi,” ujarnya. Dengan menghadiri acara di UGM, pejabat bisa memperoleh masukan langsung dari mahasiswa, yang mungkin tidak terungkap dalam rapat internal. Sementara mahasiswa bisa memperoleh pemahaman lebih dalam tentang kebijakan, sekaligus membangun kepercayaan antar-pihak.

Menurut Ayip, pola dialog yang sehat membutuhkan kesadaran dari kedua belah pihak. “Kritik adalah hal yang wajar, tetapi tidak boleh menghilangkan ruang untuk berbicara,” katanya. Ia menilai bahwa pengalaman di UGM seharusnya menjadi pelajaran untuk memperbaiki cara berkomunikasi antara pejabat dan masyarakat kampus. “Kami tidak boleh saling menyalahkan, tetapi menjadikan peristiwa ini sebagai titik awal untuk memperkuat demokrasi melalui dialog yang jujur dan beradab,” ujar Ayip.

Peristiwa di UGM juga menunjukkan bahwa kampus bisa menjadi ruang untuk menguji pemerintah secara langsung. Dengan adanya kehadiran pejabat, mahasiswa bisa mempertanyakan kebijakan, sementara pejabat membuka diri terhadap kritik. “Ini adalah langkah penting dalam membangun dialog yang lebih inklusif dan transparan,” kata Ayip. Ia berharap, momentum ini bisa dijadikan sarana untuk mendorong keterbukaan dalam proses demokrasi, serta meningkatkan kualitas interaksi antara pihak pemerintah dan masyarakat.

Ayip menegaskan bahwa diskusi antara pejabat publik dan mahasiswa adalah sarana penting untuk menjaga dinamika demokrasi. “Tidak hanya sekadar dialog, tetapi dialog yang kritis, terbuka, dan beradab,” ujarnya. Ia menilai bahwa kehadiran Sudaryono, Nusron, dan Budiman di kampus telah menunjukkan komitmen untuk menjawab suara publik. “Ini adalah bukti bahwa pejabat bisa belajar dari masyarakat, asalkan mereka bersedia mendengar,” tutup Ayip.