Key Strategy: DPR AS setujui RUU Pendanaan DHS untuk akhiri shutdown terlama

DPR AS Setujui RUU Pendanaan DHS untuk Akhiri Shutdown Terlama

Key Strategy – Pada Kamis (30/4), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) pendanaan yang sebelumnya disetujui Senat. RUU ini akan mendanai sebagian besar kegiatan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), mengakhiri selama 75 hari krisis pembekuan anggaran terpanjang dalam sejarah lembaga tersebut. DPR AS berupaya mengatasi kebuntuan politik yang sebelumnya memicu pembekuan dana, sebelumnya diawali dengan penolakan strategi pendanaan yang disepakati Senat.

Mengakhiri Pembekuan Anggaran

Dengan menyetujui RUU pendanaan ini, DPR AS memberikan kesempatan bagi sebagian besar unit di bawah naungan DHS untuk kembali beroperasi. Namun, anggaran baru tidak dialokasikan untuk Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) atau Patroli Perbatasan AS. Hal ini karena Partai Demokrat menuntut perubahan besar-besaran terhadap operasi imigrasi, terutama setelah insiden penembakan fatal terhadap dua warga AS oleh agen federal pada Januari lalu.

Adanya pembekuan anggaran membuat sejumlah institusi DHS berpotensi berhenti berjalan. Menteri DHS AS Markwayne Mullin sebelumnya mengingatkan bahwa lembaga tersebut akan kehabisan dana untuk membayar gaji karyawan di awal bulan Mei. Situasi ini memicu tekanan besar pada Kongres, terutama setelah pihaknya mencapai titik kritis dalam penyediaan dana.

Permintaan Reformasi Demokrat

Partai Demokrat mempertahankan tuntutan reformasi imigrasi, termasuk penggunaan kamera wearable dan pembatasan operasi penggerebekan di lokasi sensitif. Tuntutan tersebut menimbulkan perbedaan pandangan dengan Partai Republik, yang menolak perubahan besar-besaran dalam sistem penegakan hukum imigrasi. Hal ini menjadi penyebab utama kebuntuan dalam negosiasi, yang berujung pada pembekuan anggaran.

Kebuntuan politik antara kedua partai membuat anggaran DHS habis pada 13 Februari. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, Senat mengesahkan RUU pendanaan pada akhir Maret, tetapi tidak mencakup pendanaan untuk ICE atau Patroli Perbatasan. Ketua DPR AS Mike Johnson saat itu menolak rencana tersebut, menyebabkan perbedaan pendapat dalam keputusan akhir.

Strategi Dukungan Trump

Presiden Donald Trump kemudian mengisyaratkan dukungan untuk pendekatan dua jalur yang didukung Pemimpin Mayoritas Senat John Thune. Strategi ini melibatkan dua langkah utama: pertama, menyetujui pendanaan untuk sebagian besar DHS melalui kesepakatan bipartisan dengan Partai Demokrat, serta kedua, menggunakan proses rekonsiliasi untuk menyediakan dana tambahan bagi ICE dan Patroli Perbatasan. Langkah ini bertujuan menghindari kebuntuan lebih lanjut dan memastikan kinerja DHS tidak terganggu.

Kesepakatan ini menjadi kemenangan untuk DPR AS setelah lama berselisih dengan Senat. Setelah Trump menyetujui RUU pendanaan, lembaga-lembaga seperti Badan Manajemen Darurat Federal, Penjaga Pantai, Administrasi Keamanan Transportasi, dan Dinas Rahasia akan mendapatkan dana untuk tahun fiskal yang berakhir pada 30 September. Namun, Partai Republik berharap memperoleh dana khusus untuk ICE dan Patroli Perbatasan tanpa dukungan Demokrat.

Isu Penembakan dan Reformasi

Kebijakan penegakan imigrasi menjadi isu utama dalam negosiasi, terutama setelah insiden penembakan di Minneapolis pada Januari lalu. Insiden tersebut menimbulkan kecaman terhadap ICE, sehingga Demokrat meminta penguasaan kamera wearable untuk memantau kegiatan agen dan pembatasan penggerebekan di tempat-tempat kritis. Sementara itu, Republik menganggap tuntutan tersebut berlebihan dan berpotensi mengurangi efisiensi operasional.

RUU pendanaan yang disetujui DPR AS tidak menyebutkan perubahan langsung terhadap kebijakan ICE, tetapi tetap menunjukkan kompromi antara kedua partai. Pemimpin Mayoritas Senat John Thune memperkuat dukungan strategi dua jalur, yang diharapkan bisa mempercepat proses pengesahan dana untuk semua unit DHS. Dengan mengesahkan RUU ini, Trump memberikan sinyal positif kepada Kongres agar bersikap cepat dan komprehensif dalam menyelesaikan krisis anggaran.

Konsekuensi dan Perspektif Masa Depan

Ketika RUU pendanaan ini ditandatangani, kegiatan DHS kembali berjalan normal, dengan penjagaan keamanan dan manajemen darurat dilanjutkan. Namun, masalah penegakan imigrasi masih menunggu pemecahan yang lebih lanjut, terutama setelah Senat memberikan anggaran untuk sebagian besar lembaga DHS. Tuntutan Demokrat untuk pendanaan khusus ICE dan Patroli Perbatasan tetap berlangsung, meskipun mereka menolak proposal tersebut pada akhir Maret.

Menurut para analis politik, RUU pendanaan yang disetujui DPR AS merupakan langkah awal menuju resolusi konflik antara kedua partai. Pemimpin Mayoritas Senat Thune mengatakan bahwa strategi ini bisa mengurangi tekanan terhadap Kongres, yang selama ini terjebak dalam perdebatan anggaran. Meskipun anggaran telah dihentikan, pendekatan dua jalur ini diharapkan bisa memastikan keberlanjutan operasional DHS tanpa mengorbankan prins