Mentan Amran: Juknis penyerapan telur Rp26.500/kg untuk SPPG terbit

Regulasi Baru Penyerapan Telur untuk SPPG Resmi Berlaku Nasional

Menggalangkebaikan.com – Petunjuk teknis yang mengatur kewajiban Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menyerap telur dengan harga tetap Rp26.500 per kilogram di tingkat produsen telah resmi diterbitkan. Dokumen ini ditandatangani langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan akan berlaku secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kekhawatiran para peternak ayam yang mengalami penurunan harga telur secara signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

Keputusan ini tidak hanya memberikan kepastian harga bagi peternak, tetapi juga memastikan bahwa program pemenuhan gizi masyarakat berjalan dengan lebih stabil. SPPG merupakan unit pelayanan yang bertanggung jawab dalam pengadaan bahan makanan bergizi untuk berbagai program pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah dan fasilitas publik lainnya.

Proses Penandatanganan dan Implementasi Cepat

Penandatanganan juknis ini berlangsung dalam rangkaian kegiatan yang sama dengan nota kesepahaman antara Kementerian Pertanian dan Komnas Perempuan. Kesepakatan tersebut membahas pemenuhan hak-hak perempuan serta upaya penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Amran mengonfirmasi bahwa dokumen teknis telah selesai ditandatangani dan segera diedarkan.

“Sudah saya tanda tangani, sudah keluar (juknisnya),” ujar Menteri Pertanian saat dikonfirmasi di sela-sela acara penandatanganan.

Setelah ditandatangani, petunjuk teknis langsung dikirimkan kepada Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS), Suwardi. Pengiriman cepat ini bertujuan agar implementasi kebijakan dapat segera dilakukan oleh seluruh SPPG yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dengan adanya juknis ini, setiap SPPG memiliki acuan yang jelas dalam melakukan pembelian telur dari peternak lokal.

Mengatasi Anjloknya Harga Telur di Tingkat Produsen

Keputusan ini merupakan tanggapan langsung terhadap aksi protes yang dilakukan oleh para peternak ayam. Protes tersebut dilakukan karena harga telur di tingkat produsen mengalami penurunan drastis, yang berdampak pada pendapatan peternak. Asosiasi peternak yang tergabung dalam berbagai organisasi telah menyuarakan keprihatinan mereka terhadap kondisi pasar yang tidak stabil.

Kebijakan penyerapan telur ini dirancang dengan dua tujuan utama. Pertama, membantu peternak dengan memberikan kepastian harga pembelian. Kedua, memastikan bahwa pembelian telur dilakukan secara langsung dari peternak menuju SPPG tanpa melalui rantai distribusi yang panjang. Rantai distribusi yang terlalu panjang sering kali menyebabkan harga di tingkat peternak menjadi tidak optimal karena banyak pihak yang mengambil margin keuntungan.

Dukungan Tambahan untuk Sektor Peternakan

Selain kebijakan penyerapan telur, pemerintah juga memberikan dukungan melalui penyaluran jagung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Program ini menargetkan penyaluran sebanyak 242 ribu ton jagung hingga Desember 2026. Jagung ini akan digunakan sebagai pakan ternak, yang diharapkan dapat menurunkan tekanan biaya produksi bagi peternak.

Pemerintah juga membuka peluang penambahan pasokan melalui Perum Bulog apabila kebutuhan peternak kembali meningkat. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan bahan pakan ternak di seluruh Indonesia. Dengan adanya cadangan pasokan dari Bulog, peternak tidak perlu khawatir kekurangan bahan pakan saat permintaan meningkat.

Peringatan Ketat untuk Importir Pakan

Menteri Amran juga memberikan peringatan keras kepada para importir pakan ternak agar tidak melakukan manipulasi harga atau pelanggaran lainnya. Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah akan segera melakukan pencabutan izin usaha dan melimpahkan kasus kepada kepolisian. Langkah tegas ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang adil bagi semua pihak.

“Importir jangan bermain-main, aku cabut izinnya (jika bermain curuang). Kalau ada pidana, kami kirim ke (kepolisian), sudah ada kami kirim (sebelumnya) ke Mabes Polri untuk diperiksa. Nggak boleh (ada kecurangan),” tegas Menteri Amran.

Konfirmasi dari Direktur Jenderal Peternakan

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, mengonfirmasi bahwa kebijakan ini disiapkan sesuai arahan langsung dari Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga telur ayam di tingkat produsen agar tidak mengalami fluktuasi yang merugikan peternak.

“Intinya, SPPG wajib menyerap telur dari peternakan sekitarnya dengan harga sesuai HPP (harga pembelian pemerintah), yaitu Rp26.500 per kilogram,” jelas Agung Suganda saat dikonfirmasi di Jakarta pada Rabu (5/8).

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan peternak rakyat sekaligus memastikan ketersediaan telur berkualitas untuk program pemenuhan gizi masyarakat. Dengan adanya kepastian harga dan mekanisme pembelian yang jelas, sektor peternakan diharapkan dapat berkembang lebih stabil dan berkelanjutan.