Kemkomdigi dorong pusat data tumbuh merata hingga Indonesia timur

Pemerataan Pusat Data Jadi Fokus Infrastruktur Digital Nasional

Menggalangkebaikan.com – Pemerintah menyiapkan langkah regulatif untuk mendorong pertumbuhan pusat data di lebih banyak wilayah Indonesia, termasuk kawasan timur yang masih memerlukan penguatan infrastruktur digital. Arah tersebut dimaksudkan agar fasilitas penyimpanan dan pemrosesan data tidak hanya berkembang di daerah yang lebih dahulu maju secara ekonomi dan teknologi.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan kebijakan pemerataan ini saat Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Kamis. Pendekatan yang digunakan sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperluas konektivitas nasional, yakni menggabungkan pembangunan di wilayah mapan dengan daerah yang membutuhkan percepatan.

“Ya, kita mengarahkannya lewat regulasi. Sama seperti pemerataan konektivitas yang kita bangun,” kata Nezar Patria.

Regulasi dan lelang frekuensi sebagai instrumen pemerataan

Salah satu pola yang telah diterapkan dalam pembangunan jaringan telekomunikasi ialah kewajiban bagi pemenang lelang frekuensi untuk membangun layanan pada dua kategori wilayah. Selain menjangkau daerah dengan pasar yang telah tumbuh, operator juga diminta menghadirkan jaringan di kawasan yang masih perlu dikembangkan.

Skema tersebut memungkinkan pembangunan dilaksanakan secara berimbang, misalnya melalui kombinasi proyek di Jawa dan Papua. Dengan pendekatan ini, pengembangan infrastruktur tidak hanya bergerak mengikuti pusat aktivitas ekonomi yang telah ada, melainkan turut membuka akses digital di wilayah lain.

Prinsip serupa akan menjadi pertimbangan dalam pertumbuhan pusat data. Fasilitas ini memegang peran penting karena menjadi tempat pengelolaan, penyimpanan, dan pemrosesan informasi digital yang digunakan oleh pemerintah, perusahaan, institusi pendidikan, serta layanan publik.

Dalam konteks kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), kebutuhan pusat data menjadi semakin besar. Sistem AI membutuhkan kemampuan komputasi, ketersediaan data, serta infrastruktur yang dapat bekerja stabil. Karena itu, pembangunan fasilitas pendukung AI tidak diarahkan hanya bertumpu pada Jawa Tengah dan Batam.

Kapasitas proyek dapat mencapai 1,3 GW

Nezar menyebut proyek-proyek pusat data yang sedang dipersiapkan di Indonesia ditargetkan memiliki kapasitas gabungan hingga 1,3 gigawatt atau GW. Angka tersebut menggambarkan besarnya kebutuhan energi yang menyertai pengoperasian pusat data, mulai dari perangkat komputasi hingga sistem penunjang agar layanan dapat berjalan andal.

Lokasi pembangunan tidak dapat dipilih hanya karena tersedia lahan atau minat investasi. Pengembangannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri yang akan menggunakan fasilitas tersebut. Ketersediaan listrik, kualitas konektivitas, kesiapan sumber daya, dan kecocokan kawasan menjadi unsur yang saling berkaitan.

Perizinan pendirian pusat data sendiri tidak berada sepenuhnya di bawah kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital. Prosesnya juga melibatkan kementerian yang membidangi investasi dan industri. Sementara itu, gagasan untuk menetapkan pembangunan pusat data sebagai Proyek Strategis Nasional masih dibahas.

Status PSN berpotensi menjadi salah satu aspek penting dalam percepatan proyek infrastruktur berskala besar. Namun, pembahasan yang berlangsung menunjukkan bahwa pengembangan pusat data membutuhkan penyesuaian lintas sektor, bukan semata keputusan dari satu lembaga.

Ekosistem lokal menentukan keandalan pusat data

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi Wayan Toni Supriyanto menekankan bahwa pemerataan fasilitas data harus disusun dengan perencanaan matang. Pertimbangan utamanya mencakup kesiapan pasar, sumber daya yang tersedia, pasokan energi, serta dukungan konektivitas di dalam dan luar negeri.

“Kami perlu memprioritaskan kawasan-kawasan tertentu dengan mempertimbangkan kebutuhan pemerintah, industri, dunia pendidikan, dan layanan publik. Selain itu, pasokan energi dan kesesuaian lokasi juga merupakan hal penting,” kata Wayan.

Pusat data tidak cukup dibangun sebagai proyek fisik. Agar mampu beroperasi secara konsisten, setiap lokasi perlu memiliki ekosistem pendukung yang memadai. Hal ini mencakup jaringan komunikasi yang kuat, pasokan daya yang sesuai, lokasi yang tepat, serta keterhubungan dengan kebutuhan pengguna.

Bagi wilayah di luar pusat pertumbuhan digital yang telah ada, hadirnya pusat data dapat memperluas pilihan lokasi bagi aktivitas teknologi. Namun, keberhasilannya tetap bergantung pada kecocokan antara investasi, infrastruktur dasar, dan permintaan nyata dari sektor-sektor yang akan memanfaatkan layanan tersebut.

Pemerintah juga sedang menyiapkan pengaturan untuk kabel bawah laut dan pusat data. Rancangan Peraturan Presiden mengenai dua bidang tersebut telah disusun dan memasuki tahap konsultasi publik. Pengaturan kabel bawah laut relevan karena konektivitas internasional dan antardaerah menjadi bagian penting dari lalu lintas data modern.

Konsultasi publik membuka ruang bagi pelaku industri, instansi pemerintah, dan perusahaan swasta untuk memberikan masukan. Keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar regulasi yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan operasional di lapangan sekaligus mendukung arah pemerataan infrastruktur digital nasional.

Dengan fokus pada distribusi lokasi, kesiapan energi, jaringan, dan kebutuhan pengguna, pembangunan pusat data diharapkan tidak hanya memperbesar kapasitas nasional. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk membuat manfaat ekonomi digital dan layanan berbasis data dapat menjangkau lebih banyak kawasan di Indonesia.