Key Strategy: Ahli tekankan pentingnya komunikasi pemerintah hadapi homeless media

Ahli Tekankan Pentingnya Komunikasi Pemerintah Hadapi Media Tanpa Rumah

Key Strategy – Dari Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital baru-baru ini menggelar diskusi mengenai tantangan komunikasi pemerintah di tengah dominasi media tanpa rumah. Ahli teknologi dan jurnalistik mengungkapkan bahwa adaptasi dalam menyampaikan informasi menjadi keharusan agar pesan pemerintah tetap relevan di dunia digital yang terus berkembang. Fenomena ini mengundang perhatian karena media nonkonvensional, seperti platform media sosial atau konten independen, kini mengisi peran penting dalam membentuk opini publik.

Media Tanpa Rumah: Definisi dan Dampak

Homeless media, yang didefinisikan sebagai organisasi atau entitas yang melakukan aktivitas jurnalistik namun tidak terdaftar secara resmi sebagai perusahaan media, semakin menggeser posisi institusi pemerintah. Dalam sebuah pernyataan resmi, Karina Kusumawardani, anggota Dewan Pembina Government Social Media Summit (GSMS), menjelaskan bahwa media tanpa rumah ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat dan terjangkau. Menurutnya, pemerintah harus merancang strategi yang lebih fleksibel untuk menjaga kejelasan pesan di tengah persaingan informasi yang semakin ketat.

“Di tengah lingkungan media yang semakin terfragmentasi, mempertahankan keseragaman pesan dan identitas komunikasi menjadi tantangan yang harus diatasi secara bersama,” kata Karina dalam acara GSMS 2026 bertema “Navigasi Komunikasi Pemerintah: Tetap Tepercaya di Tengah Era Fragmentasi Media” di Jakarta, Selasa (9/6).

Menurut Karina, keberadaan media tanpa rumah menuntut pemerintah untuk menggabungkan pendekatan tradisional dan inovatif. Ia menekankan bahwa pemanfaatan berbagai saluran komunikasi—seperti rilis pers, konten media sosial, dan sosialisasi langsung—dapat memastikan informasi mencapai berbagai segmen masyarakat, termasuk generasi muda yang lebih mengutamakan kecepatan dan kejelasan. “Inovasi dalam komunikasi ini penting untuk menciptakan respons yang responsif dan meningkatkan partisipasi masyarakat secara alami,” tambahnya.

Kemunculan Media Nonkonvensional dan Kebutuhan Adaptasi

CEO NoLimit Indonesia, Aqsath Rasyid Naradhipa, juga memberikan pandangan serupa. Menurutnya, media tanpa rumah semakin berkembang karena mampu memenuhi kebutuhan generasi muda yang lebih menyukai format informasi terdesentralisasi, ringkas, dan mudah diakses. “Media nonkonvensional ini muncul karena bisa memenuhi kekosongan sudut pandang yang tidak terpenuhi oleh media tradisional,” ujarnya.

“Pergeseran ini memaksa pemerintah untuk berinteraksi lebih dinamis. Membangun kemitraan yang sehat dan tangkas dengan ekosistem media modern menjadi kunci agar diskursus publik tidak hanya kaya akan perspektif, tetapi juga menghindari polarisasi,” jelas Aqsath.

Aqsath menambahkan bahwa keberhasilan media tanpa rumah dalam menjangkau masyarakat terutama disebabkan oleh kemampuannya menyampaikan isu secara langsung dan tidak terstruktur. Hal ini berdampak pada pergeseran persepsi publik, di mana informasi dari sumber nonformal bisa lebih cepat menyebar dibandingkan melalui saluran resmi. “Pemerintah perlu bersifat fleksibel dalam merespons berbagai bentuk komunikasi ini, agar pesan yang disampaikan tetap akurat dan bisa dipercaya,” tegasnya.

Penghargaan untuk Institusi dengan Komunikasi Terbaik

Dalam acara yang sama, pihak penyelenggara mengumumkan penghargaan kepada 16 instansi pemerintah yang menunjukkan kinerja luar biasa dalam mengelola media sosial. Penghargaan ini terbagi ke dalam empat kategori: “Most Engaging”, “Best Use of Image”, “Best Use of Video”, dan “Best Account”. Setiap kategori mencakup empat klaster, yaitu kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, serta perguruan tinggi negeri.

Untuk kategori “Most Engaging”, pemenangnya adalah Kementerian Sosial, Kepolisian Republik Indonesia, DI Yogyakarta, dan Institut Teknologi Bandung. Sementara itu, “Best Use of Image” diraih oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI), Badan Pengaturan BUMN Republik Indonesia, DI Yogyakarta, serta Universitas Udayana. Pemenang “Best Use of Video” meliputi Kementerian Ketenagakerjaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, DI Yogyakarta, dan Universitas Negeri Semarang.

Sementara itu, “Best Account” dianugerahkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DI Yogyakarta, serta Universitas Gadjah Mada. Karina menilai, pemberian penghargaan ini bertujuan mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah untuk memanfaatkan platform digital secara optimal. “Ini juga menjadi bahan evaluasi agar strategi komunikasi tetap relevan dan mengikuti perkembangan teknologi,” ujarnya.

Para ahli sepakat bahwa keberhasilan pemerintah dalam menyampaikan pesan tergantung pada kemampuan membangun hubungan yang seimbang dengan berbagai bentuk media. Karina menekankan bahwa tugas utama pemerintah adalah menjaga konsistensi dan kejelasan informasi, terlepas dari saluran yang digunakan. “Dengan adaptasi yang tepat, pesan publik tetap dapat mencapai audiens yang beragam,” jelasnya.

Aqsath menyoroti bahwa pergeseran ke media tanpa rumah bisa menjadi peluang, asalkan pemerintah mampu mengubah strategi komunikasi secara proaktif. Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai ekosistem media modern diperlukan agar pesan publik tetap terdengar, terlihat, dan terasa. “Ini bukan sekadar perubahan bentuk, tapi juga perubahan paradigma dalam menyampaikan informasi,” katanya.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, para ahli menilai bahwa pemerintah perlu terus meningkatkan keakuratan, keterbukaan, dan responsif dalam komunikasi. Karina mengingatkan bahwa konsistensi pesan adalah jantung dari kepercayaan publik, sementara Aqsath berpendapat bahwa adaptasi menjadi kunci untuk mempertahankan relevansi. Kedua pihak sepakat bahwa masa depan komunikasi pemerintah tergantung pada kemampuan menggabungkan pendekatan tradisional dan inovatif secara seimbang.

Akhirnya, keberhasilan pemerintah dalam membangun hubungan dengan media tanpa rumah juga menuntut kesadaran akan peran masyarakat. Karina menyatakan bahwa peningkatan keterlibatan masyarakat tidak