Strategi Penting: Mendagri: Pemerintah tingkatkan pembangunan di wilayah perbatasan

Mendagri: Pemerintah tingkatkan pembangunan di daerah perbatasan

Kunjungan ke Sitaro sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana

Jakarta, Minggu – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan. Ia menyoroti Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, sebagai salah satu lokasi prioritas. “Program dari Bapak Presiden Prabowo menuntut kerja sama antara Pak Ara Sirait, saya, Kepala BPS, dan semua instansi terkait untuk menangani perumahan serta membangun daerah perbatasan,” ujarnya.

Dalam inspeksi ke Sitaro, yang beberapa bulan terakhir dilanda banjir, Mendagri menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan memastikan penanganan rumah rusak akibat bencana. Keberadaan tim kerja di lokasi tersebut dianggap sebagai arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan kesejahteraan warga.

“Program ini sebagai upaya menjaga daerah perbatasan sebagai buffer zone keamanan, pertahanan, serta keadilan rakyat agar nasionalisme meningkat dan negara hadir,” tambah Tito.

Program penanganan rumah tidak layak huni

Kunjungan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dilakukan sebagai bagian dari strategi pemerintah. Dalam wawancara di Jakarta, ia menjelaskan bahwa Kementerian PKP memiliki program khusus untuk mengatasi rumah rusak di wilayah perbatasan.

Kabupaten Sitaro menjadi salah satu tempat pelaksanaan program tersebut, terutama karena dampak banjir yang menghancurkan infrastruktur masyarakat setempat. Selain itu, angka kemiskinan di wilayah tersebut masih cukup tinggi, yang menjadi tantangan tambahan dalam meningkatkan kualitas hidup warga.

Strategi memperkuat wilayah perbatasan

Mendagri menegaskan bahwa kebijakan pembangunan ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang pemerintah. Tujuannya, kata dia, adalah memperkuat kesejahteraan masyarakat, pertahanan, serta rasa bangga nasional. Dengan membangun daerah perbatasan secara bersamaan, pemerintah ingin menjaga stabilitas wilayah dan meningkatkan partisipasi rakyat dalam kebijakan nasional.