Latest Program: KPK fokus usut dugaan korupsi terkait program TORA di Kuansing

KPK Fokus Usut Dugaan Korupsi Terkait Program TORA di Kuansing

Latest Program – Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengerahkan sumber daya untuk menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. Penelusuran ini diungkapkan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa. Menurut Budi, fokus penyelidikan awalnya diarahkan ke Kuansing karena adanya petunjuk yang terkait dengan pelepasan kawasan hutan di wilayah tersebut.

“Kami fokuskan dulu untuk wilayah Kuansing karena keterangan awal yang sudah didapatkan oleh KPK berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan di Kuansing,” ujar Budi Prasetyo.

Menurut Budi, investigasi terhadap dugaan korupsi di daerah lain akan dilakukan setelah penyidikan di Kuansing mencapai titik kejelasan. “Soal apakah itu juga terjadi di wilayah lain, nanti kami lihat perkembangannya seperti apa,” tambahnya. Ia juga menegaskan bahwa program TORA adalah prioritas nasional yang bertujuan memperbaiki kesejahteraan petani. KPK meminta seluruh pihak terkait untuk memastikan kebijakan ini tidak disalahgunakan.

Kasus korupsi di Kuansing bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 29 Juni 2026. Operasi ini mengamankan 10 orang terduga pelaku, menjadi OTT ke-14 sepanjang tahun 2026. Dalam rangkaian penyelidikan, Bupati Kuansing Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain kemudian menyerahkan diri kepada KPK pada 30 Juni 2026. Pada 1 Juli 2026, lembaga anti-korupsi tersebut menetapkan tiga orang sebagai tersangka, termasuk Suhardiman, Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles.

KPK mengungkap bahwa dugaan korupsi dalam kasus ini melibatkan dua jenis tindak pidana. Pertama, dugaan suap terkait pembelian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing. Kedua, gratifikasi yang diterima Suhardiman dalam proses pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Dugaan ini muncul setelah KPK menemukan bukti-bukti kuat yang menyatakan adanya kesepakatan jual beli pengaruh dalam pengelolaan lahan pertanian.

Sebelumnya, Raja Juli, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menjelaskan bahwa ia menerima audiensi dengan Suhardiman pada 2 Juni 2026. Pada saat itu, kepala daerah itu meninggalkan sebuah amplop tertutup map di meja pertemuan. Raja Juli baru menyadari amplop tersebut setelah Suhardiman meninggalkan ruangan. Ia kemudian memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan amplop tersebut, tanpa mengetahui isi di dalamnya.

“Saat menerima audiensi Suhardiman pada 2 Juni 2026, kepala daerah tersebut meninggalkan sebuah amplop yang tertutup map,” kata Raja Juli.

Pengembalian amplop terjadi pada 12 Juni 2026, setelah sempat tertunda karena kendala jadwal. Amplop tersebut dikembalikan ke Suhardiman melalui ajudannya di Kuansing. Raja Juli menuturkan bahwa ia bersikeras menolak gratifikasi tersebut, sehingga melaporkan kejadian itu ke KPK pada 3 Juli 2026.

KPK menganggap program TORA sebagai salah satu kebijakan yang paling krusial untuk mendukung pengembangan pertanian daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat petani dengan memberikan akses yang lebih baik atas lahan produktif. Namun, jika terbukti terjadi korupsi, efeknya bisa merusak tujuan awal dari kebijakan tersebut. KPK menekankan bahwa investigasi harus dilakukan secara teliti untuk memastikan tidak ada kejanggalan dalam pengelolaan dana dan lahan yang dialokasikan.

Kasus korupsi di Kuansing menjadi sorotan karena melibatkan pejabat tinggi dan perusahaan konsultan. Selain itu, dugaan tindak pidana ini juga menunjukkan adanya keterlibatan antara pemerintah daerah dan pihak eksternal dalam transaksi yang diduga tidak transparan. Budi Prasetyo mengingatkan bahwa KPK akan terus memperluas penelusuran ke wilayah lain jika diperlukan, seiring kemajuan penyidikan di Kuansing.

Sebagai langkah lebih lanjut, KPK menegaskan komitmen untuk melindungi kepentingan publik. Mereka mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah, khususnya dalam bidang agraria, harus dijalankan secara akuntabel. Jika dugaan korupsi terbukti, maka akan menjadi contoh nyata bagaimana praktik korupsi dapat menghalangi proyek-proyek besar yang bermaksud memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat. Raja Juli, yang awalnya tidak tahu isi amplop, menjadi saksi dalam kasus ini.

Dugaan tindak pidana yang melibatkan Suhardiman juga mencakup kebijakan pemerintah dalam penataan hutan. KPK menyebutkan bahwa beberapa praktik terkait dengan pelepasan kawasan hutan yang seharusnya diuntungkan petani justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, korupsi dalam TORA bisa memengaruhi distribusi lahan pertanian yang diharapkan mensejahterakan petani. KPK menegaskan bahwa mereka akan terus memburu tindak pidana korupsi, baik dari pihak internal maupun eksternal.

Para pihak yang terlibat dalam OTT tersebut akan menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, diimbau untuk mendukung proses hukum secara aktif. KPK juga berharap kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi seluruh pihak terkait, agar tidak ada lagi praktik korupsi yang merugikan masyarakat luas.

Selama ini, KPK telah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus korupsi di daerah lain. Namun, investigasi di Kuansing dianggap lebih kritis karena melibatkan langsung kepala daerah dan konsultan. Dengan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, KPK mengambil langkah tegas untuk menegakkan hukum. Raja Juli, sebagai salah satu pihak yang terlibat, menjadi bagian dari proses ini, meskipun ia menolak menerima gratifikasi.

Program TORA sendiri di Riau diharapkan mampu mempercepat reforma agraria di kabupaten-kabupaten yang dianggap memer