Main Agenda: Pemprov NTB minta PLN tambah SPKLU dan longgarkan aturan
Pemprov NTB Ajukan Permintaan ke PLN untuk Perluasan Infrastruktur dan Regulasi Kendaraan Listrik
Koordinasi untuk Mendukung Penggunaan EV di Wilayah Pesisir
Main Agenda – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengadakan pertemuan strategis dengan PLN guna mendorong pengembangan kendaraan listrik di daerah pesisir. Dalam rapat yang dihadiri perwakilan kementerian terkait, gubernur NTB menyampaikan rencana pembentukan regulasi baru yang memudahkan penggunaan electric vehicle (EV) di transportasi laut. Kusnandar, salah satu narasumber dari tim teknis, menjelaskan bahwa penyesuaian aturan ini bertujuan mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan.
Pemprov NTB menyoroti pentingnya Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) sebagai infrastruktur kritis untuk keberlanjutan transportasi. Dalam diskusi, mereka menekankan perlunya peningkatan jumlah SPKLU di seluruh kota dan desa, terutama di jalur yang sering dilalui oleh masyarakat. “Kita perlu memastikan akses mudah bagi warga NTB untuk beralih ke energi bersih,” ujar Kusnandar. Di samping itu, pihak provinsi juga mengusulkan pengurangan syarat mitigasi risiko bagi penggunaan EV di kapal penyeberangan, agar biaya operasional lebih terjangkau.
Koordinasi ini melibatkan tim teknis dari NTB dan perwakilan PLN yang bertugas mengevaluasi kelayakan proyek. Dalam pertemuan, beberapa aspek seperti keandalan jaringan listrik, ketersediaan baterai, dan keselamatan pengguna menjadi fokus utama. Andi Bagasela, anggota tim proyek, menegaskan bahwa penyesuaian aturan akan dilakukan secara bertahap untuk menghindari gangguan pada sistem transportasi tradisional. “Langkah ini adalah bagian dari upaya mendorong transisi energi dan mengurangi emisi karbon di wilayah pesisir,” tambahnya.
Langkah memperbanyak SPKLU diharapkan meningkatkan kenyamanan pengguna EV, terutama untuk rute yang jaraknya jauh. Winanto, seorang ahli transportasi, menyatakan bahwa jumlah SPKLU yang saat ini terbatas membatasi potensi penggunaan kendaraan listrik. “Dengan penambahan stasiun, kita bisa mendorong penggunaan EV sebagai altenatif utama di wilayah pesisir,” tutur Winanto. Pemprov NTB juga menargetkan pengurangan 30% emisi gas buang dari sektor transportasi dalam lima tahun ke depan.
“Pengembangan SPKLU dan penyederhanaan aturan merupakan kunci untuk mewujudkan visi NTB sebagai provinsi yang berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan,” kata Kusnandar. Ia menambahkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, NTB telah mengalokasikan dana sebesar Rp 50 miliar untuk pembangunan infrastruktur terkait EV.
Dalam upaya ini, PLN disebut sebagai mitra strategis yang perlu diberikan kepercayaan lebih besar. Pihak PLN menjanjikan dukungan teknis dan kebijakan untuk mempercepat implementasi SPKLU. “Kita sudah mempersiapkan teknologi dan fasilitas yang mampu menjamin kualitas layanan,” ujar Andi Bagasela. Namun, tantangan utama diperkirakan berasal dari ketersediaan sumber daya manusia dan ketersediaan dana.
Koordinasi ini juga mencakup pertimbangan terhadap keberlanjutan ekosistem. Pemprov NTB memastikan bahwa setiap penambahan SPKLU akan diiringi kebijakan pengelolaan energi yang efisien. “Kita tidak ingin hanya meningkatkan jumlah stasiun, tetapi juga memastikan penggunaannya optimal,” jelas Winanto. Selain itu, proyek ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia yang ingin mengadopsi teknologi transportasi ramah lingkungan.
Adapun risiko mitigasi yang diminta dilonggarkan, Pemprov NTB menyoroti bahwa aturan saat ini terlalu ketat terutama untuk pengoperasian EV di kapal penyeberangan. Syarat-syarat yang disebutkan meliputi kepastian pasokan daya dan penanganan kecelakaan. Gubernur menegaskan bahwa perubahan ini akan dilakukan setelah evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PLN selama dua tahun terakhir. “Kita perlu memastikan bahwa PLN mampu memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.
Dalam masa kini, NTB telah menetapkan beberapa kebijakan pendukung, termasuk insentif bagi produsen dan pengguna kendaraan listrik. Pemprov juga berencana mengadakan kampanye kesadaran lingkungan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. “Kami berharap perubahan regulasi ini akan menjadi peluang untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil,” kata Winanto. Proyek ini diperkirakan akan menarik investasi dari sektor swasta, terutama di bidang teknologi energi dan transportasi.
Sebagai bagian dari upaya transisi energi, NTB juga mendorong pengembangan energi terbarukan seperti solar dan biofuel untuk mendukung operasional SPKLU. Pemprov menyatakan bahwa keberlanjutan lingkungan dan perekonomian menjadi prioritas utama dalam rencana pengembangan jangka panjang. “Dengan SPKLU yang lebih banyak, kita bisa mengurangi biaya operasional kapal penyeberangan sekaligus menurunkan polusi udara,” ujar Kusnandar.
Koordinasi antara Pemprov NTB dan PLN diharapkan menjadi titik balik dalam pembangunan transportasi ramah lingkungan. Pemprov menargetkan penambahan 20 stasiun pengisian selama 2024, dengan rencana melanjutkan ke 50 stasiun pada 2025. Dukungan dari pemerintah pusat juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan rencana ini. “Kita butuh kolaborasi lintas sektor agar proyek ini berjalan maksimal,” tambah Andi Bagasela.
Proyek ini menunjukkan komitmen NTB dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, terutama di wilayah pesisir yang rentan terhadap perubahan iklim. Dengan kebijakan baru, Pemprov berharap meningkatkan kualitas hidup warga dan menumbuhkan ekonomi lokal melalui industri EV. “Semua langkah ini diambil untuk mewujudkan NTB sebagai provinsi yang inovatif dan hijau,” tutur Winanto.
Pemprov NTB juga memperkirakan bahwa penyesuaian regulasi ini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan mengurangi biaya operasional kapal penyeberangan, layanan transportasi laut diharapkan lebih terjangkau bagi masyarakat umum. Selain itu, pengembangan SPKLU diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja baru di bidang teknologi dan infrastruktur. “Kita yakin ini akan menjadi peluang besar bagi NTB,” kata Kusnandar.
Sebagai penutup, koordinasi ant