New Policy: Ekonom: Mitigasi kenaikan harga BBM perlu lindungi kelompok rentan

Ekonom: Mitigasi kenaikan harga BBM perlu lindungi kelompok rentan

New Policy – Jakarta – Josua Pardede, kepala ekonom Permata Bank, mengungkapkan bahwa langkah mitigasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax harus ditempatkan dengan strategi yang jelas untuk melindungi kemampuan beli masyarakat rentan. Menurutnya, Pertamax lebih dikenal sebagai BBM yang digunakan oleh kalangan pengguna kendaraan pribadi berstatus menengah ke atas, sehingga dampak kenaikan harganya terhadap kelompok rentan tidak sekuat jika Pertalite mengalami kenaikan. Namun, Josua menegaskan bahwa lonjakan harga BBM tetap bisa menyebabkan peningkatan biaya transportasi, pengiriman barang, tarif jasa, dan harga bahan pokok. Dalam penjelasannya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat, ia menyatakan bahwa pemerintah perlu memastikan kebijakan yang dibuat tidak hanya mengurangi tekanan harga tetapi juga melindungi daya beli dari kelompok rentan.

Penyesuaian bantuan sosial dan dukungan sektoral

Josua menyarankan pemerintah memperkuat program bantuan sosial (bansos) yang ditujukan secara tepat kepada kelompok rentan, termasuk rumah tangga miskin, pekerja informal, pengemudi angkutan umum, nelayan kecil, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak langsung dari kenaikan biaya transportasi. Ia menekankan bahwa bantuan ini dapat disampaikan dalam bentuk tunai sementara, bantuan bahan makanan, atau dukungan untuk biaya distribusi. “Dengan cara ini, kelompok rentan tetap memiliki akses ke kebutuhan pokok meskipun mengalami tekanan dari kenaikan harga BBM,” ujarnya.

“Oleh karena itu, kebijakan harus tetap fokus pada perlindungan daya beli masyarakat rentan dan menghindari kenaikan harga yang berdampak luas pada barang kebutuhan pokok,”

Menurut Josua, langkah ini juga penting karena kelompok berpenghasilan rendah mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan pangan. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian kebijakan yang lebih menyasar pengeluaran masyarakat rentan, baik melalui program bantuan langsung maupun subsidi yang terfokus.

Penguatan stabilitas harga pangan

Di sektor pangan, pemerintah pusat dan daerah disarankan menjaga stabilitas harga melalui berbagai upaya, seperti memperkuat cadangan pangan, menjalankan operasi pasar, serta memastikan distribusi barang dari daerah surplus ke daerah defisit. Josua menjelaskan bahwa selisih harga antarjenis BBM harus dipastikan tidak terlalu ekstrem agar tidak mengganggu kebutuhan pokok masyarakat. “Ini bisa membantu mengurangi risiko inflasi yang berpotensi merugikan kelompok rentan,” tambahnya.

Dalam konteks distribusi, subsidi untuk angkutan pangan dinilai penting untuk menjaga akses masyarakat terhadap bahan makanan. Selain itu, pemerintah juga dianjurkan memberikan dukungan sementara kepada angkutan umum dan logistik skala kecil, agar tarif tidak naik terlalu cepat. Dukungan ini dapat berupa pembiayaan modal kerja dengan bunga rendah, penundaan pungutan daerah yang memberatkan, serta bantuan digitalisasi pemasaran untuk UMKM.

Kelompok rentan dan kebijakan subsidi

Josua menekankan bahwa bantuan kepada UMKM harus diberikan secara selektif untuk menghindari terjadinya belanja yang bocor atau tidak tepat sasaran. Hal ini bertujuan agar subsidi tidak terbuang begitu saja dan tetap memberikan dampak yang signifikan pada kelompok yang paling terkena. Ia menambahkan bahwa pemerintah juga perlu memperketat pengawasan penggunaan Pertalite agar tidak terjadi perpindahan besar-besaran dari pengguna BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi.

Dalam penguasaan subsidi, Josua mengusulkan perlu dilakukan pendataan kendaraan yang lebih akurat, serta pembatasan volume pembelian BBM untuk menghindari kebocoran subsidi. Selain itu, pengawasan di setiap SPBU dinilai penting untuk memastikan transparansi penggunaan subsidi dan mengurangi risiko penyalahgunaan. “Dengan demikian, subsidi dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.

Pola subsidi jangka menengah

Dalam jangka menengah, Josua menyarankan reformasi subsidi energi untuk diarahkan dari subsidi barang menjadi subsidi berbasis manfaat. Kebijakan ini perlu disertai dengan perbaikan transportasi umum, pengembangan kendaraan hemat energi, dan peningkatan efisiensi penggunaan energi. Menurutnya, langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM dan mendorong penggunaan alternatif energi yang lebih ramah lingkungan.

Reformasi subsidi juga dinilai penting untuk menciptakan keadilan distribusi manfaat bagi seluruh masyarakat. Josua menegaskan bahwa pemerintah harus melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan subsidi, agar program tersebut tetap relevan dan tidak mengalami kebocoran. Ia menambahkan bahwa penyesuaian kebijakan ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan sektor-sektor yang tidak tergantung pada BBM.

Langkah kolaboratif dan pengawasan ketat

Menurut Josua, penanganan kenaikan harga BBM memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menyarankan adanya penyesuaian kebijakan subsidi energi yang tidak hanya fokus pada penghematan anggaran tetapi juga pada perlindungan masyarakat yang rentan terhadap kenaikan harga. “Pemerintah harus mengutamakan kebutuhan masyarakat yang paling terdampak, terutama dalam hal biaya hidup pokok,” tegasnya.

Dalam upaya mencegah penyebaran dampak kenaikan harga BBM, Josua menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap penggunaan BBM nonsubsidi dan pertalite. Ia mengusulkan adanya pengelolaan cadangan pangan yang lebih efektif, serta penyesuaian harga BBM antarjenis agar tidak terlalu jauh dari satu sama lain. “Dengan pendekatan ini, masyarakat bisa tetap berdaya beli meskipun menghadapi kenaikan harga BBM,” katanya.

Josua menutup penjelasannya dengan menekankan pentingnya kebijakan yang progresif dan berkelanjutan. Ia berharap pemerintah tidak hanya mengambil langkah sementara untuk mengatasi kenaikan harga BBM, tetapi juga menyiapkan strategi jangka panjang yang dapat mengurangi risiko inflasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Dengan kombinasi antara bantuan sosial, pengawasan subsidi, dan pengembangan sektor alternatif energi, dampak kenaikan harga BBM dapat diminimalkan secara signifikan,” pungkasnya.