Bakom RI apresiasi rekor tertinggi indeks kerukunan umat beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama 2025 Mencapai Rekor Baru

Menggalangkebaikan.com – Penguatan kehidupan beragama yang inklusif di Indonesia mencatat capaian penting pada 2025. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) mencapai 77,89, skor tertinggi sejak pengukuran indeks tersebut dimulai pada 2015.

Capaian ini mendapat apresiasi dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia. Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, menilai Kementerian Agama telah menjalankan peran penting dalam menempatkan agama sebagai unsur yang memperkuat persatuan nasional.

“Kemenag telah berhasil meningkatkan agama sebagai alat persatuan nasional. Itu yang luar biasa saya lihat,” kata Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan.

IKUB 2025 diukur melalui kerja sama Kementerian Agama dan Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat Universitas Indonesia. Angka 77,89 tersebut mencerminkan perkembangan positif dalam upaya menjaga relasi yang harmonis di tengah masyarakat Indonesia yang beragam agama, keyakinan, budaya, dan latar sosial.

Toleransi Menjadi Dimensi dengan Nilai Tertinggi

Pengukuran IKUB mencakup tiga dimensi utama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kebersamaan. Dimensi toleransi mencatat nilai 88,82, menjadi komponen dengan skor paling tinggi. Nilai ini menandakan pentingnya ruang sosial yang memungkinkan warga menjalankan keyakinannya secara damai serta menghormati perbedaan yang ada.

Dimensi kesetaraan memperoleh skor 79,35. Aspek ini berkaitan dengan perlakuan yang adil bagi pemeluk agama dan kepercayaan dalam kehidupan bersama. Sementara itu, dimensi kebersamaan berada pada angka 65,49. Nilai tersebut menunjukkan bahwa penguatan interaksi, kerja sama, dan perjumpaan positif lintas kelompok masih menjadi pekerjaan yang perlu terus dikembangkan.

Tiga ukuran tersebut tidak hanya menggambarkan suasana hubungan antarumat beragama, tetapi juga memberikan gambaran mengenai pentingnya membangun kepercayaan di tingkat masyarakat. Kerukunan tidak berhenti pada ketiadaan konflik. Kerukunan juga tumbuh melalui keterlibatan warga dalam kegiatan bersama, penghormatan terhadap hak orang lain, serta kesediaan menjaga ruang publik agar tetap terbuka bagi semua pihak.

Agama Dipandang Sebagai Penguat Integritas

Selain menyoroti peningkatan indeks, Syahganda juga memberi perhatian pada upaya menjadikan nilai keagamaan sebagai fondasi pembentukan karakter masyarakat. Dalam pandangannya, penguatan nilai moral memiliki kaitan dengan pencegahan praktik korupsi dan peneguhan integritas dalam kehidupan sehari-hari.

“Yang kedua, telah berhasil menjadikan agama sebagai alat pembebasan dari budaya korupsi,” ujar Syahganda.

Pernyataan tersebut menekankan bahwa ajaran agama tidak semata hadir dalam ranah ritual, melainkan dapat diterapkan dalam perilaku sosial dan penyelenggaraan layanan publik. Nilai kejujuran, tanggung jawab, amanah, dan kepedulian terhadap sesama dapat menjadi dasar etis untuk menolak penyalahgunaan kewenangan maupun praktik rasuah.

Langkah pencegahan korupsi yang disiapkan Kementerian Agama mencakup pengembangan digitalisasi birokrasi. Kebijakan ini diarahkan untuk mengurangi transaksi tunai dan membatasi kebutuhan pertemuan tatap muka dalam proses layanan. Penggunaan sistem digital dapat membantu menciptakan alur administrasi yang lebih tertata, sekaligus mempersempit ruang terjadinya praktik yang tidak sesuai aturan.

Digitalisasi juga relevan bagi masyarakat karena pelayanan yang lebih jelas dan terdokumentasi dapat memudahkan warga memahami prosedur yang harus ditempuh. Dalam konteks tata kelola, perubahan seperti ini membutuhkan konsistensi, pengawasan, serta pemahaman dari petugas dan pengguna layanan agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata.

Pendidikan Antikorupsi Lintas Agama

Upaya membangun integritas turut diperkuat melalui kolaborasi Kementerian Agama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kerja sama tersebut menghasilkan buku pendidikan antikorupsi lintas agama dan pembentukan Forum Penyuluh Antikorupsi bagi tenaga pendidik.

Pendidikan antikorupsi lintas agama memiliki arti penting karena nilai kejujuran dan tanggung jawab dapat disampaikan melalui pendekatan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tenaga pendidik dan penyuluh mempunyai posisi strategis untuk membicarakan risiko korupsi, dampaknya terhadap pelayanan publik, serta pentingnya menumbuhkan keberanian menolak tindakan yang merugikan kepentingan bersama.

Forum Penyuluh Antikorupsi dapat menjadi wadah penguatan peran pendidik dalam menyampaikan pesan moral secara berkelanjutan. Pembentukan karakter tidak berlangsung dalam satu kegiatan saja. Ia memerlukan contoh, pembiasaan, dialog, dan dukungan dari lingkungan keluarga, pendidikan, komunitas, serta lembaga publik.

Kerukunan sebagai Modal Kehidupan Bersama

Rekor IKUB 2025 memberi gambaran bahwa penguatan toleransi dan kesetaraan terus memiliki tempat penting dalam agenda kehidupan kebangsaan. Indonesia membutuhkan relasi sosial yang sehat agar perbedaan tidak menjadi alasan untuk saling menjauh atau memicu ketegangan.

Namun, capaian indeks juga dapat dibaca sebagai dorongan untuk memperkuat dimensi kebersamaan. Pertemuan lintas kelompok, kerja sosial, pendidikan, dan komunikasi yang saling menghargai dapat membantu warga mengenal satu sama lain secara lebih dekat. Ketika masyarakat memiliki pengalaman bekerja bersama, prasangka lebih mudah dikurangi dan rasa saling percaya dapat tumbuh.

Penguatan kerukunan serta pendidikan integritas berjalan dalam arah yang saling melengkapi. Kehidupan beragama yang damai membutuhkan penghormatan terhadap martabat manusia, sedangkan pemberantasan korupsi membutuhkan kesadaran bahwa kepentingan umum harus dijaga. Capaian IKUB 77,89 menjadi catatan penting sekaligus pengingat bahwa nilai persatuan dan kejujuran perlu terus diterjemahkan dalam tindakan nyata.