Meeting Results: Realisasi anggaran Kemenpar pada 2025 mencapai 95 persen

Posisi Keuangan Kemenpar di Akhir 2025 Menunjukkan Kondisi Sehat

Meeting Results – Widiyanti Putri Wardhana, yang menjabat sebagai Menteri Pariwisata, menyampaikan informasi penting mengenai capaian anggaran kementerian yang dipimpinnya. Dalam pertemuan bersama Komisi VII DPR RI yang berlangsung di Jakarta pada hari Rabu, ia menguraikan bahwa realisasi anggaran mencapai angka 95,92 persen dari total pagu yang tersedia untuk digunakan. Pencapaian ini menurutnya mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga disiplin fiskal serta tata kelola pemerintahan yang baik. Meeting Results ini menjadi momen penting bagi publik untuk memahami kondisi keuangan kementerian pariwisata.

Aset dan Kewajiban yang Seimbang

Sampai dengan akhir tahun 2025, Kementerian Pariwisata mencatatkan aset sebesar Rp13,12 triliun. Jumlah ini jauh melampaui kewajibannya yang hanya sebesar Rp0,02 triliun atau setara dengan 0,13 persen dari total aset. Widiyanti menilai bahwa rasio ini menunjukkan posisi keuangan yang sangat kuat dengan tingkat kewajiban yang relatif rendah. Struktur ini memberikan gambaran bahwa kementerian memiliki fondasi keuangan yang stabil untuk menjalankan tugas-tugasnya. Meeting Results yang dihadiri oleh berbagai pihak memberikan transparansi penuh mengenai kondisi keuangan.

“Capaian tersebut tentu menjadi bagian dari komitmen kami untuk menjaga disiplin fiskal dan tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Widiyanti dalam Rapat Kerja Bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu.

Defisit Operasional yang Wajar

Laporan operasional mengungkapkan bahwa kementerian telah membukukan pendapatan sebesar Rp66,91 miliar. Sementara itu, beban operasional tercatat mencapai Rp1,569 triliun. Perbedaan ini menghasilkan defisit operasional sebesar Rp1,505 triliun. Namun, menurut Widiyanti, kondisi ini merupakan hal yang wajar dan dapat dimengerti. Pendapatan yang diterima berasal dari pendapatan BLU dan PNBP, yang memang menjadi sumber dana rutin bagi instansi pemerintah. Meeting Results kali ini juga membahas secara detail mengenai mekanisme kompensasi defisit tersebut.

“Pendapatan ini berasal dari pendapatan BLU dan PNBP, ini konsekuensi yang wajar. Sebagai instansi pemerintah, tujuan utama Kementerian Pariwisata adalah memberikan layanan publik dan menjalankan program pembangunan, bukan menghasilkan keuntungan,” kata Widiyanti.

Defisit tersebut kemudian dikompensasi melalui mekanisme transaksi antar entitas. Proses ini melibatkan pencatatan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta penyesuaian koreksi ekuitas. Hasilnya, ekuitas akhir Kementerian Pariwisata pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp13,107 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada defisit operasional, nilai ekuitas tetap terjaga dengan baik. Meeting Results memberikan gambaran lengkap mengenai bagaimana kementerian mengelola setiap rupiah anggaran.

Realisasi Anggaran per Satuan Kerja

Dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp1,49 triliun yang diterima, masih terdapat Rp9,96 miliar anggaran yang terblokir. Akibatnya, pagu yang dapat digunakan menjadi Rp1,48 triliun. Setelah proses tutup buku yang sesuai dengan Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI pada 4 Februari 2026, realisasi Kementerian mencapai 95,92 persen. Rinciannya meliputi Satuan Kerja Pusat sebesar Rp848 miliar atau 97,74 persen, Politeknik Pariwisata Rp508,6 miliar atau 93,66 persen, serta Badan Pelaksana Otorita Rp62 miliar atau 90,66 persen terhadap pagu yang digunakan di tahun 2025.

Widiyanti menjelaskan bahwa selisih 4,08 persen disebabkan oleh tiga faktor utama. Pertama, hasil lelang yang diperoleh sesuai rencana namun dengan harga lebih murah dari perkiraan. Kedua, anggaran yang sebelumnya diblokir kemudian dapat digunakan, namun tidak tepat dengan jadwal kegiatan sehingga belum sempat dimanfaatkan. Ketiga, anggaran yang akan dialihkan kepada program lain melewati batas waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Meeting Results ini juga menyoroti pentingnya koordinasi antar unit kerja.

“Secara keseluruhan, laporan keuangan ini mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan Kementerian Pariwisata pada tahun anggaran 2025 tetap berada dalam kondisi yang sehat dengan struktur aset yang kuat dan didukung oleh pendanaan pemerintah sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara,” ujar dia.

Secara keseluruhan, data yang disajikan menunjukkan bahwa Kementerian Pariwisata berhasil mengelola anggarannya dengan efektif. Meskipun terdapat beberapa kendala teknis yang menyebabkan realisasi belum mencapai 100 persen, kondisi keuangan tetap dalam batas yang sehat. Meeting Results menjadi sarana penting bagi publik untuk memahami kinerja kementerian. Struktur aset yang kuat dan dukungan pendanaan dari APBN menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan program-program pariwisata di Indonesia.