Special Plan: Pentingnya evaluasi berperspektif gender pastikan standar keselamatan

Pentingnya Evaluasi Berperspektif Gender dalam Memastikan Standar Keselamatan

Special Plan – Di Jakarta, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menggarisbawahi perlunya pendekatan evaluasi berbasis gender agar standar keselamatan, prosedur darurat, serta perencanaan kebijakan transportasi mampu melindungi seluruh pengguna jasa transportasi umum dari ancaman kecelakaan. Anggota Komnas Perempuan, Yuni Asrianti, mengungkapkan bahwa pendekatan ini tidak hanya mengarah pada pengurangan risiko kecelakaan, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender yang sering terjadi di ruang publik. “Evaluasi dengan perspektif gender adalah kunci untuk memastikan bahwa standar keselamatan, prosedur darurat, dan kebijakan transportasi yang dirancang benar-benar melayani semua pengguna, khususnya perempuan dan kelompok rentan,” tegasnya dalam wawancara di Jakarta, Rabu (29/4).

Kritik yang disampaikan Yuni Asrianti muncul sebagai tanggapan atas kecelakaan besar yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, pada malam hari Senin (27/4). Insiden tersebut melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line yang beroperasi lintas Cikarang. Menurut data resmi, kejadian itu mengakibatkan kehilangan nyawa 15 perempuan dan banyak korban luka. Yuni menekankan bahwa insiden ini menjadi contoh nyata bagaimana kekurangan infrastruktur transportasi tidak hanya menimbulkan risiko fisik, tetapi juga meningkatkan rentan terhadap kekerasan gender di ruang umum. “Masalah ini tidak bisa dianggap sebagai kebetulan, tetapi merupakan konsekuensi dari pengabaian terhadap kebutuhan perempuan dalam perancangan sistem transportasi,” tambahnya.

“Pentingnya evaluasi berperspektif gender untuk memastikan bahwa standar keselamatan, prosedur darurat, dan desain kebijakan transportasi benar-benar melindungi semua penggunanya dari risiko kecelakaan dan secara khusus perempuan serta kelompok rentan, juga dari kekerasan berbasis gender di ruang publik,” kata Yuni Asrianti.

Dalam penjelasannya, Yuni menyoroti bahwa PT KAI, operator kereta api tersebut, belum memberikan perhatian serius terhadap perbaikan infrastruktur dan teknologi perlintasan. Ia menyebutkan bahwa kebanyakan titik-titik perlintasan masih bergantung pada sistem manual, yang berpotensi menimbulkan penundaan dalam pelayanan. “Ini menunjukkan bahwa pengembangan infrastruktur keselamatan dianggap kurang prioritas, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam menjamin keselamatan yang adil bagi semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan pekerja yang mengandalkan transportasi umum untuk mobilitas harian mereka,” jelasnya.

Komnas Perempuan juga memperingatkan bahwa kebijakan transportasi yang tidak melibatkan perspektif gender mungkin meningkatkan ketimpangan dalam pengalaman pengguna. Contohnya, jalur atau perlintasan yang tidak dirancang untuk memudahkan akses perempuan bisa memicu kecelakaan berulang. “Dengan memasukkan perempuan sebagai subjek utama dalam evaluasi, kita bisa mengidentifikasi celah-celah yang sering diabaikan, seperti ketidaknyamanan dalam pencahayaan, penggunaan ruang, dan keselamatan di malam hari,” lanjut Yuni. Menurutnya, faktor gender perlu menjadi komponen integral dalam setiap keputusan kebijakan transportasi.

Peristiwa Kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur

Insiden di Stasiun Bekasi Timur menjadi sorotan karena menimbulkan korban luka dan meninggal yang sebagian besar adalah perempuan. Yuni menyoroti bahwa kejadian ini tidak hanya menggambarkan kegagalan infrastruktur, tetapi juga mengungkap kelalaian dalam memastikan ruang publik menjadi aman bagi semua. “Perempuan sering kali menjadi korban yang paling rentan dalam kecelakaan transportasi, terutama karena peran mereka sebagai pengguna utama dalam situasi tertentu seperti saat bepergian sendirian di jam sibuk atau dalam kondisi gelap,” katanya. Ia menambahkan bahwa konsekuensi kecelakaan ini tidak hanya menyebabkan kerugian fisik, tetapi juga memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem transportasi umum.

Komnas Perempuan juga menyoroti bahwa kejadian serupa bisa dihindari dengan melakukan evaluasi berkala berbasis gender. Menurut Yuni, peningkatan kesadaran tentang isu-isu gender dalam desain transportasi bisa mengurangi risiko kecelakaan yang menimpa perempuan. “Jika infrastruktur dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan perempuan, misalnya dengan menambahkan lampu penerangan atau penambahan jalur khusus, maka kecelakaan seperti ini akan lebih jarang terjadi,” imbuhnya. Ia menekankan bahwa evaluasi ini bukan hanya tentang kuantitas, tetapi juga kualitas perlindungan yang diberikan kepada setiap pengguna jasa transportasi.

“Infrastruktur dan teknologi perlintasan kereta masih terbatas, termasuk sistem manual di banyak titik menunjukkan penundaan terjadi dalam kurun waktu lama yang mengindikasikan kelalaian serius dalam penyediaan infrastruktur keselamatan yang memadai, setara, dan inklusif bagi semua warga, termasuk bagi perempuan pekerja yang bergantung pada transportasi publik untuk mobilitas harian mereka,” kata Yuni Asrianti.

Kelalaian ini, menurut Yuni, terjadi karena kebijakan transportasi tidak mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan dan kelompok rentan. “Dalam banyak kasus, infrastruktur transportasi dibuat berdasarkan pengalaman pria, sehingga mengabaikan hal-hal yang bisa memicu risiko bagi perempuan, seperti mobilitas di waktu malam atau ketidaknyamanan dalam berpakaian,” jelasnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan gender-based dalam evaluasi adalah langkah penting untuk menciptakan ruang yang lebih aman dan adil bagi semua pengguna.

Kritik terhadap PT KAI

Komnas Perempuan juga mengkritik PT KAI karena dituding tidak melakukan perbaikan infrastruktur secara berkala. Yuni menyoroti bahwa kecelakaan di Bekasi Timur bukanlah kejadian pertama, tetapi menunjukkan bahwa sistem tersebut belum mencapai tingkat keamanan yang diperlukan. “Mengapa perlintasan yang sering digunakan oleh perempuan dan pekerja tetap berisiko tinggi? Ini menunjukkan bahwa