Special Plan: Kedaulatan dinilai berpotensi jadi tantangan adopsi AI di ASEAN
Kedaulatan AI: Tantangan dan Peluang dalam Transformasi Digital ASEAN
Special Plan – Dalam perhelatan Asia Economis Summit 2026 di Jakarta, Menteri Pembangunan Digital dan Informasi Singapura Josephine Teo mengungkapkan bahwa konsep kedaulatan dalam penerapan kecerdasan buatan (AI) bisa menjadi hambatan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ia menekankan bahwa pandangan yang sering menganggap kedaulatan AI sebagai isu kepemilikan atau persaingan teknologi global bisa kurang realistis, terutama bagi negara-negara yang memiliki sumber daya terbatas. Teo menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih holistik dalam menghadapi tantangan ini.
Isu Kepemilikan dan Kompetitif Teknologi
Teo menyebutkan bahwa dalam acara tersebut, banyak pihak melihat kedaulatan AI sebagai pertarungan antar negara untuk menguasai seluruh proses teknologi, dari pengembangan chip hingga penerapan aplikasi. Meski pandangan ini bisa dipahami, ia menilai bahwa hal tersebut kurang mungkin diwujudkan oleh sebagian besar negara ASEAN. “Pandangan ini memandang AI sebagai sumber daya yang perlu dikuasai sepenuhnya, tetapi kenyataannya, rantai teknologi AI sangat bergantung pada sistem distribusi global yang kompleks,” kata Teo dalam wawancara. Menurutnya, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun kedaulatan teknologi AI memang besar, sehingga tidak semua negara bisa mengalokasikan sumber daya untuk mencapainya.
Pendekatan Tiga Dimensi untuk Pemanfaatan AI
Dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, Teo mengusulkan tiga strategi yang dapat diterapkan. Pertama, negara-negara harus memastikan kemampuan untuk mengelola AI secara efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas. Dengan membangun kapasitas lokal, pemerintah bisa memaksimalkan manfaat teknologi tanpa bergantung sepenuhnya pada pihak luar. Kedua, masing-masing negara perlu memiliki otonomi dalam memilih mitra, sumber teknologi, serta bentuk kerja sama yang sesuai. “Dengan memperluas kerja sama di tingkat regional, kita bisa membangun ekosistem yang lebih kuat sambil mempertahankan kebebasan dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.
Ketiga, perlu diperkuat fondasi ekosistem AI melalui dukungan terhadap lembaga penelitian, komunitas pengembang, pelaku usaha, serta pengembangan sumber daya manusia digital. Menurut Teo, kompetensi teknis dan keterampilan berbasis AI menjadi kunci dalam menghadapi perubahan era digital. Ia menekankan bahwa selama proses pemanfaatan AI berjalan secara terpadu, kekuatan kawasan ASEAN akan semakin berkembang. “Kita harus membangun kerja sama yang dinamis, meskipun memiliki perbedaan dalam kemampuan dan prioritas,” imbuh Teo.
Kekuatan Regional: Kombinasi Kemitraan dan Inisiatif Lokal
Teo menyoroti bahwa ASEAN memiliki potensi besar dalam mengakselerasi adopsi AI, terutama karena kemampuan kawasan untuk berkolaborasi meskipun memiliki perbedaan. “Kekuatan ASEAN tidak berasal dari keseragaman, tetapi dari kemampuan kita untuk saling mendukung,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat luas, kebijakan hukum yang mendukung, serta kerja sama internasional menjadi faktor penting dalam mempercepat transformasi digital. Di sisi lain, generasi muda yang terbiasa dengan teknologi digital serta kemampuan adaptasi yang tinggi menjadi aset berharga bagi pengembangan AI.
Teo juga menyoroti peran pemerintah dalam mengintegrasikan AI ke dalam sistem pendidikan. Ia menyebutkan bahwa penguasaan AI oleh pelajar akan menjadi pondasi untuk inovasi di masa depan. Selain itu, ia menyoroti perluasan infrastruktur digital, termasuk pusat data yang terus muncul di seluruh kawasan ASEAN. Menurutnya, kapasitas pusat data ini diperkirakan akan meningkat tiga kali lipat antara tahun 2025 hingga 2030, menunjukkan peningkatan investasi di bidang ini. “Dengan infrastruktur yang memadai, kita bisa mempercepat adopsi AI di berbagai sektor,” kata Teo.
Keseimbangan antara Kedaulatan dan Kolaborasi
Sementara kebutuhan untuk mempertahankan kedaulatan teknologi tetap menjadi prioritas, Teo menekankan bahwa kolaborasi antar negara tidak boleh diabaikan. Ia mengingatkan bahwa tantangan dalam adopsi AI tidak hanya berasal dari persaingan global, tetapi juga dari kebutuhan lokal yang beragam. Misalnya, banyak negara ASEAN sedang fokus pada pengelolaan populasi usia tua, pelayanan kesehatan, atau peningkatan kualitas pendidikan. “Hal ini berarti bahwa kita tidak bisa mengabaikan kebutuhan utama masyarakat sebelum membangun ekosistem AI,” ujarnya.
Menurut Teo, ekosistem AI yang kuat memerlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan regulasi yang memungkinkan penggunaan AI secara aman, sementara perusahaan teknologi harus aktif dalam berbagi pengetahuan dan sumber daya. Ia juga menyoroti bahwa keterlibatan masyarakat luas, seperti komunitas dan pelaku usaha, akan meningkatkan kepercayaan dan adopsi teknologi tersebut. “Kolaborasi yang strategis akan membantu kita menjaga kepentingan nasional sambil menikmati manfaat dari kecerdasan buatan,” tambahnya.
Peluang di Era Digital: Keuntungan dari Diversitas
Teo menegaskan bahwa ASEAN memiliki keunggulan dalam menghadapi tantangan adopsi AI. Perbedaan antar negara bisa menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Ia menjelaskan bahwa dengan memanfaatkan kelebihan masing-masing negara, kawasan bisa mengembangkan solusi yang tepat sesuai kebutuhan. “Kita tidak perlu mengikuti jalur yang sama, tetapi bisa membangun ekosistem yang beragam tetapi terpadu,” katanya.
Ia juga menyoroti bahwa keberhasilan penerapan AI tidak hanya bergantung pada teknologi itu sendiri, tetapi juga pada kemampuan negara-negara untuk menyesuaikan dengan konteks lokal. Contohnya, negara-negara dengan populasi muda dan keterampilan digital yang baik bisa menjadi pionir dalam mengadopsi AI, sementara negara dengan sumber daya terbatas perlu memprioritaskan pengembangan kapasitas bertahap. “Dengan pendekatan yang berkelanjutan, kita bisa menghadapi era AI dengan lebih siap,” ujarnya.
Kesimpulan: Kunci Keberhasilan Adalah Kerja Sama
Dalam kesimpulan, Teo menekankan bahwa upaya menghadapi tantangan kedaulatan AI adalah tentang keseimbangan antara kebebasan nasional dan kerja sama regional. Ia menegaskan bahwa kecerdasan buatan harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan jangka panjang, bukan hanya isu sementara. “Kita perlu membangun fondasi yang kuat, tetapi juga terbuka terhadap kolaborasi untuk mempercepat kemajuan bersama,” imbuh Teo. Dengan visi yang jelas dan langkah yang terstruktur, kawasan ASEAN bisa menjadi pemain utama dalam pemanfaatan AI, meskipun terus dihadapkan pada tantangan global.
Ketiga pendekatan yang disoroti Teo diharapkan mampu menjawab tantangan utama dalam adopsi AI, yaitu pertumbuhan biaya, ketergantungan pada sistem global, dan kebutuhan untuk menyelaraskan kepentingan nasional. Ia menambahkan bahwa keberhasilan implementasi AI akan bergantung pada komitmen bersama dan pembagian tugas yang jelas. “Jika kita mampu menggabungkan kekuatan lokal dengan kerja sama internasional, maka kecerdasan buatan bisa menjadi alat untuk mendorong kemajuan bersama,” katanya.