Komisi VII DPR minta pemerintah atasi food waste daerah wisata

Sampah Sisa Makanan di Kawasan Wisata: Komisi VII DPR Desak Pemerintah Bertindak

Menggalangkebaikan.com – Industri pariwisata Indonesia yang terus tumbuh membawa serta persoalan lingkungan yang kian sulit diabaikan. Salah satu yang paling mendesak adalah menumpuknya sampah sisa makanan atau food waste di kawasan-kawasan wisata yang menjadi tumpuan ekonomi daerah. Isu ini kini mendapat sorotan tajam dari ruang legislatif, ketika Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim secara terbuka mendesak pemerintah pusat untuk menyusun langkah penanganan yang konkret dan terukur.

Pernyataan tersebut disampaikan Chusnunia di kompleks parlemen, Jakarta, pada Senin. Ia menegaskan bahwa tanpa mekanisme pengelolaan yang efektif, lonjakan sampah makanan di destinasi seperti Labuan Bajo berisiko merusak ekosistem lokal sekaligus menggerus daya tarik wisata yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat setempat.

“Tanpa pengelolaan yang efektif, persoalan sampah makanan yang terus meningkat di Labuan Bajo berpotensi mengancam lingkungan setempat dan daya tarik wisata daerah tersebut.”

Thailand sebagai Rujukan Kebijakan

Dalam paparannya, Chusnunia menyinggung pengalaman negara lain yang telah lebih dulu menghadapi persoalan serupa. Ia menyebut Thailand sebagai contoh konkret: negara itu berhasil memangkas volume food waste hingga 45 persen melalui serangkaian strategi manajemen pangan berkelanjutan. Angka tersebut, menurutnya, membuktikan bahwa penurunan signifikan sangat mungkin dicapai apabila pemerintah mau mempelajari dan mengadaptasi pendekatan yang sudah teruji.

Strategi yang dimaksud mencakup perencanaan rantai pasok pangan di sektor perhotelan, sistem pengukuran limbah dapur secara berkala, kerja sama dengan pengolah kompos, serta edukasi kepada pelaku usaha dan wisatawan. Chusnunia menekankan bahwa pemerintah Indonesia perlu menelaah model-model tersebut dan menyesuaikannya dengan konteks lokal, regulasi, serta kapasitas kelembagaan di tiap daerah.

Labuan Bajo: Simbol dan Tantangan

Labuan Bajo, yang terletak di Nusa Tenggara Timur, kerap disebut sebagai salah satu destinasi wisata unggulan nasional. Kawasan ini menarik jutaan pengunjung setiap tahun, baik dari dalam negeri maupun mancanegara, dan menjadi simbol ambisi Indonesia untuk bersaing di panggung pariwisata global. Namun, popularitas yang tinggi juga berarti volume limbah organik dari aktivitas kuliner wisatawan melonjak secara drastis.

Chusnunia mengingatkan bahwa Limbah makanan bukan sekadar masalah kebersihan. Ia merupakan ancaman lingkungan yang terus membesar, terutama di wilayah-wilayah yang perekonomiannya sangat bergantung pada sektor pariwisata. Ketika ekosistem pesisir dan laut terganggu oleh pembuangan sisa makanan yang tidak terkendali, maka fondasi daya tarik wisata itu sendiri ikut tergerus. Daerah-daerah semacam itu, kata dia, memerlukan perhatian khusus dan penanganan yang serius, bukan sekadar pendekatan generik.

“Jangan sampai justru persoalan sampah ini menjadi kendala dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan, saya kira hal ini perlu menjadi perhatian tersendiri.”

Dampak Berantai: Lingkungan, Ekonomi, dan Sosial

Chusnunia menjelaskan bahwa sampah makanan menempati posisi sentral dalam daftar tantangan pariwisata berkelanjutan. Dampaknya tidak berhenti pada pencemaran tanah atau perairan. Ia merambat langsung ke stabilitas ekonomi daerah—ketika reputasi destinasi menurun, arus kunjungan melambat, dan mata pencaharian masyarakat lokal terganggu. Di sisi lain, keadilan sosial juga terancam karena beban pengelolaan limbah sering kali jatuh pada kelompok masyarakat yang paling rentan, sementara keuntungan ekonomi pariwisata dinikmati oleh segelintir pelaku usaha besar.

Ia secara spesifik menyoroti industri perhotelan dan restoran, atau sektor food and beverage, sebagai kontributor utama volume sampah organik. Sisa hidangan yang tidak habis dikonsumsi wisatawan, ditambah kesalahan manajemen dapur seperti over-preparation dan kurangnya sistem pencatatan limbah, menghasilkan tonase sampah yang sangat besar setiap harinya. Tanpa intervensi kebijakan dan teknologi, angka tersebut akan terus membengkak seiring pertumbuhan kunjungan.

Arah Kebijakan yang Diperlukan

Desakan dari Komisi VII ini membuka ruang bagi pemerintah untuk menyusun kerangka regulasi yang lebih ketat terkait pengelolaan limbah organik di kawasan wisata. Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan antara lain: kewajiban pelaporan volume limbah dapur bagi seluruh fasilitas perhotelan dan restoran di kawasan wisata; insentif fiskal bagi pelaku usaha yang menerapkan sistem zero-waste kitchen; pembangunan fasilitas kompos terpusat di sekitar destinasi utama; serta integrasi data limbah ke dalam sistem pemantauan lingkungan daerah.

Di tingkat wisatawan, edukasi mengenai porsi makan yang wajar dan konsekuensi pembuangan sisa makanan juga menjadi bagian dari solusi. Destinasi seperti Labuan Bajo, yang mengandalkan citra alam dan kebersihan sebagai daya tarik utama, tidak dapat membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Setiap kilogram sampah makanan yang tidak terkelola adalah investasi pariwisata yang terbuang sia-sia.

Parlemen, melalui Komisi VII, telah memberikan sinyal yang jelas: pariwisata berkelanjutan tidak akan tercapai selama persoalan sampah makanan dibiarkan tanpa penanganan sistemik. Kini bola berada di tangan pemerintah untuk menerjemahkan desakan tersebut menjadi kebijakan operasional yang dapat diukur hasilnya, bukan sekadar komitmen di atas kertas.