Latest Program: Menko Zulhas paparkan arah kebijakan pangan di Lemhannas

Menko Zulhas Paparkan Arah Kebijakan Pangan di Lemhannas

Latest Program – Jakarta, Jumat – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memberikan paparan tentang strategi kebijakan pangan nasional dalam kuliah umum yang diselenggarakan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia. Acara tersebut dihadiri 194 peserta yang berasal dari berbagai elemen, termasuk kementerian, lembaga pemerintah, TNI, Polri, serta pemerintah daerah. Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat pemahaman peserta mengenai visi dan misi pemerintah dalam memastikan ketersediaan bahan pangan serta meningkatkan daya tahan pangan secara nasional.

Swasembada Pangan Berorientasi pada Rakyat

Dalam paparannya, Zulhas menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan agar program swasembada pangan dijalankan dengan prinsip yang berpijak pada kepentingan rakyat sekaligus sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. “Pesan Presiden adalah swasembada pangan harus berpihak kepada rakyat,” ujarnya, seperti yang tercatat dalam keterangan resmi dari Jakarta. Menurut Menko Zulhas, kebijakan ini tidak hanya menitikberatkan pada produksi pangan, tetapi juga pada distribusi yang adil dan kesejahteraan masyarakat.

“Swasembada pangan tidak hanya tentang hasil panen, tetapi juga tentang kepastian pasokan dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” imbuh Zulhas.

Produksi pangan nasional, menurut Zulhas, telah menunjukkan peningkatan signifikan sepanjang tahun 2025. Dalam data terbaru, produksi beras mencapai lebih dari 34,69 juta ton, dengan kenaikan sebesar 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, produksi jagung meningkat 6,74 persen, mencapai 16,16 juta ton pada 2025. Kenaikan tersebut, menurut Zulhas, berdampak langsung pada pengurangan ketergantungan pada impor pangan, termasuk tidak adanya impor beras konsumsi umum maupun jagung pakan pada periode 2025 hingga 2026.

Kebijakan Koperasi Desa untuk Penguatan Ekonomi

Di samping fokus pada produksi, Zulhas juga menyoroti upaya pemerintah dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurutnya, koperasi ini bertindak sebagai alat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat ekonomi lokal. “Program ini bertujuan menggerakkan ekonomi desa secara inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.

Hingga pertengahan Mei 2026, tercatat sebanyak 9.294 koperasi telah selesai dibangun, sementara 1.061 di antaranya telah resmi beroperasi dan diresmikan oleh Presiden. Zulhas menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan 30.000 koperasi akan selesai terbentuk pada 16 Agustus 2026. Dengan adanya koperasi-koperasi ini, diharapkan tercipta model perekonomian yang lebih mandiri dan berdaya saing.

Regulasi untuk Mempercepat Efisiensi

Zulhas menyebutkan bahwa dalam 1,5 tahun terakhir, pemerintah telah menerbitkan 30 regulasi di sektor pangan. Regulasi tersebut terdiri dari lima peraturan pemerintah, sepuluh peraturan presiden, dua belas instruksi presiden, dan tiga keputusan presiden. Salah satu contoh kebijakan yang menjadi perhatian adalah Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025, yang dianggap sebagai langkah penting untuk memangkas regulasi yang berlebihan di berbagai sektor.

Dalam pidato Zulhas, ia menjelaskan bahwa regulasi tersebut bertujuan mempercepat distribusi pupuk kepada petani serta mengoptimalkan sistem kebijakan pangan. “Dengan penghapusan 145 regulasi lintas kementerian, lembaga, dan daerah, pemerintah berusaha menghindari hambatan administratif yang mengurangi efisiensi,” kata Zulhas.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kesejahteraan Petani

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi bagian dari kebijakan pangan nasional yang terus diperluas. Menurut Zulhas, saat ini MBG telah menjangkau 62,4 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, melalui 28.913 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi. Program ini bertujuan memberikan akses masyarakat miskin dan rentan terhadap kekurangan gizi, dengan makanan yang beragam dan bernutrisi.

Di sisi lain, Zulhas menyampaikan bahwa kesejahteraan petani dan nelayan juga meningkat signifikan. Dalam data terkini, nilai tukar petani (NTP) meningkat dari 116 pada tahun 2024 menjadi 125 pada 2025. NTP ini mencerminkan kenaikan harga jual gabah dan komoditas pangan lainnya, yang dipicu oleh perbaikan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk dua jenis komoditas utama. “Harga gabah dan jagung di tingkat petani telah meningkat setelah adanya kenaikan HPP, yakni dari Rp5.000 menjadi Rp6.500 per kilogram untuk gabah, serta dari Rp4.521 menjadi Rp5.500 per kilogram untuk jagung,” terang Zulhas.

Keseimbangan Antara Produksi dan Distribusi

Kuliah umum yang berlangsung pada Kamis (21/5/2026) tersebut juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara produksi dan distribusi pangan. Zulhas menegaskan bahwa program prioritas pangan nasional dirancang untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus mengurangi risiko ketidakseimbangan pasokan. “Kebijakan ini melibatkan pengelolaan sumber daya alam, peningkatan teknologi pertanian, serta penguatan kelembagaan untuk memastikan manfaat langsung sampai ke masyarakat,” imbuhnya.

Menko Zulhas juga menggarisbawahi bahwa Lemhannas memainkan peran penting dalam menyelaraskan kebijakan pangan dengan aspirasi rakyat. “Dengan melibatkan peserta dari berbagai lini, kita bisa memastikan bahwa kebijakan tidak hanya berbasis data, tetapi juga berpijak pada kebutuhan sehari-hari masyarakat,” lanjutnya. Ia berharap kolaborasi antarlembaga dapat mempercepat pencapaian target swasembada pangan hingga 2026.

Peneguhan Target untuk Ketersediaan Pangan

Dalam kesimpulannya, Zulhas menegaskan bahwa seluruh program yang dipaparkan selaras dengan target pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan. “Kebijakan ini tidak hanya mencakup produksi, tetapi juga distribusi, akses, dan penguatan daya beli masyarakat,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa langkah-langkah ini bertujuan menjaga ketersediaan pangan di tengah tekanan inflasi dan kenaikan harga bahan bakar.

Kebijakan pangan nasional, menurut Zulhas, juga memperhatikan aspek lingkungan dan sumber daya manusia. Dengan menekankan pendekatan berkelanjutan, pemerintah berharap mampu mengatasi tantangan pangan yang kompleks, termasuk krisis iklim dan perubahan pola konsumsi. “Ketahanan pangan adalah pondasi untuk pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan itu yang menjadi prioritas kita saat ini,” pung