New Policy: Muhaimin soroti peran strategis koperasi dalam pemberdayaan masyarakat
New Policy: Koperasi Jadi Pilar Pemberdayaan Ekonomi
New Policy – Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya peran koperasi dalam agenda pemberdayaan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional yang ke-79 di Jakarta pada hari Minggu. Acara puncak tersebut mengangkat tema “Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya” sebagai semangat baru bagi pengembangan koperasi di seluruh nusantara.
Strategi Koperasi dalam New Policy Indonesia
Muhaimin menjelaskan bahwa koperasi bukan sekadar wadah untuk usaha bersama, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen strategis untuk membuka akses pembiayaan, memperkuat usaha masyarakat, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta memperluas kesempatan ekonomi hingga ke tingkat desa. Dalam konteks New Policy, koperasi diposisikan sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan yang harus terus diperkuat.
Kemenko Pemberdayaan Masyarakat berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya adalah agar pengembangan koperasi berjalan seiring dengan program pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal. New Policy ini menjadi kerangka kerja baru untuk mencapai tujuan tersebut.
Momentum Hari Koperasi Nasional ke-79 juga menjadi pengingat bahwa koperasi tetap relevan sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan Indonesia. Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi, penguatan koperasi diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang semakin mandiri, produktif, dan sejahtera.
Arahan Presiden dalam Kerangka New Policy
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, juga memberikan arahan dalam acara tersebut. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa koperasi merupakan wujud nyata ekonomi kerakyatan yang telah dicita-citakan para pendiri bangsa. Menurut beliau, pembangunan ekonomi Indonesia harus kembali berpijak pada semangat kekeluargaan dan gotong royong, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Langkah ini sejalan dengan New Policy yang dicanangkan pemerintah.
Saudara-saudara, koperasi adalah alatnya orang lemah. Alatnya orang miskin, tapi seperti sapu lidi, satu lidi maka lemah. Tapi bergabung, itu kekuatan. Saudara-saudara sekalian, jangan khawatir, gerakan koperasi Indonesia akan bangkit menjadi kekuatan ekonomi Indonesia.
Prabowo juga menegaskan bahwa penguatan koperasi bukan berarti memperlemah pelaku ekonomi lainnya. Pemerintah justru ingin membangun ekosistem ekonomi nasional yang saling menguatkan antara koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), swasta, BUMN, dan BUMD. Pendekatan ini menjadi bagian integral dari New Policy ekonomi Indonesia.
Ekonomi Desa dalam New Policy
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus dimulai dari desa sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Prabowo menjelaskan bahwa ekonomi akan bangkit dari desa, kecamatan, dan kabupaten, serta uangnya akan tetap berada di wilayah-wilayah tersebut. Ini merupakan salah satu pilar utama New Policy yang sedang dijalankan.
Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten, dan uangnya akan tinggal di desa, kecamatan, kabupaten. Kita akan balikkan. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang, ekonomi akan turun ke rakyat.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah tengah membangun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. KDKMP diproyeksikan menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat yang terintegrasi, mulai dari layanan simpan pinjam, toko kebutuhan pokok, distribusi barang subsidi, apotek desa, pergudangan, hingga fasilitas penyimpanan hasil pertanian. Inisiatif ini merupakan implementasi konkret dari New Policy.
Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat peran koperasi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Dengan adanya KDKMP, masyarakat desa akan memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan keuangan, kebutuhan pokok, dan distribusi barang subsidi. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui New Policy.
Peringatan Harkopnas ke-79 ini juga menjadi momen untuk mengevaluasi pencapaian koperasi Indonesia selama ini. Berbagai pihak sepakat bahwa koperasi memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, koperasi diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di Indonesia sesuai arah New Policy.
Muhaimin Iskandar menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan pengembangan koperasi. Ia berharap bahwa semangat gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi Indonesia dapat terus dijaga dan dikembangkan. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka New Policy Indonesia.
Acara Harkopnas ke-79 ditutup dengan berbagai kegiatan yang menampilkan prestasi koperasi Indonesia. Para pelaku koperasi dari berbagai daerah menunjukkan bahwa koperasi Indonesia siap menghadapi tantangan masa depan. Melalui New Policy, koperasi diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi maksimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.