Key Strategy: MPR: Pemerintah perlu sesuaikan ilmu di perguruan tinggi dengan dunia kerja

MPR: Pemerintah perlu sesuaikan ilmu di perguruan tinggi dengan dunia kerja

Key Strategy – Jakarta – Perguruan tinggi di Indonesia perlu melakukan penyesuaian kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan industri. Pernyataan ini disampaikan oleh Lestari Moerdijat, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, dalam sebuah keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa. Menurut Rerie, sapaan akrabnya, keterampilan mahasiswa tidak selaras dengan tuntutan pasar kerja, sehingga mengakibatkan banyak lulusan kesulitan mencari pekerjaan.

Ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan industri

Rerie menekankan bahwa upaya untuk menyelaraskan kurikulum perguruan tinggi dengan dinamika dunia kerja tidak bisa ditunda. Hal ini penting karena perubahan di berbagai sektor sudah berdampak nyata terhadap proses rekrutmen. “Perlu adanya koordinasi antara pemerintah, universitas, dan perusahaan agar program studi dapat beradaptasi dengan kebutuhan pasar,” jelasnya.

“Upaya untuk mengakhiri ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar kerja dan kualitas lulusan perguruan tinggi tidak bisa ditunda lagi, di tengah perubahan yang terjadi di sejumlah sektor,” kata Mbak Rerie.

Dalam konteks ini, Rerie menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka pengangguran mencapai 7,28 juta orang pada Februari 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,01 juta orang merupakan lulusan perguruan tinggi. Angka ini menegaskan adanya jurang antara ilmu yang diajarkan di kampus dan kebutuhan dunia kerja.

Ketidaksesuaian tersebut, menurut Rerie, berakar dari pergeseran teknologi yang pesat dalam era globalisasi. Banyak bidang industri kini membutuhkan keterampilan yang berbeda dari kurikulum yang dijalankan selama ini. Misalnya, bidang teknologi informasi, manufaktur, atau layanan digital sudah berkembang pesat, tetapi perguruan tinggi belum sepenuhnya mengikuti perubahan tersebut.

Solusi melalui kolaborasi antarpihak

Rerie menyarankan pemerintah dan perguruan tinggi harus bekerja sama dengan perusahaan untuk menyesuaikan program studi. “Perguruan tinggi perlu terus beradaptasi, mengikuti perkembangan industri,” tegasnya. Dengan kerja sama yang baik, universitas bisa mengalirkan mahasiswa ke bidang yang paling dibutuhkan, sekaligus memastikan lulusan siap bekerja sejak awal.

Salah satu langkah yang direkomendasikan Rerie adalah penerapan kurikulum berbasis kompetensi. Dengan pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori tetapi juga diberi kesempatan untuk memperoleh pengalaman praktis melalui kerja sama dengan dunia usaha. Selain itu, perguruan tinggi juga perlu memperbarui metode pengajaran agar relevan dengan tren industri terkini.

“Langkah segera untuk mengantisipasi perubahan tersebut diharapkan mampu menekan angka pengangguran saat ini,” katanya.

Dalam menciptakan lulusan yang berkualitas, Rerie menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, universitas, dan sektor swasta. “Kolaborasi ini membantu memastikan bahwa program studi tidak hanya berfokus pada akademik tetapi juga pada keterampilan yang dibutuhkan di lapangan,” paparnya. Misalnya, pengajaran yang berbasis teknologi seperti pemrograman, analisis data, atau manajemen digital bisa menjadi bagian integral dari kurikulum.

Menurut Rerie, kemajuan teknologi adalah faktor utama yang menyebabkan ketidaksesuaian ini. “Dunia kerja kini membutuhkan sumber daya manusia yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan cepat,” kata Rerie. Contohnya, lulusan jurusan ekonomi mungkin tidak cukup jika tidak menguasai analisis data atau kecerdasan buatan. Oleh karena itu, universitas harus terus berinovasi dalam mengembangkan kurikulum.

Kerja sama dengan perusahaan juga bisa membantu mengidentifikasi kebutuhan pasar secara langsung. “Dengan memasukkan masukan dari perusahaan, perguruan tinggi dapat mengurangi risiko kurangnya keterampilan pada lulusannya,” tambah Rerie. Selain itu, Rerie menyarankan pemerintah menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan pelatihan keterampilan khusus di sektor-sektor strategis.

Target penurunan angka pengangguran

Dalam upaya menurunkan angka pengangguran, Rerie optimis bahwa langkah-langkah kolaboratif ini bisa memberikan dampak signifikan. “Dengan adanya penyesuaian dalam pendidikan, lulusan akan lebih mudah diterima di dunia kerja,” katanya. Rerie juga mengingatkan bahwa perubahan harus dilakukan secara bertahap tetapi efektif, agar tidak ada kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan industri.

Masalah pengangguran akibat ketidaksesuaian pendidikan dan lapangan kerja bukan hanya berdampak pada individu tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi nasional. Jumlah pengangguran yang tinggi mengurangi produktivitas dan memperparah ketimpangan sosial. Rerie menegaskan bahwa pemerintah harus menjadi penggerak utama dalam mengatasi masalah ini.

Sementara itu, Rerie juga menyoroti peran perguruan tinggi dalam memperbarui diri. “Universitas harus dinamis dalam mengikuti perkembangan dunia kerja, tidak hanya menunggu perubahan tetapi juga memproaktif mengantisipasi kebutuhan masa depan,” jelasnya. Hal ini bisa dilakukan melalui penggunaan teknologi dalam pengajaran, serta penerapan metode pembelajaran berbasis proyek atau kerja sama dengan industri.

Dengan adanya penyesuaian tersebut, Rerie berharap angka pengangguran bisa berkurang secara signifikan. “Lulusan akan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan posisi yang ditawarkan, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk bekerja,” tambahnya. Rerie juga mengingatkan bahwa keberhasilan ini memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk masyarakat yang perlu mendukung perubahan tersebut.

Kebutuhan untuk menyelaraskan pendidikan dengan dunia kerja juga menjadi perhatian utama dalam reformasi sistem pendidikan nasional. Rerie menekankan bahwa kurikulum harus selalu diperbarui agar tidak ketinggalan dalam menghadapi tantangan global. “Dengan pendekatan yang tepat, perguruan tinggi bisa menjadi mitra dalam mengembangkan SDM berkualitas,” katanya.