Meeting Results: Perempuan bisa memimpin, tapi ruang publik belum sepenuhnya aman

Perempuan Bisa Memimpin, Tapi Ruang Publik Belum Sepenuhnya Aman

Meeting Results – Di Jakarta, sebuah diskusi penting mengenai kepemimpinan perempuan dan keamanan ruang publik digelar oleh Gerakan Rakyat (GERAK) dalam acara Kartini Hari Ini pada Senin (27/4). Acara ini mengundang berbagai pemikir dan praktisi untuk menjelaskan tantangan yang dihadapi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam mengakses kekuasaan, pemenuhan hak, serta lingkungan fisik dan digital yang aman. Diskusi yang dipandu oleh Margaretta Putri, Direktur Kerja Sama Hubungan Antarlembaga dan Luar Negeri GERAK, memperlihatkan dinamika kompleks antara kesetaraan dan keselamatan.

Perspektif Mengejutkan Tentang Kepemimpinan Perempuan

Kepala Dewan Pers, Ninik Rahayu, menggarisbawahi bahwa peluang perempuan untuk menjadi pemimpin semakin luas, tetapi dalam penerapan nyata, tantangan struktural dan budaya masih menghalangi. Meskipun seorang perempuan mampu memimpin, kata Ninik, sistem yang mendukungnya belum sepenuhnya terbentuk. “Perempuan bukan hanya memasuki sistem, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengemban peran kepemimpinan. Kuncinya adalah memastikan sistem itu benar-benar inklusif, serta ekosistemnya saling memperkuat dari berbagai pihak,” jelasnya dalam wawancara.

“Perempuan bukan hanya ikut dalam sistem, tapi juga memiliki kapasitas untuk memimpin. Tantangannya adalah memastikan sistem itu benar-benar inklusif, dan ekosistem tersebut harus saling mendukung dari berbagai pihak,” ujar Ninik Rahayu.

Di sisi lain, Eva Kusuma Sundari, Pendiri Institute Sarinah, mengungkapkan bahwa walaupun regulasi mengenai hak perempuan telah dirancang secara luas, implementasinya di lapangan masih menghadapi hambatan. Menurutnya, aturan yang ada tidak cukup untuk mengubah realitas sehari-hari perempuan. “Hari ini, persoalan perempuan tidak lagi hanya tentang keberadaan aturan, tetapi bagaimana nilai-nilai itu benar-benar dijalankan, dengan membangun kesadaran dan penerapan dari sila kedua Pancasila,” tegas Eva.

“Persoalan perempuan hari ini bukan lagi soal ada atau tidaknya aturan, tetapi bagaimana aturan atau nilai-nilai itu benar-benar dijalankan, dengan membangun kesadaran serta penerapan dari sila kedua Pancasila,” kata Eva Kusuma Sundari.

Dalam konteks kebijakan, Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, Dwi Oktavia, menegaskan bahwa keamanan ruang publik tetap menjadi tantangan utama. Berbagai bentuk pelecehan, baik secara verbal, non-verbal, maupun digital, masih sering terjadi dan sering dianggap remeh oleh masyarakat. “Kita harus bergerak bersama untuk memastikan ruang publik aman bagi semua. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang merumuskan dan memperbaharui regulasi terkait PPAPP agar kebijakan ini lebih efektif,” jelas Dwi.

“Ruang publik belum sepenuhnya aman, dan ini harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang merumuskan dan memperbaharui regulasi pemda terkait PPAPP, sehingga ruang publik menjadi aman bagi semua,” katanya.

Perjuangan Kartini dan Tanggung Jawab Kolaboratif

Sejarawan sekaligus Dekan FIB UI 2021-2025, Bondan Kanumoyoso, menggarisbawahi bahwa perubahan sosial tidak bisa hanya ditempatkan pada perempuan sendiri. “Kartini adalah simbol perjuangan bangsa Indonesia, dan surat-suratnya yang tidak terpublikasi sebelumnya memperjuangkan kemerdekaan nasional jauh sebelum Soekarno atau Tan Malaka,” jelas Bondan. Ia menegaskan bahwa perjuangan Kartini tidak hanya mengarah pada hak perempuan, tetapi juga pada kemajuan bangsa. “Perubahan tidak bisa berjalan tanpa keterlibatan laki-laki. Ini adalah tanggung jawab bersama, dan kepemimpinan perempuan pasti akan membawa perspektif unik yang berbeda dari laki-laki,” tegasnya.

“Perjuangan Kartini bukan hanya untuk perempuan saja, namun juga untuk bangsa Indonesia yang tercerahkan. Maka, perubahan tidak bisa berjalan tanpa keterlibatan laki-laki. Ini adalah tanggung jawab bersama, kepemimpinan perempuan tentu akan mempunyai nilai tersendiri dengan karakteristik yang berbeda dari laki-laki,” tegas Bondan Kanumoyoso.

Gerakan Rakyat (GERAK) berharap diskusi seperti ini mendorong keterlibatan aktif dari berbagai sektor masyarakat. Ketua Umum GERAK, Dhini Mudiani, menekankan bahwa peringatan Hari Kartini tidak cukup menjadi momen simbolik, tetapi harus menjadi momentum untuk berkomitmen nyata. “Kita perlu kolaborasi lintas sektor, mulai dari perempuan dan laki-laki, pemerintah, komunitas, hingga masyarakat, agar ruang publik tidak hanya terbuka, tetapi juga aman dan bermartabat,” ujarnya.

“Talkshow ini diharapkan menjadi titik awal untuk memperkuat kesadaran kolektif sekaligus mendorong langkah konkret dalam menghadirkan ruang yang tidak hanya terbuka, tetapi juga aman dan bermartabat bagi semua,” katanya.

Dalam wawancara tersebut, berbagai anggapan muncul mengenai kesenjangan antara prinsip kesetaraan dan kenyataan di lapangan. Meskipun aturan mengenai hak perempuan semakin lengkap, kesadaran kolektif terhadap implementasinya masih kurang. Eva Kusuma Sundari menyebut