OJK: SNLIK jadi modal “mapping” program edukasi keuangan

SNLIK Menjadi Dasar OJK Menyusun Edukasi Keuangan yang Lebih Tepat Sasaran

Menggalangkebaikan.com – OJK – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memanfaatkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) sebagai pijakan untuk menyusun program edukasi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan tiap daerah. Data survei yang didukung Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai penting agar upaya peningkatan pemahaman dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan tidak dilakukan secara seragam.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa SNLIK memberi gambaran mengenai posisi Indonesia dalam aspek literasi serta inklusi keuangan. Gambaran tersebut membantu OJK menentukan wilayah yang membutuhkan perhatian lebih besar dalam program edukasi dan perlindungan konsumen.

“Saya ingin menyampaikan betapa arti hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan itu sangat penting dan bermanfaat buat masyarakat. Dengan adanya Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan ini kami bisa tahu persis, ke mana kita mengarahkan kapal kita. Kita harus tahu kita berada di titik mana,” kata Friderica di Jakarta, Sabtu.

Memetakan Kebutuhan di Setiap Wilayah

Literasi keuangan berkaitan dengan pemahaman masyarakat dalam mengambil keputusan terkait produk dan layanan keuangan. Sementara itu, inklusi keuangan menggambarkan keterjangkauan serta penggunaan layanan keuangan oleh masyarakat. Kedua unsur tersebut perlu diperhatikan bersama, sebab ketersediaan layanan belum tentu diikuti pemahaman yang memadai dalam penggunaannya.

Melalui SNLIK, OJK dapat melihat tingkat literasi dan inklusi masyarakat secara lebih terukur. Informasi itu kemudian digunakan untuk menentukan bentuk edukasi yang relevan bagi wilayah yang masih memiliki capaian di bawah tingkat nasional maupun daerah yang memerlukan penguatan akses keuangan.

“Dan dengan hasil SNLIK ini, kami tahu berapa tingkat literasi masyarakat Indonesia dan berapa tingkat inklusinya. Dengan itu kami mapping berbagai program edukasi yang baik untuk dilakukan untuk setiap wilayah-wilayah yang dirasa masih kurang tingkat literasinya maupun tingkat inklusinya,” imbuhnya.

Pendekatan berbasis pemetaan ini penting karena kondisi masyarakat di setiap daerah tidak selalu sama. Kebutuhan informasi, tingkat pemanfaatan produk keuangan, dan tantangan dalam mengakses layanan dapat berbeda dari satu wilayah ke wilayah lain. Data yang lebih rinci dapat membantu penyusunan kegiatan edukasi yang lebih fokus dan mudah dipahami oleh kelompok sasaran.

Edukasi sebagai Bagian dari Pelindungan Masyarakat

Friderica menegaskan bahwa peran OJK tidak terbatas pada pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Lembaga tersebut juga menjalankan fungsi pelindungan bagi masyarakat yang beraktivitas di sektor keuangan. Edukasi dan peningkatan literasi menjadi salah satu unsur penting dalam menjalankan fungsi tersebut.

“OJK by undang-undang, mendapat tugas yang mengatur, mengawasi seluruh sektor jasa keuangan. Namun, ada satu tugas juga, melindungi. Salah satu aspek pelindungan adalah memberikan literasi, edukasi kepada masyarakat,” ujar dia.

Pemahaman yang lebih baik mengenai keuangan dapat membantu masyarakat mempertimbangkan pilihan layanan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Dalam praktiknya, edukasi bukan hanya soal mengenalkan produk keuangan, melainkan juga membangun kesadaran agar masyarakat memahami manfaat, risiko, serta tanggung jawab yang menyertai penggunaan suatu layanan.

Karena itu, hasil survei memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar mencatat angka. Data tersebut dapat menjadi rujukan dalam menyusun prioritas program, menentukan cakupan wilayah, serta menilai kelompok masyarakat yang membutuhkan informasi keuangan lebih intensif.

Peran BPS dan Cakupan Sampel yang Besar

OJK juga mengapresiasi keterlibatan BPS dalam pelaksanaan survei literasi dan inklusi keuangan. Kolaborasi ini menghasilkan cakupan responden yang besar, sehingga data yang terkumpul dapat memberi potret yang lebih luas mengenai kondisi masyarakat Indonesia.

Friderica menyebut OJK aktif menjadi anggota International Network for Financial Education (INFE) milik Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD. Indonesia sendiri sedang menjalani proses aksesi untuk menjadi negara OECD.

“Saat ini kita sedang dalam proses aksesi untuk negara OECD, tapi kami secara aktif menjadi member dari INFE-nya, International Network for Financial Education,” kata dia.

Ia membandingkan skala survei OECD dengan survei yang dilakukan bersama BPS. Pada survei OECD, jumlah sampel berada di kisaran 1.000 hingga 2.000 responden. Sementara itu, survei OJK dan BPS pada tahun pertama melibatkan lebih dari 10 ribu sampel, lalu berkembang hingga mencapai 75 ribu sampel pada pelaksanaan terakhir.

“OECD juga punya survei terkait literasi-inklusi di semua negara OECD. Mereka (OECD) kalau survei sekitar 1.000-2.000 (sampel), sedangkan dengan BPS, tahun pertama kita 10 ribu lebih sampelnya, dan terakhir kemarin 75 ribu, jadi luar biasa. Terima kasih untuk seluruh insan statistik Indonesia,” ujarnya menambahkan.

Jumlah sampel yang besar memberi nilai penting bagi pemetaan kondisi keuangan masyarakat. Semakin luas cakupan data, semakin besar peluang untuk melihat perbedaan antardaerah secara lebih jelas. Hal tersebut juga mendukung penyusunan kebijakan edukasi yang tidak hanya berfokus pada capaian nasional, tetapi memperhatikan kebutuhan di tingkat yang lebih dekat dengan masyarakat.

Target Perluasan Data hingga Kabupaten dan Kota

Ke depan, OJK berharap kerja sama dengan BPS dapat terus diperkuat agar hasil SNLIK semakin akurat hingga tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Data dengan rincian wilayah yang lebih mendalam dinilai diperlukan untuk mengetahui daerah mana yang masih tertinggal dari angka nasional serta wilayah yang telah menunjukkan perkembangan baik.

“Karena ini sangat penting, jadi kita bisa tahu provinsi mana yang masih di bawah angka nasional (literasi dan inklusi keuangan), dan mana yang sudah baik. Insya Allah tahun depan kita mau bekerja sama untuk (memperluas survei) tingkat kabupaten/kota,” ujar Friderica.

Perluasan survei sampai tingkat kabupaten dan kota diharapkan membuat program edukasi keuangan semakin terarah. Bagi masyarakat, hasil pemetaan tersebut pada akhirnya dapat mendukung hadirnya informasi yang lebih relevan dengan kondisi di daerah masing-masing. Bagi OJK dan pemangku kepentingan terkait, data SNLIK menjadi modal untuk memperkuat pelindungan konsumen sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan secara lebih sehat dan terinformasi.