Topics Covered: Fuad Bawazier soroti tata kelola SDA yang belum berikan manfaat optimal

Fuad Bawazier Soroti Tata Kelola SDA yang Belum Memberikan Manfaat Optimal

Topics Covered – Jakarta – Mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier, mengkritik pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia yang dinilainya masih kurang efektif dalam mensejahterakan masyarakat dan negara. Ia menyoroti dua praktik utama yang disebutnya menghambat manfaat ekonomi dari kekayaan alam: transfer pricing dan penjualan komoditas ke negara ketiga. Praktik ini, menurut Fuad, menyebabkan sebagian besar devisa hasil ekspor tidak tercatat secara lengkap di dalam negeri, sehingga hanya memberi keuntungan kepada kelompok tertentu.

“Kekayaan alam ini harus dikuasai negara sesuai Pasal 33,” ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Bawazier menekankan bahwa penguasaan SDA oleh negara wajib dilakukan secara maksimal sejak kemerdekaan. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut hanya fokus pada sektor minyak dan gas, sementara komoditas lain seperti batu bara, kelapa sawit, dan mineral belum sepenuhnya memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat.

Dalam diskusi Majelis Sabtu yang bertajuk “Negara vs Oligarki SDA” oleh Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) di Jakarta, Sabtu (6/6), berbagai isu terkait kebijakan ekonomi juga dibahas. Terutama fokus pada Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) dalam RAPBN 2027, yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Kritik terhadap tata kelola SDA menjadi salah satu topik utama dalam acara tersebut.

Konglomerat Diduga Rampok SDA

Ketua Umum KB PII, Nasrullah, mengungkapkan bahwa praktik perampokan sumber daya alam oleh konglomerat yang tergabung dalam oligarki hitam telah merugikan perekonomian nasional secara besar-besaran. “Mereka merampok kekayaan alam kita secara brutal, menyebabkan kerugian maha dahsyat ke depan,” tambahnya dalam pidato yang disampaikan saat acara.

Nasrullah menjelaskan bahwa salah satu bentuk perampokan tersebut adalah praktik under invoicing dalam ekspor. Ia menyebut bahwa metode ini bisa merugikan negara hingga mencapai Rp15.000 triliun dalam beberapa puluh tahun ke depan. Dampaknya, perekonomian kehilangan potensi devisa, pendapatan pajak berkurang, dan dana hasil ekspor terparkir di luar negeri.

Menurut Nasrullah, manipulasi faktur (trade misinvoicing) menjadi ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi. “Kami akan terus mengawal pidato Presiden pada 20 Mei 2026, agar para pelaku perampokan SDA yang sudah merugikan negara hingga Rp15 triliun bisa dikenai sanksi dan wajib mengembalikan dana tersebut,” katanya.

Langkah Pemerintah untuk Mengatasi Kelebihan Ekspor

Presiden Prabowo Subianto telah menyoroti isu transfer pricing dan under invoicing dalam beberapa pertemuan kabinet. Menurutnya, dua praktik ini menyebabkan Indonesia kehilangan potensi penerimaan negara dalam jumlah besar. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah memperkenalkan Peraturan Pemerintah yang menetapkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai eksportir tunggal untuk tiga komoditas SDA: minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi.

Langkah ini diwujudkan melalui pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) yang didirikan pada 19 Mei 2026. Perusahaan ini memiliki mayoritas saham yang dikendalikan oleh PT Danantara Investment Management sebesar 99 persen. Pembentukan DSI, menurut pemerintah, bertujuan untuk menekan kebocoran penerimaan negara melalui praktik manipulasi harga jual komoditas SDA.

DSI juga diharapkan menjadi solusi untuk memperkuat kontrol negara terhadap sumber daya alam. Dengan menjadi eksportir tunggal, perusahaan ini bisa memastikan bahwa pendapatan dari ekspor SDA lebih terarah kepada kebutuhan nasional. Tantangan terbesar, kata Fuad, adalah mengubah sistem yang selama ini menguntungkan oligarki.

Kebijakan Fiskal dan Makro sebagai Solusi

Dalam RAPBN 2027, PPKF dan KEM menjadi elemen penting untuk mengoptimalkan pengelolaan SDA. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kebijakan ini bertujuan memberikan arah yang jelas untuk pengembangan ekonomi, termasuk pengelolaan kekayaan alam secara lebih profesional. “Kita harus bergerak cepat agar potensi SDA tidak terbuang percuma,” katanya.

Nasrullah mengapresiasi langkah pemerintah, tetapi menekankan bahwa implementasi kebijakan tersebut perlu dipantau secara ketat. “Pembentukan DSI adalah langkah yang bagus, tetapi harus didukung oleh pengawasan terhadap praktik ekspor yang masih tidak transparan,” ujarnya. Ia menyoroti bahwa jika tidak ada pengendalian yang ketat, kebocoran pendapatan negara bisa terus berlangsung.

Kebijakan ini juga mengharuskan BUMN berperan aktif dalam memastikan pendapatan dari SDA disalurkan secara adil. Fuad Bawazier menegaskan bahwa tata kelola SDA yang baik adalah kunci untuk mengubah ekosistem ekonomi yang selama ini terpaku pada keuntungan sekelompok kecil. “SDA harus menjadi aset yang menggerakkan pertumbuhan nasional, bukan alat untuk menikmati laba secara tidak seimbang,” tuturnya.

Prospek Pemulihan Kinerja Ekonomi

Dengan adanya regulasi baru, pemerintah berharap dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor SDA. Selain itu, kebijakan ini juga membuka peluang untuk menarik investasi yang lebih bertanggung jawab. Fuad menambahkan bahwa pengelolaan SDA yang lebih baik akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Nasrullah menyampaikan bahwa pemerintah perlu terus berkoordinasi dengan lembaga independen untuk memastikan transparansi dalam kebijakan ekspor SDA. “Dengan sistem yang lebih baik, kekayaan alam bisa menjadi alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan sumber konflik,” katanya. Ia menilai bahwa pembentukan DSI adalah awal dari upaya pemerintah mengubah paradigma pengelolaan SDA yang sebelumnya dianggap tidak optimal.

Selain itu, Nasrullah meminta pemerintah memperkuat peran institusi seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Keuangan dalam mengawasi praktik ekspor. “Kita harus memastikan bahwa dana yang mengalir dari SDA benar-benar digunakan untuk kemakmuran rakyat,” pungkasnya. Hal ini sejalan dengan harapan Fuad Bawazier bahwa penguasaan SDA akan memberikan manfaat maksimal bagi bangsa Indonesia.