Special Plan: Dasco temui massa unjuk rasa, serap aspirasi terkait BBM hingga MBG

Pertemuan Dasco dengan Massa Unjuk Rasa: Serapan Aspirasi Soal BBM dan MBG

Jumat, 19 Juni 2025

Special Plan – Pada malam Jumat (19/6), Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melakukan pertemuan dengan para mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jakarta. Acara ini diadakan dalam rangka mengumpulkan masukan dari berbagai kalangan masyarakat terkait isu kritis yang mengemuka, khususnya soal harga bahan bakar minyak (BBM) dan tata kelola program makan bergizi gratis (MBG). Hadir dalam pertemuan tersebut adalah sejumlah representasi dari massa aksi, yang menyampaikan keluhan serta harapan mereka terhadap kebijakan pemerintah.

“Kita berharap ada solusi cepat untuk BBM yang terus naik,” kata salah satu mahasiswa. “Selain itu, kita juga ingin melihat perbaikan lebih jelas dalam pelaksanaan MBG agar lebih efektif membantu masyarakat miskin.”

Dalam pertemuan tersebut, Dasco mengungkapkan bahwa komunikasi dengan mahasiswa berjalan lancar dan bahwa timnya berkomitmen untuk menganalisis serta merespons setiap masukan yang disampaikan, mulai dari pengendalian harga bahan bakar minyak (BBM) hingga pengelolaan program makan bergizi gratis (MBG). Ia menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan langkah awal dalam upaya memperkuat partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan nasional.

Isu BBM memang menjadi sorotan utama dalam aksi unjuk rasa tersebut. Mahasiswa mengkritik kenaikan harga BBM yang dinilai tidak seimbang dengan kinerja perekonomian nasional. Mereka menyoroti fluktuasi harga yang berdampak langsung pada kebutuhan sehari-hari masyarakat, terutama keluarga miskin dan pedagang kecil. Sementara itu, soal MBG juga mendapat perhatian khusus. Program ini, yang seharusnya memberikan manfaat bagi lapisan masyarakat rentan, dianggap masih memiliki celah dalam distribusi dan transparansi. “Program MBG harus lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan hanya simbolisasi,” tambah salah satu peserta aksi.

Dasco menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari komitmen DPR untuk mendengar suara rakyat secara langsung. “Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang diusulkan sesuai dengan kondisi nyata masyarakat,” ujarnya. Ia menekankan bahwa dialog dengan massa unjuk rasa bukan hanya sekadar acara formal, tetapi merupakan upaya untuk mengubah paradigma komunikasi antara pemerintah dan warga. Menurut Dasco, masukan dari mahasiswa sangat berharga dalam membentuk kebijakan yang lebih inklusif.

Sebelumnya, aksi unjuk rasa tersebut berlangsung di depan gedung DPR RI sejak siang hari. Massa membawa berbagai tuntutan, seperti penyesuaian harga BBM yang lebih adil dan revisi mekanisme MBG untuk menghindari korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Aksi ini juga didukung oleh organisasi mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat yang menganggap isu tersebut menjadi prioritas dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.

Setelah acara pertemuan, Dasco menyampaikan bahwa timnya akan mengelola masukan tersebut secara sistematis. “Setiap aspirasi akan diproses dan dibawa ke rapat dengar pendapat di komisi-komisi DPR,” jelasnya. Ia juga menyebutkan bahwa ada rencana untuk mengundang pihak ekspertis di bidang energi dan kesejahteraan sosial untuk meninjau kebijakan yang relevan. “Kami ingin melibatkan berbagai pihak agar hasilnya lebih optimal,” tambah Dasco.

Pertemuan dengan massa unjuk rasa ini menjadi bukti bahwa DPR tidak hanya mengambil keputusan dari dalam ruang rapat, tetapi juga terbuka terhadap masukan dari luar. Dasco menyatakan bahwa langkah serupa akan terus dilakukan, baik untuk isu-isu besar maupun kecil, agar kebijakan dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat. “Kita perlu membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan rakyat,” katanya.

Sebagai wakil ketua DPR, Dasco Ahmad juga mengakui bahwa ada tekanan dari berbagai pihak terkait isu BBM. “Harga BBM memang selalu jadi perhatian, terutama saat inflasi sedang tinggi,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa DPR akan berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga lain untuk mencari solusi yang memadai. Selain itu, Dasco juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan MBG, yang dianggap masih memiliki celah. “MBG harus menjadi jembatan antara pemerintah dan warga, bukan bahan pemerasan anggaran,” pungkasnya.

Dalam proses penyusunan kebijakan, Dasco mengatakan bahwa masyarakat harus terlibat aktif. “Tanpa partisipasi dari rakyat, kebijakan bisa jadi tidak tepat sasaran,” ujarnya. Ia juga berharap adanya evaluasi lebih lanjut terhadap program-program sosial yang sudah ada, agar bisa lebih efektif dalam mencapai tujuan. “Kami ingin masyarakat merasa dihargai dan diberdayakan,” tambah Dasco.

Para peserta aksi juga menyampaikan bahwa mereka terus berupaya untuk memperkuat suara mereka melalui berbagai media, termasuk media massa dan media sosial. “Kita harus terus mengawasi kebijakan-kebijakan yang diterapkan, agar tidak ada kesenjangan,” kata salah satu peserta aksi. Selain itu, mereka berharap ada langkah konkret dari pemerintah dalam menangani inflasi dan masalah sosial yang berkembang. “Kami yakin dengan keberhasilan dialog ini, karena semua pihak ingin kebaikan bersama,” ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kebijakan, DPR juga akan melakukan survei tambahan terkait dampak harga BBM terhadap daya beli masyarakat. “Kita perlu data yang akurat untuk mengambil keputusan,” kata Dasco. Ia menambahkan bahwa program MBG akan dianalisis kembali, terutama dalam hal penyaluran bantuan kepada keluarga miskin. “MBG harus menjadi program yang berkelanjutan, bukan sekadar bantuan sementara,” jelasnya.

Sejumlah massa unjuk rasa juga menyampaikan harapan bahwa kebijakan BBM akan lebih terbuka terhadap pertimbangan daerah. “Harga BBM tidak bisa sama di semua daerah, karena kondisi ekonomi berbeda,” ujar salah satu mahasiswa. Dasco mengakui hal ini dan menyatakan bahwa akan ada upaya untuk mengintegrasikan aspirasi daerah dalam perhitungan harga BBM. “Kami akan menin