New Policy: Wakil Ketua DPR Sari Yuliati dorong pendidikan inklusif di NTB

Wakil Ketua DPR Sari Yuliati Dorong Pendidikan Inklusif di NTB

New Policy – Dalam upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2026 yang diadakan di Islamic Center Hubbul Wathan, Kota Mataram, Wakil Ketua DPR RI, Hj Sari Yuliati menegaskan komitmen untuk mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif serta berkelanjutan. Ia menekankan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, dunia usaha, dan institusi pendidikan swasta.

Partisipasi Semesta Sebagai Kunci Inklusivitas

Dalam pidatonya, Sari Yuliati menyampaikan bahwa pendidikan inklusif harus menjadi prioritas utama, terutama dalam konteks keberagaman sosial dan geografis. Ia menjelaskan bahwa konsep “partisipasi semesta” yang diusung tema Hardiknas 2026 mengandung prinsip kerja sama lintas sektor. “Ini adalah langkah penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang adaptif, sekaligus memastikan akses yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

“Mulai dari guru, siswa, orang tua, tokoh masyarakat hingga dunia usaha dan industri harus berperan aktif. Ini adalah kunci untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Sari Yuliati.

Dalam konteks ini, ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Menurutnya, pendidikan yang bermutu untuk semua tidak bisa tercapai tanpa adanya kebersamaan dalam memperjuangkan keadilan akses. “Pemerataan pendidikan harus menjadi fokus utama, baik dari segi lokasi, status sosial, maupun ekonomi,” tambahnya.

Program Beasiswa dan Pengurangan Angka Putus Sekolah

Sebagai wakil rakyat dari Nusa Tenggara Barat, Sari Yuliati menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan tergantung pada kontribusi nyata seluruh elemen. Ia menyoroti beberapa program beasiswa yang telah dipermudah, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang ditujukan pada pelajar di Lombok. “Tidak boleh ada lagi anak yang tidak sekolah karena alasan ekonomi,” tegasnya.

Menurut Sari, program ini menjadi bukti bahwa pemerintah dan masyarakat mampu bekerja sama untuk menekan angka putus sekolah. Ia juga menyampaikan bahwa pendidikan inklusif harus melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat adat dan tokoh lokal yang memiliki peran penting dalam membentuk budaya belajar di daerah.

Peran Guru Swasta dalam Sistem Pendidikan

Di sisi lain, Sari Yuliati menggarisbawahi pentingnya kesejahteraan guru, khususnya yang bekerja di madrasah. Ia menyampaikan bahwa saat ini, pihaknya sedang berupaya agar guru swasta dapat diakui dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Pengakuan negara terhadap guru harus merata, termasuk guru madrasah yang belum memiliki kepastian status,” ujarnya.

Menurutnya, keberlanjutan pendidikan juga bergantung pada kesejahteraan tenaga pengajar. Ia menegaskan bahwa pendidikan yang berkualitas memerlukan pendidik yang kompeten, termasuk di lembaga non-formal seperti madrasah. “Guru swasta perlu memiliki perlindungan yang setara dengan guru negeri agar bisa menjaga kualitas pengajaran,” tambahnya.

Pengaruh Hardiknas 2026 di NTB

Sari Yuliati menekankan bahwa peringatan Hardiknas 2026 tidak hanya sekadar acara tahunan, tetapi menjadi momen penting untuk merefleksikan kebutuhan pendidikan yang lebih luas. “Semangat ini harus terus ditingkatkan agar semua anak bangsa bisa merasakan manfaatnya,” katanya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kakanwil Kemenag NTB Zamroni Aziz beserta jajaran, para tokoh agama, kepala madrasah, dan seluruh pelaku pendidikan di NTB.

Dalam peringatan tersebut, Sari Yuliati menyatakan bahwa Islamic Center Hubbul Wathan menjadi simbol keberhasilan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Ia berharap momentum ini bisa menjadi awal bagi perbaikan yang lebih besar di sektor pendidikan. “Semoga semangat Hardiknas 2026 dapat menggelorakan komitmen bersama dalam menciptakan pendidikan yang bermutu, inklusif, dan berkeadilan,” pungkasnya.

Visi Nasional dan Tantangan di NTB

Sari Yuliati mengaitkan pendidikan inklusif dengan visi pembangunan nasional dalam Asta Cita, khususnya pada penguatan sumber daya manusia dan kesetaraan. Menurutnya, pendidikan yang inklusif bukan hanya untuk meningkatkan kualitas, tetapi juga untuk memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama. “Ini adalah upaya untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas, sekaligus menjaga keadilan dalam sistem pendidikan,” jelasnya.

Menyasar tantangan di NTB, ia mengungkapkan bahwa daerah ini masih menghadapi masalah akses pendidikan, terutama di daerah terpencil. “Kami berupaya memperkuat infrastruktur dan sumber daya pendidikan agar tidak ada yang tertinggal,” tambahnya. Ia juga menegaskan bahwa keterlibatan dunia usaha dan industri menjadi faktor penentu dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih adaptif.

Kesejahteraan Guru sebagai Pilar Pendidikan

Dalam kesempatan tersebut, Sari Yuliati mengingatkan bahwa kesejahteraan guru adalah fondasi utama dari kualitas pendidikan. Ia menyatakan bahwa guru swasta, yang sering kali tidak mendapat perlakuan setara, perlu mendapatkan dukungan maksimal dari pemerintah. “Kesejahteraan mereka harus menjadi prioritas, termasuk perlindungan hukum dan status yang jelas,” ujarnya.

Menurut Sari, pengakuan terhadap guru swasta tidak hanya meningkatkan kinerja mereka, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan. “Guru madrasah, misalnya, berperan penting dalam mengembangkan karakteristik pendidikan islam yang inklusif, tetapi mereka sering kali diabaikan dalam kebijakan nasional,” tambahnya.

Menutup pidatonya, Sari Yuliati mengharapkan Hardiknas 2026 menjadi peristiwa yang memicu perubahan nyata. “Saya yakin, jika semua pihak bersatu, NTB bisa menjadi contoh pendidikan yang bermutu dan inklusif,” katanya. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini membutuhkan keberlanjutan, bukan sekadar perayaan sementara. “Komitmen bersama adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh warga NTB,” pungkasnya.