Special Plan: Purbaya sebut pertumbuhan ekonomi RI lampaui rata-rata negara G20

Purbaya Sebut Pertumbuhan Ekonomi RI Lampaui Rata-Rata Negara G20

Special Plan – Jakarta, Sabtu – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam kuliah umum di Nankai University, Tianjin, Tiongkok, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan (yoy). Angka ini menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan rata-rata pertumbuhan negara-negara G20 dan ASEAN. Selain itu, inflasi Indonesia per Mei 2026 tercatat sebesar 3,08 persen, menunjukkan stabilitas harga yang terjaga. “Indonesia terus menunjukkan prestasi yang mengesankan, terutama dalam pertumbuhan PDB kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen yoy,” kata Purbaya. “Di saat yang sama, kita juga berhasil menjaga inflasi Mei 2026 pada tingkat 3,08 persen,” tambahnya.

Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi yang kuat ini, menurut Purbaya, menunjukkan kemampuan Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara kecepatan pertumbuhan dan stabilitas harga. Stabilitas tersebut diperkuat oleh kebijakan yang terkoordinasi, termasuk pengelolaan anggaran yang efisien. “Kita berada di posisi yang baik karena mampu mempertahankan inflasi di bawah batas yang diperbolehkan,” jelasnya. Dalam konteks global, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi bukti bahwa negara ini mampu beradaptasi dengan tantangan ekonomi internasional, sekaligus menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan sejumlah negara anggota G20 dan ASEAN.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya menonjol di tingkat makro, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Purbaya dalam wawancara di Jakarta, Sabtu.

Ketahanan Energi dan Kebijakan Fiskal

Purbaya menekankan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi risiko gangguan energi global adalah salah satu faktor penting yang mendukung pertumbuhan. Berdasarkan analisis yang diajukan, Indonesia berada pada kategori negara dengan eksposur energi yang rendah dan memiliki bantalan keuangan yang kuat. “Skor ketahanan energi kita mencapai 77 persen, sedikit di atas China yang sebesar 76 persen,” tambahnya. Menurut Menkeu, angka ini dipertahankan karena pengelolaan fiskal yang prudent, di mana defisit anggaran tetap dijaga di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga APBN memiliki ruang untuk menangani gejolak eksternal.

Ketahanan tersebut juga didukung oleh kebijakan struktural yang terencana, seperti perumahan, infrastruktur, dan penanggulangan bencana. “Dengan pendekatan ini, kita bisa memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga berkelanjutan,” katanya. Pertumbuhan kredit perbankan yang mencapai 11,5 persen yoy serta peningkatan likuiditas perekonomian sebesar 14,8 persen yoy menjadi indikator bahwa aktivitas ekonomi domestik tetap solid. Selain itu, Indeks Manajemen Proyek (PMI) manufaktur yang berada di level ekspansif 50,0 menunjukkan bahwa sektor produksi masih menjadi pilar utama perekonomian.

Kinerja Eksternal dan Cadangan Devisa

Dari sisi eksternal, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terlihat dari surplus neraca perdagangan selama 72 bulan berturut-turut. Menurut Purbaya, pencapaian ini berkontribusi pada peningkatan cadangan devisa yang mencapai 144,9 miliar dolar AS per Mei 2026. “Kita memiliki cadangan devisa yang mampu mencukupi kebutuhan impor selama 5,6 bulan, sehingga mampu menutupi utang luar negeri pemerintah,” katanya. Dengan surplus perdagangan yang berkelanjutan, Indonesia terlihat sebagai negara yang mampu menjaga keseimbangan antara ekspor dan impor, serta memastikan stabilitas nilai tukar rupiah.

Indonesia juga memperlihatkan kemampuan dalam memperkuat daya tahan ekonomi terhadap risiko global. Kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah, seperti pengelolaan cadangan devisa dan pengendalian utang, menjadi fondasi utama dalam menjaga kesehatan ekonomi. “Kita mampu meredam gejolak eksternal dengan mempertahankan defisit anggaran di bawah ambang 3 persen dari PDB,” papar Menkeu. Pertumbuhan ekonomi yang diiringi oleh stabilisasi harga dan ketersediaan cadangan devisa membuktikan bahwa Indonesia memiliki kekuatan ekonomi yang bisa diandalkan, bahkan dalam situasi krisis.

Perbaikan Kondisi Pasar Tenaga Kerja

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga menyoroti perbaikan kondisi pasar tenaga kerja yang terjadi. Dari data yang diberikan, jumlah lapangan kerja baru yang tercipta mencapai 1,9 juta pada 2026, sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun menjadi 4,68 persen. “Pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan peluang kerja bagi masyarakat,” jelasnya. Selain itu, tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,25 persen pada September 2025, berkat keberhasilan program perlindungan sosial yang diterapkan pemerintah.

Purbaya menegaskan bahwa perbaikan TPT dan penurunan kemiskinan merupakan bukti bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak hanya bersifat makro, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata. “Kita menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, sehingga angka kemiskinan bisa dikurangi secara signifikan,” katanya. Dengan efektivitas program seperti bantuan sosial dan integrasi lapangan kerja, pemerintah berhasil menangani tantangan ekonomi yang ada, serta memperkuat daya beli masyarakat.

Program Prioritas Nasional dan Struktur Ekonomi

Untuk mempertahankan momentum pertumbuhan, pemerintah tengah menerapkan 8 klaster program prioritas nasional yang dirancang untuk mengubah strategi pembangunan menjadi hasil nyata. “Program ini mencakup fondasi ketahanan nasional, seperti kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur, perumahan, dan ketangguhan bencana,” jelas Purbaya. Selain itu, pemerintah juga sedang mempercepat transformasi struktural melalui hilirisasi, industrialisasi, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan pedesaan.

Transformasi tersebut didukung oleh sektor-sektor seperti pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, serta diplomasi ekonomi. “Dengan perkuatan di bidang-bidang ini, kita bisa memastikan pembangunan nasional tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tetapi juga bersifat inklusif, tangguh, dan terkoordinasi,” katanya. Purbaya menegaskan bahwa keberhasil