Menkum minta jajarannya patroli siber jaring aspirasi masyarakat

Kemenkum Dorong Patroli Siber untuk Menampung Keluhan Publik

Menggalangkebaikan.com – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta seluruh jajaran Kementerian Hukum memperkuat pemantauan ruang digital agar aspirasi, kritik, serta keluhan masyarakat dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus membuka ruang pengawasan yang lebih dekat dengan warga.

Pesan tersebut disampaikan Supratman dalam kegiatan PASTI Ada Solusi di Jakarta, Jumat. Ia menegaskan bahwa media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga kanal penting untuk melihat pengalaman masyarakat ketika berurusan dengan layanan Kementerian Hukum.

“Menteri saja memberi komentar kepada posting -an yang teman-teman lakukan. Saya komentar,” ucap Supratman.

Ia menginginkan patroli siber dilakukan secara aktif, bukan sekadar menunggu pengaduan masuk melalui jalur formal. Dengan pemantauan yang konsisten, jajaran Kemenkum diharapkan mampu menemukan persoalan layanan sejak awal, memberi penjelasan yang diperlukan, dan menyiapkan penyelesaian sesuai kewenangan masing-masing.

Hambatan SDM dan Anggaran Diminta Segera Dilaporkan

Supratman juga meminta unit kerja tidak menunda penyampaian kendala apabila pengawasan digital maupun pelayanan kepada masyarakat menghadapi keterbatasan sumber daya manusia atau anggaran. Ia menyatakan siap bersama Sekretaris Jenderal Kemenkum untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Penanganan kendala dapat mencakup koordinasi dengan Kementerian Keuangan, terutama jika diperlukan penyesuaian pembiayaan dan pengaturan pendukung. Arahan ini menekankan bahwa keterbatasan operasional perlu disampaikan secara terbuka agar tidak berubah menjadi hambatan berkepanjangan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan.

Bagi instansi yang memiliki cakupan layanan luas, ketersediaan petugas, sistem, serta dukungan anggaran berpengaruh langsung terhadap kecepatan respons. Karena itu, pelaporan kendala secara dini menjadi penting agar pimpinan dapat menentukan tindak lanjut yang tepat dan memastikan pelayanan tetap berjalan.

Masyarakat Diminta Aktif Mengawasi

Menteri Hukum turut mengajak masyarakat untuk menggunakan media sosial sebagai ruang menyampaikan kritik apabila terdapat janji atau layanan dari jajaran eselon I Kemenkum yang belum dipenuhi. Ia menegaskan komitmennya untuk memantau percakapan publik dan memberikan tanggapan terhadap keluhan yang muncul.

“Itu bagian dari cara saya untuk meminta bantuan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar peduli dan mengontrol Kementerian Hukum,” tuturnya.

Ajakan tersebut menempatkan masyarakat sebagai bagian dari pengawasan pelayanan publik. Kritik yang disampaikan secara jelas dapat membantu instansi mengenali masalah yang dialami pengguna layanan, mulai dari kebutuhan informasi hingga proses administrasi yang perlu diperbaiki.

Ruang digital juga memungkinkan keluhan menjangkau perhatian lebih cepat, terutama ketika masyarakat membutuhkan kepastian atas layanan yang sedang diproses. Namun, substansi pengaduan tetap penting: informasi yang spesifik mengenai layanan, waktu pengajuan, dan persoalan yang dialami dapat memudahkan penelusuran oleh unit terkait.

Supratman tetap memberikan apresiasi atas capaian yang telah diraih Kemenkum. Hingga September 2026, sejumlah unit pelayanan utama mencatat jutaan permohonan dan layanan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas kementerian kepada masyarakat di berbagai daerah.

Jutaan Permohonan pada Layanan AHU

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU mencatat volume layanan terbesar. Sampai 20 September 2026, terdapat 11,19 juta permohonan yang masuk. Dari angka itu, 11,07 juta permohonan telah diselesaikan, atau setara 98,95 persen dari total permohonan.

Data tersebut menunjukkan tingginya aktivitas administrasi hukum yang ditangani oleh Ditjen AHU. Sebanyak 158.429 permohonan tidak dapat diterima setelah melewati tahapan verifikasi. Sementara itu, jumlah permohonan yang diterima mencapai 10,92 juta.

Proses verifikasi menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan layanan administrasi hukum karena menentukan apakah suatu permohonan memenuhi persyaratan yang berlaku. Tingginya jumlah penyelesaian juga menggambarkan kebutuhan masyarakat terhadap akses administrasi hukum yang dapat diproses secara tertib dan tepat waktu.

Layanan Kekayaan Intelektual dan BPHN

Pada sektor kekayaan intelektual, jumlah permohonan yang tercatat sejak Januari hingga 23 September 2026 mencapai 293.195. Dari keseluruhan permohonan itu, 104.136 telah diberikan atau didaftarkan.

Layanan kekayaan intelektual berkaitan dengan perlindungan atas hasil karya dan inovasi. Proses pendaftaran memiliki arti penting bagi pemohon karena menjadi bagian dari upaya memperoleh pengakuan dan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN telah mencatat 9,87 juta layanan di seluruh Indonesia. Cakupannya meliputi penyuluhan hukum, peningkatan literasi hukum, jaringan informasi dan dokumentasi hukum, analisis serta evaluasi, hingga layanan pengaduan.

Besarnya angka layanan pada tiga unit tersebut memperlihatkan luasnya hubungan Kemenkum dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Karena itulah, penguatan patroli siber yang diminta Menteri Hukum dapat menjadi pelengkap bagi kanal layanan yang telah tersedia: warga dapat menyampaikan perhatian di ruang digital, sedangkan kementerian perlu memastikan setiap masukan yang relevan diteruskan kepada pihak yang berwenang.

Dengan keterlibatan publik dan kesiapan internal untuk merespons, pengawasan terhadap pelayanan dapat berjalan lebih terbuka. Komitmen ini sekaligus menegaskan bahwa capaian jumlah layanan perlu berjalan seiring dengan kesediaan mendengar pengalaman masyarakat yang menggunakan layanan tersebut.