New Policy: Wamenag optimistis penyelenggaraan haji akan semakin membaik

Wamenag Memperlihatkan Keyakinan bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji akan Terus Berkembang

New Policy – Di Makkah, Arab Saudi, Wakil Menteri Agama dan anggota Amirul Hajj 1447 H/2026 M, Romo Muhammad Syafi’i, menyatakan bahwa sektor penyelenggaraan haji Indonesia sedang mengalami transformasi yang positif. Ia menilai, perbaikan yang terjadi pada tahun ini akan menjadi fondasi untuk kemajuan lebih lanjut dalam penyelenggaraan haji di masa depan.

Peningkatan ini mencakup berbagai aspek seperti kesehatan, transportasi, akomodasi, dan konsumsi bagi jamaah. Romo menjelaskan bahwa perubahan drastis terjadi di tingkat persiapan di dalam negeri, termasuk penerapan standar kelayakan kesehatan yang lebih ketat. Hal tersebut berdampak pada pengurangan jumlah calon jamaah yang diterima, sebab beberapa orang dibatalkan keberangkatannya demi memastikan keselamatan.

“Ke depan saya yakin pelaksanaan haji akan semakin baik. Apa yang terjadi pada 2026 menjadi fondasi perbaikan besar berikutnya,” ujar Romo dalam pernyataannya di Makkah, Arab Saudi, Minggu.

Dalam proses persiapan, kelembagaan haji diperkuat melalui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Romo Syafi’i mengatakan, gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk mendirikan kementerian khusus ini sudah menunjukkan hasil yang nyata. Menurutnya, langkah tersebut adalah langkah strategis yang bersejarah, karena untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan Indonesia, urusan haji diurus oleh institusi yang terfokus dan lebih responsif terhadap kebutuhan jamaah.

Romo menekankan bahwa kementerian baru ini tidak hanya memperbaiki tata kelola haji nasional, tetapi juga memberikan energi baru dalam operasionalisasi. Ia menyebutkan, transformasi ini membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan, termasuk meningkatkan efisiensi dan koordinasi antar-sektor. Dengan adanya kementerian khusus, penyelenggaraan haji dianggap lebih terstruktur dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

Dalam konteks global, Romo mengungkapkan bahwa hanya dua negara yang memiliki kementerian haji khusus, yakni Indonesia dan Arab Saudi. Hal ini memberikan gambaran bahwa kedua negara memiliki komitmen kuat dalam menyelenggarakan ibadah haji secara optimal. Dengan adanya kementerian khusus, Romo berharap keberhasilan yang diraih bisa menjadi referensi bagi negara lain.

Di Arab Saudi, perbaikan layanan di berbagai sektor terlihat jelas. Romo Syafi’i menyebutkan, perusahaan transportasi mengoperasikan bus Shalawat 24 jam, memastikan aksesibilitas jamaah. Di sisi lain, kualitas penginapan dan fasilitas akomodasi dianggap lebih terorganisir, sehingga mengurangi kekacauan selama proses ibadah. Tidak ketinggalan, konsumsi makanan bagi jamaah juga dinilai stabil dan memadai, serta layanan kesehatan menjadi lebih cepat dan efektif.

Romo menambahkan, perbaikan dalam pelayanan haji bukan hanya terbatas pada infrastruktur, tetapi juga mencakup komunikasi yang lebih baik antara pihak penyelenggara dan jamaah. Ia menjelaskan bahwa kementerian baru membuka ruang untuk melibatkan lebih banyak pihak, termasuk pelaku bisnis, akademisi, dan masyarakat umum, dalam menyusun strategi penguatan haji.

Menurut Romo, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah memungkinkan adanya pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Hal ini berdampak pada penerapan standar kualitas yang lebih ketat dalam proses pemilihan jamaah. Selain itu, ada peningkatan pengawasan terhadap keberangkatan, sehingga risiko kesalahan dalam pelayanan bisa diminimalkan.

Romo Syafi’i juga menyampaikan bahwa keberhasilan penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bukti bahwa sistem baru yang diusulkan pemerintah bisa dijalankan secara efektif. Ia menilai, perubahan ini memperkuat kepercayaan jamaah terhadap pemerintah dan menyediakan kenyamanan selama proses ibadah. “Saya yakin, jika terus dilakukan perbaikan, penyelenggaraan haji akan semakin baik, dan masyarakat akan merasakan manfaatnya secara nyata,” ujarnya.

Peningkatan pelayanan juga diiringi dengan perbaikan sistem administrasi. Romo mengatakan, adanya kementerian khusus membuka kemungkinan integrasi data yang lebih cepat antara pihak penyelenggara dan pihak pengelola di Arab Saudi. Hal ini meminimalkan kesalahan dalam pembagian kuota dan pengawasan keberangkatan jamaah. Selain itu, kelembagaan yang lebih terfokus dianggap mampu merespons berbagai masalah secara lebih baik.

Di samping itu, Romo Syafi’i menyoroti peran penting pelaku ekonomi dalam meningkatkan kualitas haji. Ia menyatakan bahwa kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dapat menciptakan layanan yang lebih inovatif, seperti penggunaan teknologi digital untuk mempermudah proses registrasi dan pembayaran. “Ini adalah langkah awal untuk menuju penyelenggaraan haji yang lebih modern dan efisien,” imbuh Romo.

Perubahan tersebut juga diharapkan meningkatkan citra Indonesia sebagai negara yang mampu mengelola haji secara profesional. Romo Syafi’i menegaskan, dengan sistem yang lebih terstruktur, pemerintah bisa memastikan keberlanjutan program haji, bahkan setelah selesainya periode pertama. “Kementerian haji akan menjadi jembatan antara pemerintah dan jamaah, serta memastikan bahwa setiap aspek diurus secara maksimal,” tuturnya.

Sebagai bagian dari transformasi ini, pemerintah juga fokus pada pelatihan tenaga penyelenggara haji. Romo menyebutkan, adanya kementerian khusus memungkinkan pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan, sehingga staf dapat memahami kebutuhan jamaah secara mendalam. Selain itu, pengelolaan anggaran dianggap lebih transparan, yang membantu menekan pengeluaran tidak terduga selama proses ibadah.

Transformasi di sektor haji juga mencakup penggunaan teknologi untuk memantau kesehatan jamaah secara real-time. Romo Syafi’i menambahkan, sistem pemantauan ini berdampak pada keputusan pembatalan keberangkatan, terutama untuk jamaah yang tidak memenuhi kriteria kesehatan. Dengan langkah ini, risiko kesehatan selama ibadah haji bisa ditekan, sehingga meningkatkan keamanan dan kenyamanan jamaah.

Romo menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan haji 2026 adalah bukti bahwa kementerian baru ini mampu mengubah paradigma pengelolaan. “Kami harap perubahan ini menjadi awal dari era baru haji yang lebih baik, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkas Romo Syafi’i, menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan evaluasi untuk memastikan kualitas layanan tetap meningkat.