Pemkab Bekasi terima World Bank bahas tata kelola TPST Kertamukti

Bekasi Perkuat Pengelolaan Sampah melalui Optimalisasi TPST Kertamukti

Menggalangkebaikan.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi menempatkan penguatan pengelolaan sampah sebagai agenda penting di tengah kebutuhan sistem yang semakin terpadu dan berkelanjutan. Upaya tersebut kembali dibahas dalam audiensi bersama perwakilan World Bank, Kementerian Pekerjaan Umum, serta tim pendamping program Indonesia Solid Waste Management Project (ISWMP) di Cikarang, Rabu.

Pertemuan itu memberi perhatian pada rehabilitasi dan peningkatan fungsi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kertamukti di Kecamatan Cibitung. Fasilitas ini diharapkan dapat bekerja lebih baik sebagai bagian dari penguatan kapasitas daerah dalam menangani sampah secara aman, efektif, dan berkelanjutan.

Fokus pada kemitraan dan pengelolaan operasional

Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyatakan pembahasan mencakup kerja sama antarpihak, pengelolaan kontrak, serta langkah untuk memaksimalkan operasional TPST Kertamukti.

“Jadi tadi kita membahas kemitraan, manajemen kontrak serta optimalisasi pengelolaan sampah di TPST Kertamukti,” kata Asep Surya Atmaja.

Kunjungan tersebut juga dipandang sebagai kesempatan untuk mengevaluasi pelaksanaan program, mempererat koordinasi, dan menegaskan komitmen bersama. Pemkab Bekasi ingin memastikan upaya perbaikan di TPST Kertamukti tidak berhenti pada perencanaan, melainkan menghasilkan pengoperasian fasilitas yang konsisten dalam jangka panjang.

“Pemkab Bekasi berkomitmen mendukung optimalisasi TPST Kertamukti agar dapat beroperasi secara aman, efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam pengelolaan sampah, fasilitas pengolahan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menerima material yang masuk. Kinerja fasilitas juga bergantung pada bagaimana proses kerja diatur, peralatan dirawat, pembiayaan disiapkan, serta pihak-pihak yang terlibat menjalankan tanggung jawabnya. Karena itu, pembahasan mengenai tata kelola menjadi bagian penting dalam penguatan TPST Kertamukti.

Infrastruktur perlu didukung kesiapan kelembagaan

Asep menekankan bahwa keberhasilan sistem pengolahan sampah tidak dapat semata-mata diukur dari tersedianya bangunan maupun mesin. Kesiapan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, kecukupan pendanaan, pemeliharaan alat, dan tata kelola yang tertib menjadi unsur yang menentukan apakah fasilitas dapat bekerja secara optimal.

Hal tersebut penting karena fasilitas yang dibangun memerlukan pengelolaan rutin setelah mulai beroperasi. Perencanaan operasional, pengawasan kontrak, penanganan hambatan teknis, hingga koordinasi lintas instansi harus berjalan seiring agar manfaat investasi dapat dirasakan secara nyata.

Pemerintah Kabupaten Bekasi meminta perangkat daerah yang terkait untuk menelaah berbagai kendala dalam pelaksanaan ISWMP. Setiap persoalan diharapkan dapat ditindaklanjuti secara konkret melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan tim pendamping, disertai sasaran penyelesaian yang jelas.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa perbaikan pengelolaan sampah memerlukan pembagian peran yang terukur. Pemerintah daerah menjalankan fungsi di tingkat lokal, sementara koordinasi dengan pemerintah pusat, World Bank, dan mitra pendamping dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program serta penguatan kapasitas pengelolaan.

Pengolahan sampah terintegrasi menjadi arah pengembangan

Selain meningkatkan operasi TPST Kertamukti, Pemkab Bekasi juga mendorong pengembangan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik atau PSEL. Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem penanganan sampah di wilayah Kabupaten Bekasi.

Pengembangan beberapa jenis fasilitas pengolahan perlu ditempatkan dalam satu arah yang saling mendukung. Sistem yang terintegrasi berpotensi membantu mengurangi beban sampah menuju tempat pemrosesan akhir, sekaligus meningkatkan manfaat yang dapat diperoleh dari pengelolaan sampah.

Bagi masyarakat, pengelolaan yang lebih baik berkaitan langsung dengan lingkungan yang lebih tertata dan layanan publik yang dapat bekerja lebih konsisten. Namun, hasil tersebut membutuhkan proses yang tidak hanya bertumpu pada pembangunan fasilitas baru. Keberlanjutan operasional, ketersediaan tenaga pengelola, dan disiplin pelaksanaan menjadi bagian yang sama pentingnya.

“Pastinya saya berharap pertemuan ini akan menghasilkan suatu kesepakatan mengenai langkah-langkah prioritas dan pembagian tanggung jawab yang terukur,” kata Asep.

Kesepakatan mengenai prioritas dan tanggung jawab dapat membantu setiap pihak memahami tahapan yang perlu dijalankan. Dengan demikian, tindak lanjut program tidak berhenti pada pembahasan, tetapi diarahkan pada penyelesaian kebutuhan yang telah diidentifikasi.

Sinergi untuk manfaat yang lebih nyata

Pelaksanaan ISWMP di Kabupaten Bekasi diharapkan mampu memberikan hasil yang terasa bagi masyarakat. Program ini menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, World Bank, dan para pemangku kepentingan dalam memperbaiki kapasitas pengelolaan sampah.

“Melalui sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, World Bank dan para pemangku kepentingan, optimalisasi TPST Kertamukti diharapkan dapat memperkuat kapasitas Kabupaten Bekasi menangani persoalan sampah secara lebih aman, efektif serta berkelanjutan,” kata Asep.

Optimalisasi TPST Kertamukti pada akhirnya diarahkan untuk membangun sistem yang mampu bekerja secara berkelanjutan, bukan sekadar menjawab kebutuhan sesaat. Pertemuan bersama World Bank dan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi langkah untuk memperjelas koordinasi, mengevaluasi kendala, serta menyiapkan tindak lanjut yang dapat memperkuat pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi.