Latest Program: AS ingin China dan Rusia jadi bagian perjanjian nuklir baru

AS ingin China dan Rusia jadi bagian perjanjian nuklir baru

Latest Program – Konferensi Peninjauan Para Pihak terhadap Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) di New York menggelar diskusi penting mengenai masa depan pengendalian senjata nuklir, dengan AS mengusulkan melibatkan Rusia dan China dalam perjanjian baru. Asisten Menteri Departemen Luar Negeri AS, Christopher Yeaw, mengatakan bahwa Presiden Donald Trump telah menekankan perlunya modernisasi perjanjian nuklir masa depan, yang seharusnya melibatkan dua negara besar berkekuatan nuklir, yakni Rusia dan Tiongkok.

“Perjanjian pengendalian senjata di masa depan harus dimodernisasi dengan melibatkan bukan hanya satu, tetapi dua negara nuklir utama, yakni Rusia dan Tiongkok,” ujar Yeaw dalam acara tersebut. Ia menekankan bahwa negara-negara bersenjata nuklir ini perlu menunjukkan komitmen yang nyata terhadap kewajiban Pasal 6 perjanjian NPT, bukan hanya berbicara, tetapi bertindak.

Konferensi ini dilakukan sebagai upaya memperkuat kerangka kerja internasional dalam mengendalikan persenjataan nuklir. Yeaw menyatakan bahwa AS berharap Rusia dan Tiongkok bisa menjadi mitra strategis dalam perjanjian yang lebih mutakhir, mengingat perjanjian sebelumnya seperti New START Treaty telah mencapai batas masa berlaku. Perjanjian tersebut, yang merupakan salah satu perjanjian pengendalian senjata utama antara AS dan Rusia, berakhir pada 5 Februari 2026.

Dalam pembicaraan September lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa Moskow siap terus mematuhi pembatasan dalam New START selama setahun, sambil menunggu respons dari AS. Namun, hingga saat ini, Washington belum memberikan tanggapan resmi, sehingga perjanjian tersebut berakhir tanpa adanya perpanjangan atau revisi. Kondisi ini memberikan tekanan pada AS untuk merancang perjanjian baru yang melibatkan Tiongkok, sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko persenjataan nuklir global.

Kepala delegasi Rusia dalam konferensi NPT, Andrey Belousov, menyampaikan bahwa Moskow akan menentukan langkah berikutnya setelah Washington menolak usulan terkait New START. Ia menegaskan bahwa situasi strategis internasional, termasuk kebijakan militer Barat, menjadi pertimbangan utama dalam menentukan arah negosiasi ke depan. Belousov juga mengingatkan bahwa Rusia tetap berkomitmen pada tujuan non-proliferasi, meski menghadapi tantangan dari negara-negara anggota lain.

Pilar Utama Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir

Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) dirancang untuk mencegah penyebaran senjata nuklir, mendorong penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai, serta mendorong perlucutan senjata oleh negara-negara yang sudah memiliki nuklir. Perjanjian ini ditandatangani pada 1968 dan berlaku sejak 1970, menjadi dasar utama keamanan internasional hingga kini.

NPT memiliki tiga pilar utama yang saling berkaitan: pertama, non-proliferasi, yang mengharuskan negara-negara tidak bersenjata nuklir untuk tidak mengembangkan atau memperoleh senjata nuklir tanpa izin; kedua, perlucutan senjata, dengan negara-negara yang sudah memiliki nuklir berkewajiban mengurangi dan akhirnya memusnahkan senjata mereka; serta ketiga, penggunaan damai, yang memberikan hak kepada anggota untuk menggunakan teknologi nuklir demi energi dan kepentingan ilmiah.

Ketiga prinsip ini memastikan adanya keseimbangan antara pengawasan internasional dan kebebasan negara-negara anggota. Hampir seluruh negara di dunia telah menandatangani NPT, menjadikannya perjanjian senjata nuklir terbesar dalam sejarah. Namun, negara-negara nuklir seperti AS, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis diberi status khusus karena telah menguasai teknologi nuklir sebelum tahun 1967.

Rencana Perjanjian Baru: Harapan dan Tantangan

Menurut Wakil Menteri Luar Negeri AS, Thomas DiNanno, ada peluang untuk melibatkan Tiongkok dan Rusia dalam perjanjian baru. Ia menekankan bahwa AS berharap tiga negara tersebut bisa bersama-sama mengawasi persenjataan nuklir global, dengan memperkuat komitmen pada pilar utama NPT. DiNanno juga mengungkapkan bahwa kerja sama antar-negara besar diperlukan untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks di era modern.

Di sisi lain, Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa bahan nuklir digunakan untuk tujuan damai. Organisasi ini bertugas memverifikasi apakah negara-negara anggota mematuhi ketentuan NPT, termasuk mengawasi aliran nuklir dari kegiatan produksi ke kegiatan persenjataan. Kehadiran IAEA memberikan kepercayaan pada sistem pengawasan internasional, meski tetap ada tantangan dalam menegakkan aturan tersebut.

Sejak berakhirnya New START, AS dan Rusia mulai mencari alternatif untuk menjaga stabilitas nuklir. Meski Trump memutuskan tidak melanjutkan perjanjian tersebut, posisi AS tetap berupaya menjaga kerja sama dengan Moskow. Di sisi Rusia, mereka terus menunjukkan keinginan untuk tetap menjadi mitra utama dalam pengendalian senjata, meski terbuka pada perubahan pola kerja sama ke depan.

Belousov mengungkapkan bahwa keputusan Moskow mengenai langkah selanjutnya akan didasarkan pada evaluasi kebijakan militer Barat dan dinamika situasi strategis secara keseluruhan. Ia menekankan pentingnya konsensus antara negara-negara besar, terutama dalam menghadapi era persaingan geopolitik yang semakin ketat. Tiongkok, yang juga merupakan anggota NPT, dinilai sebagai negara kunci dalam membentuk perjanjian baru yang lebih inklusif.

Perjanjian baru ini diperkirakan akan menjadi bagian dari upaya global untuk mengurangi jumlah senjata nuklir dan menghindari perang nuklir. Yeaw menggarisbawahi bahwa AS dan Rusia perlu mendorong Tiongkok untuk memperlihatkan komitmen serupa, terutama dalam pengendalian senjata nuklir yang semakin menantang. Tiongkok, yang telah menandatangani NPT, memiliki kemampuan teknologi nuklir yang signifikan, sehingga keterlibatannya bisa memperkuat efektivitas perjanjian masa depan.

Dengan berakhirnya New START, seluruh sistem pengendalian senjata antara AS dan Rusia memasuki fase transisi. Hal ini memberikan ruang bagi negosiasi baru yang melibatkan Tiongkok, seperti yang diusulkan oleh DiNanno. Meski tidak ada kesepakatan jelas hingga kini, kemungkinan kerja sama antara tiga negara tersebut tetap menjadi fokus utama dalam konferensi NPT.

Dalam konteks global, NPT tetap menjadi kerangka utama yang mengatur penggunaan senjata nuklir. Meski beberapa negara mengeluhkan ketidakadilan dalam perjanjian tersebut, seperti pengakuan lima negara sebagai pemilik resmi senjata nuklir, perjanjian ini masih berperan pent