Special Plan: DEN: Negara berhemat Rp200 triliun jika bisa hilangkan inclusion error
DEN: Negara Bisa Menghemat Rp200 Triliun Jika Inclusion Error Dihilangkan
Special Plan – Dari Jakarta, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) M Fadhil Hasan mengungkapkan bahwa dengan menghilangkan “inclusion error” dalam subsidi bahan bakar minyak (BBM), pemerintah bisa menghemat hingga Rp170 hingga Rp200 triliun setiap tahunnya. Menurutnya, dana yang dihemat tersebut dapat dialokasikan ke berbagai sektor penting, seperti program perlindungan sosial atau pengembangan infrastruktur.
Permasalahan Subsidi BBM: Inclusion Error Menggerus Keadilan
Dalam skema subsidi BBM yang berlaku saat ini, Fadhil menyoroti adanya fenomena inclusion error, yaitu masyarakat yang tidak layak menerima manfaat justru mendapatkan lebih banyak insentif daripada kelompok yang berhak. Fenomena ini, menurutnya, menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi subsidi, yang seharusnya bertujuan melindungi kelompok miskin.
“Nantinya dana tersebut bisa digunakan untuk perlindungan sosial, kemudian juga program-program lainnya,” ujar Fadhil, Rabu lalu.
Dia menjelaskan bahwa keberadaan inclusion error menyebabkan keuntungan subsidi lebih besar diberikan kepada kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi, dibandingkan dengan mereka yang kurang mampu. Hal ini memicu kritik karena subsidi yang semestinya menjadi pelindung bagi kelompok miskin justru menjadi alat bagi pihak-pihak yang mampu memperoleh manfaat lebih besar.
Data Pendukung: Kebocoran Subsidi pada Kelompok Terkaya
Fadhil menambahkan bahwa dari laporan terkini, top 10 persen kelompok masyarakat terkaya menikmati subsidi sebesar Rp2,5 juta per kapita per tahun. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang diterima oleh 10 persen kelompok miskin, yang hanya mendapatkan sekitar Rp50 ribu per kapita per tahun dari subsidi dan program kompensasi yang sedang berlangsung.
“Tapi 10 persen yang termiskin itu hanya mendapatkan manfaat sebesar Rp50 ribu per kapita per tahunnya dari subsidi yang sekarang ini dan kompensasi yang sedang dijalankan,” kata Fadhil.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa sekitar 20 persen masyarakat terkaya juga memperoleh manfaat lebih dari 50 persen dibandingkan dengan subsidi dan kompensasi yang berlaku saat ini. “Dan itu merupakan ketidakadilan,” ujarnya, karena subsidi BBM yang seharusnya menjangkau masyarakat tidak mampu justru lebih banyak diterima oleh kalangan yang lebih beruntung.
Pola Subsidi yang Tidak Efektif: Keberlanjutan dan Efisiensi
Fadhil menekankan bahwa skema subsidi saat ini tidak efektif dalam mencapai tujuan sosialnya. Ia mencontohkan bahwa subsidi yang dianggarkan untuk masyarakat kurang mampu justru banyak dialihkan kepada kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik. Menurutnya, keberlanjutan subsidi BBM menjadi pertanyaan karena besarnya anggaran yang terbuang secara tidak tepat.
“Kalau kita bisa menghilangkan inclusion error yang ada dalam subsidi dan kompensasi, kita bisa menghemat menurut perkiraan kami itu sekitar Rp170–200 triliun,” katanya pula.
Menurut Fadhil, keberhasilan menghilangkan inclusion error akan memperkuat keadilan dalam sistem subsidi. Hal ini juga akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengalokasikan dana lebih efisien ke sektor-sektor yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, atau pengentasan kemiskinan. “Saya kira kita harus melakukan skema subsidi bersifat tertutup atau diintegrasikan dengan data sosial ekonomi yang terbaru,” tambahnya.
Tantangan dan Solusi: Peran Pemerintah dan DPR
Fadhil menyoroti bahwa tugas pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah mengurangi atau menghilangkan inclusion error ini. Menurutnya, pihak-pihak tersebut perlu bekerja sama untuk mengubah pola distribusi subsidi, termasuk memastikan data yang digunakan akurat dan terkini. “Kita harus mencari cara agar subsidi tidak hanya memberikan manfaat kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
“Ia menambahkan, selain itu 20 persen masyarakat terkaya juga memperoleh manfaat lebih dari 50 persen daripada skema subsidi dan kompensasi yang berjalan sekarang ini.”
Dalam konteks kebijakan subsidi, Fadhil mengusulkan pentingnya melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap data penerimaan subsidi. Dia menegaskan bahwa kebijakan yang tidak disertai data yang tepat akan memperparah ketimpangan sosial, karena masyarakat yang seharusnya memperoleh manfaat akan justru terabaikan. “Masyarakat miskin dan kelompok rentan hanya mendapat bagian kecil dari subsidi, sementara yang berpenghasilan tinggi justru memperoleh lebih besar,” jelasnya.
Fadhil juga menyoroti bahwa efisiensi subsidi BBM sangat penting untuk mengurangi defisit anggaran pemerintah. Ia mencontohkan bahwa jika inclusion error dapat diatasi, kebijakan subsidi bisa menjadi lebih efektif dalam mendukung kebutuhan mendasar masyarakat, sekaligus mengurangi beban pemerintah dalam pembiayaan subsidi.
Implikasi Ekonomi: Dampak Jangka Panjang jika Kebijakan Tidak Diubah
Menurut Fadhil, jika inclusion error tidak segera diatasi, dampak ekonomi jangka panjang akan terasa signifikan. Kebocoran subsidi yang terus terjadi akan menguras anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk program pembangunan nasional. “Ini bisa mempercepat keterpurukan perekonomian karena subsidi yang diberikan tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap subsidi BBM, termasuk memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang lebih modern. Fadhil yakin bahwa dengan mengintegrasikan data kependudukan, ekonomi, dan sosial, subsidi bisa lebih tepat sasaran dan mengurangi kerugian keuangan negara.
Menurutnya, skema subsidi yang tertutup juga akan memudahkan pengawasan, karena hanya kelompok tertentu yang diizinkan menerima subsidi. “Ini bisa menjadi solusi jangka panjang untuk memastikan subsidi benar-benar memberikan manfaat yang adil kepada masyarakat,” pungkasnya.