Key Strategy: BPOM-WHO teken Joint Work Plan 2026-2027 kuatkan sistem kesehatan RI

BPOM dan WHO Indonesia Resmi Menandatangani Kerja Sama Strategis untuk Penguatan Sistem Kesehatan Nasional

Key Strategy – Jakarta, Selasa – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta World Health Organization (WHO) Indonesia telah meneken perjanjian kerja bersama (Joint Work Plan) untuk periode dua tahun 2026–2027. Dokumen ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kerja sama strategis antara kedua institusi dalam mendukung peningkatan sistem kesehatan di Indonesia. Nilai hibah yang disepakati dalam kesepakatan ini mencapai sekitar USD 997.853, yang setara dengan Rp17 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk melaksanakan 63 kegiatan lintas divisi di BPOM, termasuk unit standarisasi, pengawasan, dan laboratorium, serta kegiatan lain yang relevan.

Peningkatan Kerja Sama Strategis

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan bahwa perjanjian ini adalah kelanjutan dari kemitraan yang telah berlangsung sejak tahun 2020. Memasuki tahun keempat pelaksanaan hibah, ia menegaskan bahwa BPOM dan WHO Indonesia terus mendorong sinergi program yang selaras dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional, mandat organisasi kesehatan dunia, serta kebutuhan pengembangan sistem pengawasan obat dan makanan di dalam negeri. “Kerja sama ini membantu memperkuat kapasitas institusi BPOM dalam mengelola berbagai aspek kesehatan, termasuk standarisasi dan pengawasan,” jelasnya.

Ruang Lingkup dan Manfaat Kerja Sama

Kerja sama di bawah JWP 2026–2027 mencakup berbagai bidang, seperti peningkatan kesehatan masyarakat, penguatan sistem kesehatan, pengendalian penyakit menular, imunisasi, serta kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat kesehatan. Selain itu, program ini juga melibatkan pendidikan dan pelatihan (capacity building), diskusi kebijakan (policy dialogue), serta bantuan teknis dari para ahli (expert support). Taruna menambahkan bahwa kolaborasi ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengawasan obat dan makanan, sekaligus memastikan kelembagaan BPOM tetap kompeten dalam memenuhi standar internasional.

“Kerja sama BPOM dan WHO Indonesia merupakan salah satu prioritas kami dalam menjaga kesehatan masyarakat. BPOM memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem pengawasan yang efektif dan adaptif,” ujarnya.

Langkah Strategis untuk Penguatan Kesehatan

Dalam pernyataannya, Taruna menekankan bahwa penandatanganan JWP ini menjadi langkah penting dalam mengembangkan kapasitas BPOM. “Dukungan teknis dari WHO tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional BPOM, tetapi juga memberikan harmonisasi kebijakan dengan standar internasional, sehingga memperkuat posisi BPOM sebagai WHO-Listed Authority untuk vaksin,” katanya. Ia menambahkan bahwa perjanjian ini akan membantu menciptakan sistem pengawasan yang lebih transparan, responsif, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat kelembagaan BPOM.

Kemitraan yang Berkelanjutan

Perwakilan WHO Indonesia, Phoubandith Soulivong, memberikan apresiasi atas kemitraan yang telah terjalin antara BPOM dan WHO. “Kerja sama ini memberikan dampak yang signifikan dalam memperbaiki kualitas layanan kesehatan di Indonesia. BPOM adalah mitra penting yang mendukung upaya WHO dalam mencapai tujuan pembangunan global,” ujarnya. Ia berharap kerja sama di bawah JWP 2026–2027 tidak hanya menguatkan program yang sudah ada, tetapi juga menciptakan inisiatif baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan adanya kolaborasi ini, kami yakin upaya pengendalian penyakit dan pemberdayaan lembaga kesehatan akan lebih terarah dan berdampak luas bagi rakyat Indonesia,” tambahnya.

Peran WHO dalam Membantu BPOM

Soulivong menjelaskan bahwa pelaksanaan JWP ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara BPOM dan WHO dalam berbagai aspek, seperti penguatan kapasitas SDM, pengembangan kebijakan, serta pemberdayaan sistem kesehatan. Ia menegaskan bahwa kehadiran WHO sebagai mitra akan membantu BPOM dalam menciptakan standarisasi yang lebih ketat dan memastikan kebijakan kesehatan berbasis bukti ilmiah. “Ini juga mendukung BPOM dalam menjaga konsistensi pengawasan obat dan makanan, terutama di tengah tantangan kesehatan global yang semakin dinamis,” ujarnya.

Strategi untuk Masa Depan Kesehatan

Kerja sama ini diharapkan dapat berkontribusi pada perbaikan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Taruna menyoroti bahwa pelaksanaan kegiatan lintas unit kerja akan mencakup pelatihan teknis, penguatan infrastruktur, serta penerapan teknologi mutakhir untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. “Dengan dukungan WHO, BPOM dapat merancang sistem pengawasan yang lebih efisien dan cepat merespons kebutuhan masyarakat,” katanya. Ia juga menyinggung bahwa program ini akan memperkuat kemampuan BPOM dalam menghadapi kedaruratan kesehatan, seperti pandemi atau wabah yang mungkin terjadi.

Kesiapan Menghadapi Tantangan Global

Soulivong menambahkan bahwa kerja sama ini akan membantu BPOM dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman kesehatan, baik dari dalam maupun luar negeri. “Kami yakin bahwa kolaborasi antara BPOM dan WHO akan memberikan manfaat yang lebih luas, terutama dalam mengurangi risiko kesalahan pengawasan obat dan makanan,” ujarnya. Ia juga berharap bahwa program ini dapat mempercepat proses regulasi dan implementasi kebijakan kesehatan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Komitmen untuk Kualitas dan Keberlanjutan

BPOM menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan kualitas pengawasan obat dan makanan. Dengan dana hibah ini, BPOM berharap dapat memperkuat kemampuan pengawasannya dalam bidang farmasi, nutrisi, dan keamanan pangan. “Program ini menjadi fondasi penting untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih baik dan berkelanjutan,” kata Taruna. Ia menilai bahwa kegiatan yang dirancang dalam JWP 2026–2027 akan memberikan dampak jangka panjang, terutama dalam memastikan ketersediaan obat dan makanan yang aman bagi masyarakat.

Keseimbangan antara Teknis dan Kebijakan

Taruna juga mengungkapkan bahwa selain dukungan teknis, kerja sama ini membantu harmonisasi kebijakan dengan standar internasional. “Dengan keterlibatan WHO, BPOM dapat merancang kebijakan yang lebih terukur dan berorientasi pada hasil,” jelasnya. Ia menjelaskan bahwa penguatan sistem kesehatan tidak hanya melibatkan peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. “Ini akan menjadi fondasi untuk membangun kesehatan masyarakat yang lebih baik di masa depan,” pungkasnya.

Dengan meneken JWP ini, BPOM dan WHO Indonesia menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Program ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memperkuat kapasitas BPOM, sekaligus mendukung upaya nasional dalam mencapai target kesehatan yang telah ditetapkan. Kedua pihak berharap bahwa kolaborasi ini akan menjadi pilar penting dalam menjaga kesehatan masyarakat Indonesia di tengah dinamika global yang terus berubah.