Special Plan: Pemprov Kepri targetkan pembangunan tujuh Sekolah Rakyat mulai 2026

Pemprov Kepri Targetkan Pembangunan Tujuh Sekolah Rakyat Mulai 2026

Special Plan – Tanjungpinang menjadi pusat perhatian dalam upaya pemerintah provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) untuk memperluas akses pendidikan masyarakat, terutama kelompok yang kurang mampu. Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menjelaskan bahwa program ini melibatkan pembangunan tujuh Sekolah Rakyat, yang akan dimulai pada tahun 2026. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah memberikan layanan pendidikan yang lebih merata dan bermutu, dengan fokus pada kebutuhan warga yang tidak memiliki akses yang memadai.

Penyebaran Lokasi dan Persiapan Administrasi

Menurut Nyanyang, enam dari tujuh Sekolah Rakyat akan didirikan di enam kabupaten/kota yang berbeda di Kepri. Salah satu sekolah akan berada di kawasan Dompak, Kota Tanjungpinang, dengan luas lahan mencapai sepuluh hektare. Koordinasi lintas sektor telah dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan dan kelengkapan administrasi. Ia menambahkan bahwa proses survei lokasi sudah dilakukan di lima daerah, dengan rencana survei di Kabupaten Kepulauan Anambas akan dimulai pekan depan.

“Enam Sekolah Rakyat akan menyebar ke enam kabupaten/kota se-Kepri, termasuk satu yang terletak di Dompak, Tanjungpinang. Kami sudah menyiapkan lahan dan berbagai administrasi agar proyek dapat berjalan lancar,” jelas Nyanyang.

Wagub Kepri juga menyebutkan bahwa Kota Batam tidak termasuk dalam skema ini karena memiliki mekanisme pendidikan yang berbeda. Namun, pihaknya tetap optimis bahwa tiga lokasi utama—Tanjungpinang, Anambas, dan Natuna—akan segera dimulai pembangunannya. Proses lelang untuk proyek tersebut diperkirakan berlangsung pada bulan Oktober 2026.

Konsep Sekolah Rakyat dan Fasilitasnya

Sekolah Rakyat dirancang dengan konsep berasrama yang lengkap fasilitas pendukung. Fasilitas seperti lapangan sepak bola standar semi internasional, kolam renang, lapangan bulu tangkis, tempat ibadah, serta berbagai sarana pendidikan lainnya akan dipersiapkan. Nyanyang menjelaskan bahwa konsep ini bertujuan untuk memastikan siswa mendapatkan pengalaman belajar yang komprehensif, termasuk pengembangan karakter dan kemampuan akademik.

“Sekolah Rakyat akan menjadi pusat pendidikan yang menyeluruh, dengan fasilitas yang memadai untuk mendukung pertumbuhan siswa. Kami ingin semua aspek pendidikan bisa terpenuhi secara efektif,” tambah Nyanyang.

Pembangunan Sekolah Rakyat akan dibiayai sepenuhnya oleh APBN, dengan total anggaran Rp250 miliar per sekolah. Dengan dana yang besar, Pemprov Kepri berharap proyek ini bisa memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Nyanyang menekankan bahwa kesiapan persyaratan seperti kesesuaian tata ruang, analisis dampak lingkungan (Amdal), sertifikasi lahan, serta aksesibilitas transportasi akan menjadi prioritas utama.

Peran Dinas Sosial dalam Mendorong Proyek

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepri, Mahadi Rahman, menegaskan kesiapan pihaknya untuk mempercepat semua tahapan yang menjadi kewenangan daerah. Menurut Mahadi, dinas bersama tim terkait terus bergerak menyiapkan kebutuhan pendukung, termasuk koordinasi intensif dengan pemerintah pusat.

“Jika semua persyaratan lahan telah selesai diverifikasi, kami akan segera memulai tahapan berikutnya untuk memastikan proyek bisa direalisasikan secepat mungkin,” ujarnya.

Mahadi menyebutkan bahwa Dinas Sosial berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh persiapan administratif guna mendukung pembangunan Sekolah Rakyat. Ia menambahkan bahwa selain memastikan kesiapan lahan, pihaknya juga fokus pada pengoptimalan sumber daya dan sinergi antarlembaga. Dengan begitu, program ini bisa mencapai tujuannya dalam memberikan akses pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat.

Persiapan dan Tantangan

Untuk memastikan keberhasilan proyek, Pemprov Kepri menekankan pentingnya persiapan matang. Mahadi Rahman menjelaskan bahwa Dinas Sosial aktif menyiapkan seluruh aspek yang diperlukan, termasuk manajemen pembangunan dan pengelolaan keuangan. Ia juga menggarisbawahi bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat akan menjadi kunci untuk mempercepat pengambilan keputusan dan penyaluran dana.

Nyanyang menambahkan bahwa proyek ini akan menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam memperkuat sistem pendidikan Kepri. Dengan adanya Sekolah Rakyat, diharapkan masyarakat terpencil dapat mendapatkan kesempatan belajar yang setara. Namun, tantangan utama yang dihadapi meliputi pemenuhan persyaratan administratif dan kepastian dana dari APBN.

Meski demikian, Pemprov Kepri yakin bahwa dengan koordinasi yang baik dan dukungan dari berbagai pihak, tujuan pembangunan tujuh Sekolah Rakyat bisa tercapai. Proyek ini tidak hanya bertujuan memperluas akses pendidikan, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan inklusif. Dengan fasilitas yang lengkap, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di daerah-daerah yang kurang terjangkau.

Adapun progres pembangunan, pihak berwenang memperkirakan bahwa tiga lokasi prioritas akan menjadi fokus utama pada tahun ini. Proses lelang yang ditargetkan pada Oktober 2026 akan mempercepat realisasi proyek, sehingga sekolah bisa segera beroperasi. Nyanyang menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan bergantung pada kerja sama yang baik antarinstansi dan kecepatan proses verifikasi persyaratan.

Sekolah Rakyat diharapkan menjadi simbol komitmen Pemprov Kepri dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan konsep berasrama dan fasilitas modern, inisiatif ini dianggap sebagai langkah strategis dalam membangun masa depan generasi muda Kepri yang lebih mandiri dan berkualitas.[]