Key Strategy: TP PKK minta kader perkuat 10 program pokok selaras Astacita

Key Strategy: TP PKK Perkuat 10 Program Pokok Selaras Astacita

Key Strategy – Makassar menjadi saksi sejarah bagi gerakan pemberdayaan keluarga Indonesia saat Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tahun 2026 diselenggarakan di Sulawesi Selatan. Acara bertema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Astacita, Wujudkan Indonesia Emas 2045” ini dihadiri oleh berbagai tokoh nasional dan daerah yang berkomitmen terhadap kemajuan kesejahteraan keluarga Indonesia. Sebagai salah satu Key Strategy utama, gerakan PKK menekankan pentingnya penguatan program-program yang telah ada agar selaras dengan visi pembangunan nasional.

Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Tri Tito Karnavian, menyampaikan pesan penting kepada seluruh pengurus dan kader di seluruh nusantara. Ia mengajak agar gerakan PKK semakin memperkuat pelaksanaan sepuluh program pokok yang telah ditetapkan, dengan tetap berpedoman pada Astacita yang digagas oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Key Strategy ini menjadi fondasi penting dalam mencapai target Indonesia Emas 2045.

“Tema ini menegaskan komitmen gerakan PKK untuk memperkuat pelaksanaan 10 program pokok PKK yang selaras dengan Astacita Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai kontribusi nyata menuju Indonesia Emas tahun 2045,” ujar Tri dalam keterangannya di Jakarta pada hari Minggu.

Landasan Hukum dan Perencanaan Strategis

Menurut Tri, peran strategis PKK dalam pembangunan nasional telah diakui secara hukum melalui berbagai regulasi penting. Salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 yang secara resmi mengatur tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Tidak hanya itu, kebijakan ini juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 yang mewajibkan penyusunan Rencana Induk dan Rencana Strategis PKK untuk periode 2025 hingga 2029. Key Strategy ini memastikan bahwa setiap program PKK memiliki dasar hukum yang kuat.

Perencanaan strategis tersebut dirancang agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, sehingga program PKK dapat terintegrasi secara optimal dengan agenda pembangunan nasional. Berdasarkan data terbaru dari Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2026, jumlah kader TP PKK di Indonesia mencapai 6.364.671 orang yang tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten dan kota, serta 83.762 desa dan kelurahan. Angka ini menunjukkan betapa luasnya jangkauan gerakan PKK di seluruh Indonesia.

Tri menekankan bahwa jaringan kader yang begitu luas ini merupakan modal sosial yang sangat berharga untuk mempercepat berbagai program prioritas pemerintah. Ia juga mendorong penguatan koordinasi antara TP PKK daerah dengan organisasi perangkat daerah (OPD) agar program PKK dapat terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Key Strategy ini akan memperkuat sinergi antara berbagai tingkat pemerintahan.

“Dengan demikian, keberhasilan program PKK tidak hanya berdampak bagi keluarga dan masyarakat, tetapi juga turut meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,” jelas Tri.

Kolaborasi dan Penghargaan Kader

Selain itu, Tri menilai bahwa meskipun pemerintah saat ini melakukan efisiensi anggaran, gerakan PKK harus tetap konsisten dalam mendukung berbagai program pemerintah. Pada kesempatan yang sama, TP PKK juga menandatangani nota kesepahaman dengan sembilan kementerian, lembaga pemerintah, serta mitra nonpemerintah sebagai wujud penguatan kolaborasi antar lembaga. Key Strategy ini menunjukkan bahwa PKK tidak bekerja sendiri, melainkan melibatkan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.

Acara ini juga diisi dengan pemberian penghargaan Adhi Bhakti Utama berupa pin emas kepada para kader yang telah mengabdi selama lebih dari dua puluh lima tahun tanpa henti. Tri turut melaporkan keberhasilan rangkaian kegiatan HKG PKK, termasuk pelaksanaan minum pil multiple micronutrients supplement (MMS) secara serentak oleh 54 ribu ibu hamil di 24 kabupaten dan kota di Sulsel, yang berhasil mencatatkan rekor MURI pertama di Indonesia. Pencapaian ini menjadi bukti nyata efektivitas program PKK di tingkat akar rumput.

Menutup sambutannya, Tri menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh kader PKK, kelompok Dasawisma, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, media, serta seluruh mitra kerja yang telah mendukung gerakan PKK selama ini. Ia menegaskan komitmen PKK untuk terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan keluarga yang berdaya dan sejahtera. Key Strategy ini akan terus diimplementasikan untuk memastikan kesejahteraan keluarga Indonesia di masa depan.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, antara lain Pelindung TP PKK Selvi Gibran Rakabuming yang didampingi jajaran Solidaritas Perempuan Indonesia (Seruni) Kabinet Merah Putih, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar, serta Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Kehadiran TP PKK Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia serta pejabat terkait lainnya juga memperkaya suasana acara ini.